Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

Kementerian Agama RI menargetkan materi edukasi pencegahan penyebaran budaya Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, dan Queer (L6BTQ) mulai diajarkan kepada peserta didik pada tahun ajaran 2026/2027. Langkah ini diambil sebagai tindak lanjut atas Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara. Proses pembelajarannya dirancang menggunakan mekanisme insersi ke dalam kurikulum yang sudah ada, menyasar siswa mulai dari kelas IV Sekolah Dasar (SD) hingga jenjang SMP dan SMA (kemenag.go.id, 22/7/2026).

Kebijakan ini juga mendapatkan dukungan penuh dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ketua MUI Bidang Fatwa Prof KH Asrorun Niam Sholeh menilai inisiatif yang digagas Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo Muhammad Syafi'i ini sebagai wujud nyata hadirnya negara dalam membentengi moral dan mental generasi muda dari potensi penyimpangan seksual (detik.com, 23/7/2026).

Namun, apakah pendekatan bernuansa akademis ini mampu menyelesaikan persoalan hingga ke akarnya, atau justru memicu problematika baru di tengah umat?Jika ditelaah secara mendalam, kebijakan insersi kurikulum ini berpotensi menjadi langkah yang kontradiktif dan problematik. Budaya L6BTQ bukanlah sekadar masalah kurangnya informasi di kalangan remaja, melainkan produk nyata dari sistem sekuler-liberal yang mengagungkan kebebasan perilaku tanpa batas. Sistem ini memisahkan agama dari kehidupan, sehingga nilai-nilai moralitas agama terabaikan dalam pergaulan publik.

Di sisi lain, gerakan L6BTQ global secara masif memanfaatkan narasi Hak Asasi Manusia (HAM) untuk melegitimasi eksistensi mereka, yang pada akhirnya bermuara pada agenda politik seperti legalisasi pernikahan sesama jenis. Memasukkan materi bahaya L6BTQ ke sekolah selama sembilan tahun berturut-turut tanpa mengubah ekosistem hukum dan sosial di luar sekolah justru memicu desensitisasi. Siswa bisa menjadi terbiasa dan menganggap hal tersebut sebagai fenomena biasa karena adanya kejenuhan informasi.

Kebijakan ini juga memicu kebingungan psikologis dan sosial bagi siswa. Di satu sisi mereka diajarkan tentang bahaya L6BTQ, namun di sisi lain mereka hidup dalam sistem yang menjunjung tinggi paham moderasi beragama, toleransi kebablasan, dan HAM yang melarang kriminalisasi terhadap pelaku L6BTQ. Ketidaktegasan negara dalam penegakan hukum membuat materi di kelas berbenturan keras dengan realitas kehidupan sehari-hari.

Oleh karena itu, edukasi sekadar materi pelengkap tidaklah cukup. Pembungkaman penyebaran budaya menyimpang ini menuntut perubahan paradigma yang sistemik dan komprehensif, bukan sekadar tambal sulam kurikulum. Mengandalkan sistem sekuler liberal saat ini hanya akan membuat gerakan L6BTQ tetap tumbuh subur. Solusi mendasar harus dimulai dengan mencabut paradigma sekuler dan menggantinya dengan paradigma Islam yang kokoh, dimana akidah dan keterikatan terhadap hukum Syara' menjadi standar utama dalam berpikir dan bertingkah laku.

Umat harus disadarkan bahwa mengadopsi propaganda HAM global secara mentah-mentah justru membuka pintu lebar bagi legalisasi penyimpangan seksual. Sebagai benteng pertahanan utama, edukasi mengenai sistem pergaulan sosial (Nidzom Ijtima'i) dalam Islam harus ditanamkan secara kuat di lingkungan keluarga dan masyarakat agar tercipta pemisahan interaksi pria dan wanita yang syar'i.

