DPRD Kota Tangerang, Terkesan Seperti Singa Sirkus Yang Takut Dan Nurut Kepada Sang Pawang

E satu.com (Tangerang ) - Tidak seperti periode sebelumnya, anggota DRPD Kota Tangerang masih  ada yang terdengar lantang, berani serta vokal mengkritisi kebijakan otoritas tertinggi daerah ,   Namun setelan ketua DPD Golkar , Sachrudin dilantik sebagai Walikota Tangerang,   belum terdengar adanya anggota dewan yang berani lantang dan  vokal mengkritisi kebijakan, kinerja atau sikap  Otoritas tertinggi 

Padahal  belum lama ini, ada beberapa kebijakan  Walikota Tangerang yang dinilai kurang sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat. .  diantaranya terkait  kebijakan  yang  memperbolehkan Rumah Biliar buka  selama Bulan Suci Ramadhan. Hal  itu  dinilai oleh MUI  tidak senapas dengan Motto  Kota Tangerang,  Yaitu Kota Ahklakul Karimah. Namun Walikota Tangerang, Sachrudin terkesan tidak peduli alias masa bodoh dengan penilaian Ketua MUI Kota Tangerang. 

Ironisnya,  DPRD Kota Tangerang terkesan   tidak berani mengkritisi terlebih menyikapi kebijakan Walikota Tangerang yang  dinilai kurang senapas dengan motto Ahklakul Karimah.   DPRD Kota Tangerang seperti Singa Sirkus yang takut dan nurut kepada pawangnya.

Tidak hanya itu, DPRD Kota Tangerang   seperti tidak mampu mengawal dan menjaga  Peraturan Daerah ( Perda ) yang  sudah di rancang, disusun dari disepakati oleh para anggota dewan. Terbukti ada beberapa perusahaan yang diduga sengaja melanggar Perda , namun DPRD kurang berani menyikapi  atau memberikan tindakan kepada para pelanggar Perda itu sendiri 

Seperti yang terjadi di wilayah Kecamatan Karawaci. ada perusahaan Ploveder yang diduga sengaja  tidak menghiraukan Perda. Namun sampai saat ini belum terdengar adanya sikap DPRD Kota Tangerang memanggil  dan menegur pihak - pihak terkait. Sampai saat ini masih cukup banyak tiang dan kabel jaringan internet legal yang terpasang di Wilayah Kecamatan Karawaci. Padahal jelas hal itu melanggar Perda Kota Tangerang 

Belum lagi adanya perusahaan yang membangun tembok pembatas diatas turap millik Pemkot, yang tentunya turap tersebut dibangun dari hasil pajak rakyat  Namun dimanfaatkan secara sepihak oleh perusahaan. Dan Itupun sangat jelas melangar Perda. Namun lagi  - lagi DPRD Kota  Tangerang bungkam, tidak berani bersuara. Terbukti disaat salah' satu anggota Komisi I DPRD Kota  Tangerang dari dapil  I Kota Tangerang di mintai tanggapan, yang bersangkutan kurang berani bersuara 

Salah satu fungsi anggota dewan adalah bersuara  lantang untuk kepentingan masyarakat. menampung , menyampaikan dan mendorong agar Aspirasi  masyarakat terealisasikan 

Bila  para anggota DPRD Kota Tangerang kurang berani bersuara untuk kepentingan masyarakat , mungkinkah proses pembangunan Kota Tangerang bejalan sesuai dengan harapan masyarakat...??

Baca Juga

• Tanggapan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan, Terhadap Isu Pengeluaran Siswa Di SDN Ciater 2
• Komplotan Spesialis Maling Motor Yang Sedang Beraksi Di Kp. Gebang, Tertangkap CCTV Warga
• Para Pelaku UMKM b Shinta Kecamatan Karawaci, Tidak Kuat Bertahan Lama

Bila DPRD Kota Tangerang, Kurang berani  mengawal , mengawasi dan menyikapi unsur birokrasi yang sikap atau kinerjanya kurang baik, mungkinkan hasil pembangunan bisa dirasakan secara berkeadilan....??

Jawabannya dikembalikan kepada masyarakatnya itu sendiri.

Bila   tidak ingin pembangunan Kota Tangerang bergerak kearah yang jauh lebih baik., maka kita cukup diam , melihat dan mendengar.  jangan berbuat apa-apa...

Namun janganlah kita mengeluh, menyesal dan menyalah orang lain disaat kita tidak merasakan kesejahteraan dan kemakmuran secara berkeadilan.   Salahkan diri kita sendiri yang hanya bisa diam, mendengar dan melihat tanpa berusaha melakukan gerakan perubahan sesuai kapasitas  atau kemampuan yang kita miliki.

Nah, terkait dewan Kota Tangerang yang dinilai kurang berani' bersuara, jangan juga kita menyalakan  orang lain,  salahkan diri kita sendiri yang telah memilih  anggota dewan tidak berkualitas. Salahkan diri kita sendiri  yang memilih anggota dewan karena menerima ratusan ribu dari  calon anggota dewan yang saat ini sudah menjadi anak haram demokrasi di gedung parlemen

Menyikapi hal tersebut, rencananya MCI Kota Tangerang ,  akan mengirimkan surat kepada Komisi I DRPD Kota Tangerang , meminta   bahkan mendesak agar Komisi I DPRD Kota Tangerang menggelar Rapat Dengar Pendapat ( RDP ) untuk membahas sekaligus  mengevaluasi , terkait sikap dan kinerja  Walikota juga  beberapa unsur kedinasan yang dinilai kurang baik 

Ada beberapa  kepala dinas yang selama ini kurang keretif dan produktif dalam menjalankan tugas dan fungsinya . Namun belum pernah tersentuh rotasi atau  di evaluasi . MCI akan  menyampaikan secara realistis dan  didasari  argumentasi yang kuat.  

( AWW )