Lebih dari itu, pencegahan yang efektif hingga ke akar-akarnya hanya bisa terwujud ketika negara menerapkan sistem kehidupan Islam secara kafah. Hal ini mencakup integrasi antara sistem pendidikan Islam yang mencetak kepribadian shalih, sistem pergaulan yang menjaga kesucian moral, sistem sanksi (Nidzom Uqubat) yang memberikan efek jera dan menebus dosa bagi pelaku kemaksiatan, serta sistem politik Islam yang berdaulat melindungi umat dari infiltrasi budaya asing yang merusak.

Allah SWT berfirman; "..Kami turunkan Kitab (Al-Qur’an) kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk,.." (TQS. An-Nahl: 89). "(Ingatlah) ketika Lut berkata kepada kaumnya, “Sesungguhnya kamu benar-benar melakukan perbuatan yang sangat keji (homoseksual) yang tidak pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu di alam semesta." (TQS. Al-'Ankabut: 28). "Hendaklah engkau memutuskan (urusan) di antara mereka menurut aturan yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka.." (TQS. Al-Ma'idah: 49). Allahu'alam.

Oleh: Nunung Nurhayati (Aktivis Muslimah) 
Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com 
(Indramayu) - Pemerintah Kabupaten Indramayu melalui  Unit Kerja Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)   telah rampungkan sebanyak  800 paket kegiatan  sejak Maret silam.   Angka tersebut dihitung dari pengadaan berstatus non tender sebanyak  770 paket senilai Rp140 Miliar serta tender sebanyak 94 paket keseluruhan nya senilai Rp178, 9 Miliar.   Hal itu berdasarkan data yang diperoleh, SPSE Indramayu per 05 Agustus 2026. 

Berjalannya seluruh proses pengadaan hingga penentuan penyedia barang dan jasa tersebut lebih menekankan sisi kesesuaian administrasi serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Pihak UKPBJ memastikan bahwa seluruh tahapan evaluasi dan kualifikasi dilaksanakan secara transparan, rasional, dan terukur demi menjamin akuntabilitas tata kelola keuangan daerah.

Selain ketat pada kriteria administratif, proses pemilihan penyedia ini juga dipastikan berlangsung secara independen tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Iklim kompetisi yang terbuka ini menciptakan iklim usaha yang sehat di Kabupaten Indramayu, di mana penyedia dari luar daerah maupun pengusaha lokal memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing.

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Indramayu, Andi Setiawan, mengungkapkan bahwa keterbukaan sistem pengadaan elektronik menjadi kunci utama dalam menjaga integritas dan kualitas proses pengadaan publik. Menurutnya, transparansi yang diterapkan memberikan ruang yang adil bagi seluruh pelaku usaha yang memenuhi kualifikasi.   " Kami akan terus mengedapankan  proses sehat dan terbuka, masyarakat juga bisa memantau langsung proses pengadaan melalui akun resmi spse Indramayu, " ungkap Kabag Barjas Indramayu kepada wartawan diruangan kerjanya.

Andi menjelaskan, masuknya penyedia lokal dan luar daerah yang saling bersaing secara sehat membuktikan bahwa kriteria kelayakan administrasi serta teknis menjadi tolak ukur utama dalam penentuan pemenang. Hal ini sekaligus mendorong para penyedia lokal untuk terus meningkatkan daya saing, profesionalisme, serta kelengkapan kualifikasi usaha mereka.

Dengan terselenggaranya ratusan paket kegiatan ini sesuai mekanisme yang berlaku, UKPBJ Kabupaten Indramayu berharap penyerapan anggaran dapat terus berjalan secara optimal. Langkah ini diharapkan mampu memberikan dampak positif yang nyata terhadap percepatan pembangunan infrastruktur serta peningkatan perekonomian masyarakat di wilayah Kabupaten Indramayu. (Tri Hadi)
Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Cirebon) - Penaklukan Sunda Kelapa pada tahun 1527 menjadi salah satu peristiwa penting dalam sejarah maritim dan politik Nusantara.

Peristiwa tersebut dinilai sebagai tonggak keberhasilan bangsa dalam mempertahankan wilayah strategis dari intervensi kekuatan asing sekaligus memperkuat jaringan perdagangan di pesisir utara Pulau Jawa.

Panglima Tinggi Laskar Agung Macan Ali Nuswantara, Prabu Diaz, mengatakan berdasarkan berbagai sumber sejarah, pasukan gabungan Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Demak yang dipimpin panglima Fatahilah berhasil merebut pelabuhan strategis Sunda Kelapa atas arahan dan restu Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah.
Menurutnya, kemenangan tersebut menggagalkan upaya Portugis untuk memperluas pengaruh politik, ekonomi, dan militernya di pesisir utara Pulau Jawa melalui perjanjian dengan Kerajaan Sunda.

"Penaklukan Sunda Kelapa bukan hanya kemenangan militer, tetapi juga menjadi simbol persatuan, strategi, dan keteguhan para pemimpin Nusantara dalam mempertahankan kedaulatan wilayah dari campur tangan kekuatan asing," kata Prabu Diaz, Rabu (5/8/2026).

Ia menjelaskan, keberhasilan pasukan gabungan Cirebon dan Demak turut mengubah peta kekuasaan di kawasan serta memperkuat jalur perdagangan Islam di Nusantara.

Setelah kemenangan tersebut, Sunda Kelapa kemudian diberi nama baru, Jayakarta, yang bermakna "kemenangan yang sempurna" atau "kota kemenangan". Nama itu menjadi simbol lahirnya babak baru dalam sejarah kawasan pesisir utara Jawa.

Prabu Diaz menambahkan, tanggal kemenangan atas Sunda Kelapa kemudian dijadikan dasar penetapan hari jadi Kota Jakarta yang hingga kini diperingati setiap 22 Juni.

"Peristiwa ini menjadi warisan sejarah yang penting untuk dikenang oleh generasi penerus. Semangat persatuan, keberanian, dan kecintaan terhadap tanah air yang ditunjukkan para pendahulu harus terus menjadi inspirasi dalam menjaga keutuhan bangsa Indonesia," ujarnya.

Ia berharap nilai-nilai perjuangan yang diwariskan para tokoh terdahulu, termasuk Sunan Gunung Jati dan Fatahilah, terus dipelajari sebagai bagian dari sejarah bangsa sekaligus memperkuat rasa nasionalisme masyarakat Indonesia. (Wandi)
Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com 
(Bandung) - Opditur Militer (Otmil) II-08 Bandung menyatakan berkas perkara yang melibatkan oknum anggota TNI berinisial Serda AS telah lengkap dan siap untuk dilimpahkan ke persidangan. Saat ini, proses hukum tinggal menunggu rekomendasi dari Komando Resor Militer (Korem) 063/Sunan Gunung Jati (SGJ) Cirebon sebagai bagian dari tahapan administrasi yang berlaku dalam sistem peradilan militer.

Kepastian tersebut diperoleh perwakilan pedagang Pasar Cikedung Lor, Kabupaten Indramayu, saat mendatangi Kantor Otmil II-08 Bandung pada Rabu (5/8/2026) guna menanyakan perkembangan penanganan perkara dugaan pengancaman yang dilakukan oleh Serda AS.

Perwakilan pedagang, Adi Iwan, mengatakan kedatangannya bersama sejumlah pedagang merupakan bentuk perhatian masyarakat terhadap proses penegakan hukum yang tengah berjalan.


“Kami para pedagang Pasar Cikedung Lor selama ini menunggu kepastian perkembangan perkara tersebut. Dari penjelasan yang kami terima, berkas perkara sudah lengkap dan siap disidangkan. Saat ini tinggal menunggu rekomendasi dari pihak Korem Sunan Gunung Jati Cirebon,” ujarnya.


Sementara itu, Kepala Oditurat Militer II-08 Bandung, Kolonel Chk Harmia Gusti, S.H., M.H., menjelaskan bahwa seluruh tahapan penyidikan dan pemberkasan perkara telah selesai dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Berkas perkara Serda AS sudah siap untuk diproses ke tahap persidangan. Saat ini kami masih menunggu rekomendasi dari Danrem 063/Sunan Gunung Jati Cirebon sebagai bagian dari mekanisme administrasi dalam proses peradilan militer,” katanya.


Menurut Harmia, penegakan hukum terhadap setiap prajurit yang diduga melakukan pelanggaran merupakan bagian dari komitmen TNI dalam menjaga disiplin, profesionalisme, serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi militer.


Ia menegaskan bahwa proses hukum yang berjalan di lingkungan peradilan militer dilakukan secara profesional, objektif, dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“Penindakan terhadap pelanggaran hukum merupakan bagian dari upaya menciptakan situasi yang aman, tertib, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Otmil hadir untuk memastikan setiap perkara diproses secara transparan dan sesuai prosedur,” tegasnya.
Dengan telah lengkapnya berkas perkara tersebut, masyarakat kini menantikan tahapan berikutnya berupa pelimpahan perkara ke pengadilan militer untuk disidangkan dan memperoleh putusan hukum yang berkekuatan tetap.(iwan)
Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Cirebon) -  Dewan Pengurus Kecamatan (DPK) KNPI Kesambi, Kota Cirebon, menggelar Kompetisi Futsal Piala Pemuda Kecamatan Kesambi untuk kelompok usia Sekolah Dasar (SD) di GOR Bima, Kota Cirebon, Rabu (5/8/2026).

Turnamen tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-53 KNPI Kota Cirebon sekaligus memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Sebanyak 24 tim beserta official dari berbagai sekolah dan wilayah di Kecamatan Kesambi turut ambil bagian dalam kompetisi tersebut.

Ketua DPK KNPI Kesambi, Luthfi Nur Wahid, mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk komitmen organisasi dalam membina generasi muda melalui olahraga, khususnya futsal.

Menurutnya, pembinaan sejak usia dini menjadi langkah penting untuk membentuk karakter, menanamkan sportivitas, sekaligus mengembangkan bakat anak-anak.

"Sasaran kami adalah anak-anak usia sekolah dasar. Menurut kami, pembinaan sejak tingkat dasar sangat penting agar mereka memiliki wadah untuk mengembangkan potensi, khususnya di bidang olahraga futsal," kata Luthfi.

Ia menjelaskan, penyelenggaraan turnamen merupakan hasil kolaborasi DPK KNPI Kesambi bersama Karang Taruna Kecamatan Kesambi dan Kelompok Kerja Guru Olahraga (KKGO) Kecamatan Kesambi.

Selain itu, kegiatan tersebut mendapat dukungan dari Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Cirebon, Kecamatan Kesambi, Polsek Kesambi, Koramil, pemerintah kelurahan, hingga jajaran DPK KNPI se-Kota Cirebon.

Luthfi berharap kompetisi ini tidak hanya menjadi ajang pertandingan semata, tetapi juga menjadi program pembinaan yang berkelanjutan bagi anak-anak yang memiliki minat dan bakat di cabang olahraga futsal.

"Harapannya ini menjadi bagian dari pembinaan olahraga sejak dini, sehingga nantinya lahir bibit-bibit atlet futsal yang bisa berprestasi dan ikut memperkuat Kota Cirebon pada berbagai ajang, termasuk Pekan Olahraga Kota (Popkot)," ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPD KNPI Kota Cirebon, Jaka Permana, mengapresiasi pelaksanaan Kompetisi Futsal Piala Pemuda Kecamatan Kesambi.

Menurutnya, kegiatan tersebut sejalan dengan semangat KNPI dalam menciptakan ruang positif bagi generasi muda melalui olahraga.

Ia berharap kegiatan serupa dapat terus digelar secara berkesinambungan dan menjadi inspirasi bagi DPK KNPI di kecamatan lain untuk melaksanakan program pembinaan kepemudaan yang berdampak langsung bagi masyarakat, khususnya anak-anak dan pelajar. (Wandi)
Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Bandung) -
Pemilihan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Barat untuk periode 2027-2031 akan segera berlangsung pada tanggal 12 Agustus 2026. Kandidat terkuat untuk posisi Ketua PWI Jabar, Tantan Sulthon, memacu semangat dengan membawa visi "PWI Jabar Istimewa." Pandangan ini selaras dengan tagline Provinsi Jawa Barat, "Jabar Istimewa."

Gagasan ini sejalan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Fokusnya adalah untuk menjadikan wartawannya lebih kompeten, organisasinya hebat, serta anggotanya maju dan sejahtera.

Diketahui bahwa untuk mewujudkan visi tersebut, Tantan merancang lima program unggulan.

"Pertama, mencetak wartawan multimedia yang adaptif terhadap perkembangan teknologi melalui penguatan kompetensi di bidang kecerdasan buatan (AI), video, podcast, media sosial, dan jurnalisme digital," ungkap Calon Ketua PWI Jawa Barat periode 2027–2031, Tantan Sulthon Bukhawan.

Tantan melanjutkan, program kedua adalah menyediakan 1.000 kuota Uji Kompetensi Wartawan (UKW) gratis disertai pelatihan peningkatan kualitas sumber daya manusia bagi anggota PWI Jawa Barat. Selanjutnya, Tantan berkomitmen memperkuat perlindungan profesi wartawan dengan mendorong kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan serta berbagai program perlindungan profesi bagi anggota PWI.

"Program keempat adalah membangun kemitraan strategis dengan pemerintah, perguruan tinggi, BUMN, dunia usaha, serta berbagai komunitas guna memperkuat organisasi sekaligus memperluas peluang pengembangan profesi wartawan," tutur Tantan.

Tantan menjelaskan, sementara program kelima adalah menghadirkan PWI Creative Hub, yakni menjadikan kantor PWI di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota sebagai rumah bersama bagi insan pers, pusat pelatihan, ruang kolaborasi, serta wadah pengembangan kreativitas wartawan.

Tantan juga memaparkan, dirinya berharap seluruh tahapan Konferensi Provinsi (Konferprov) PWI Jawa Barat dapat berlangsung demokratis dan menghasilkan pemimpin yang mampu membawa organisasi menjadi lebih baik. Menurutnya, semangat kebersamaan dan kekeluargaan harus tetap dijaga karena seluruh peserta merupakan bagian dari keluarga besar PWI.

"Yang paling penting, saya ingin mengingatkan teman-teman semua, baik panitia maupun siapa pun, bahwa kebersamaan dan kekeluargaan kita harus tetap dijaga," paparnya.

Tantan juga menegaskan, telah memiliki komitmen dengan calon lainnya, Hardiyansyah atau akrab disapa Andhy. Siapa pun yang nantinya terpilih, keduanya sepakat untuk saling mendukung demi kemajuan organisasi.

"Saya sudah punya komitmen dengan Pak Andhy. Kalau saya ditakdirkan menang, Pak Andhy akan mendukung saya. Begitu juga jika Pak Andhy yang ditakdirkan menjadi Ketua PWI, saya akan sepenuh hati mendukung beliau," tegasnya.

Menurutnya, semangat kebersamaan dan kekeluargaan harus tetap dijaga karena seluruh peserta merupakan bagian dari keluarga besar PWI.

"Yang paling penting, saya ingin mengingatkan teman-teman semua, baik panitia maupun siapa pun, bahwa kebersamaan dan kekeluargaan kita harus tetap dijaga," tuturnya.

Sementara itu, dukungan bulat kepada Tantan Sulthon untuk memimpin PWI Jabar periode mendatang, terus mengalir deras tak terbendung dari setiap daerah. Seperti dari pengurus PWI Kota Bandung, Kab Bandung, Kota Bogor, Kab Bogor, Kota Sukabumi, Kab Sukabumi, Kota Depok, Kab Garut, Kab Tasikmalaya, Kota Tasik, Kota Banjar dan Pangandaran.

Dukungan serupa juga datang dari pengurus PWI Kab Cirebon, Kab Majalengka, Kab Kuningan dan Kota Cirebon. Lalu dari Kota/Kab Bekasi, Kab Cianjur, Kab Karawang, Kab Subang dan Purwakarta.
AADD Biro Jasa STNK
Back To Top