e-satu.com

BSM Dominasi Outsourcing 22 Instansi Pemkab Indramayu: Keberuntungan atau Rekayasa?

E satu.com di April 06, 2026 0

Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Indramayu) - Sebuah perusahaan outsourcing asal Semarang, PT Bintang Service Management (BSM), mendominasi jasa penyedia tenaga kerja (Outsourcing ) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu.

Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026, BSM tercatat mendominasi pengadaan jasa alih daya melalui sistem e-Katalog, dengan total nilai kontrak mencapai Rp13,2 miliar di 22 dinas dan instansi pemerintah daerah.

Data yang dihimpun Senin (6/4/2025) dari portal pengadaan pemerintah menunjukkan bahwa perusahaan ini mengamankan berbagai paket pekerjaan penunjang, mulai dari cleaning service (kebersihan), jasa pengamanan (satpam), hingga supir, pramusaji, resepsionis, mekanik, dan operator komputer/administrasi IT. Dominasi ini mencakup hampir seluruh lini jasa tenaga kerja pendukung di lingkungan plat merah Kabupaten Indramayu.

Salah satu kontrak dengan nilai tertinggi diraih BSM dari RSUD Indramayu untuk tiga item kegiatan diantaranya; Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer (Admin/IT) senilai Rp2.797.010.736, Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum senilai Rp742.784.952,

Belanja Jasa Tenaga Supir senilai Rp223.945.872.

*Berikut rincian kontrak BSM dengan masing-masing dinas/instansi:

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

* Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum dan Keamanan Rp297.432.000

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BKAD)

* Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Rp147.408.000

* Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Rp452.304.000

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

* Belanja Jasa Tenaga Keamanan Rp108.000.000

BADAN PENDAPATAN DAERAH

* Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Rp904.896.000

* Belanja Jasa Tenaga Supir Rp36.864.000

* Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Rp110.592.000

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

* Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Rp110.520.000

* Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Rp372.000.000

DINAS KESEHATAN

* Belanja Jasa Tenaga Kebersihan, Keamanan, Resepsionis, Informasi dan Teknologi Rp1.383.240.000

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

* Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Rp184.320.000

* Belanja Jasa Tenaga Pramusaji & Resepsionis Rp299.952.000

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

* Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Rp147.456.000

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN

* Belanja Jasa Tenaga Keamanan Rp113.112.000

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

* Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Kantor Rp747.840.000

DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

* Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Rp224.544.000

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (PUPR)

* Belanja Jasa Petugas Resepsionis Rp301.440.000

* Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Rp331.560.000

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

* Belanja Jasa Tenaga Kebersihan, Keamanan dan Pelayanan Umum Rp224.616.000

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

* Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum, Kebersihan, Supir, dan Tenaga Informasi & Teknologi Rp665.232.000

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

* Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum dan Keamanan Rp263.928.000

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

* Belanja Jasa Tenaga Kebersihan, Keamanan, Supir Rp110.592.000

* Belanja Jasa Tenaga Kebersihan, Keamanan, Supir Rp36.864.000

DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN

* Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik (ABK) Rp40.776.000

* Belanja Jasa Tenaga Keamanan Rp226.224.000

* Belanja Jasa Tenaga Supir Rp36.864.000

* Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Rp184.320.000

* Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum (Resepsionis) Rp75.408.000

* Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum (Pramusaji) Rp73.728.000

DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

* Belanja Jasa Tenaga Supir Rp36.840.000

* Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Rp147.360.000

* Belanja Jasa Tenaga Resepsionis Rp150.720.000

* Belanja Jasa Tenaga Keamanan Rp150.720.000

DINAS TENAGA KERJA

* Belanja Jasa Tenaga Supir Rp36.864.000

* Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Rp73.728.000

* Belanja Jasa Tenaga Keamanan Rp150.816.000

* Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Rp45.000.000

INSPEKTORAT

* Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Kantor Rp370.560.000

RSUD INDRAMAYU

* Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Rp742.784.952

* Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer (Admin/IT) Rp2.797.010.736

* Belanja Jasa Tenaga Supir Rp223.945.872

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

* Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Rp110.592.000

Pemerhati kebijakan publik, Tomi Susanto, menyatakan kewaspadaan tinggi terhadap proses pengadaan tersebut. Menurutnya, Lonjakan cepat BSM dari tahun sebelumnya patut dipertanyakan.

“Inti yang perlu dipertanyakan adalah bagaimana sebuah perusahaan pendatang bisa dengan begitu mudah mendominasi penyediaan outsourcing di hampir seluruh instansi pemerintah kabupaten ini,” ujar Tomi.

Tomi menduga adanya “permainan ordal” di balik proses seleksi dan penentuan administratif yang membuat BSM dinilai layak mengantongi kontrak-kontrak besar itu. Ia menyoroti salah satu kewajiban hukum krusial yang sering diabaikan dalam praktik outsourcing: pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

Berdasarkan Pasal 18 PP No. 35 Tahun 2021, perusahaan alih daya wajib membuat PKWT atau PKWTT secara tertulis dengan para pekerjanya dan mencatatkannya ke Dinas Ketenagakerjaan. Tomi menegaskan bahwa dinas atau instansi pengguna jasa seharusnya memverifikasi hal ini sebelum menandatangani kontrak. “Jika kewajiban tersebut tidak ditanyakan atau tidak ditempuh, publik patut curiga ada permainan monopoli di dalamnya,” tegasnya.

Kepala Cabang PT BSM Indramayu, Sayugyo Melalui pesan singkat WhatsApp, ia memastikan seluruh kegiatan perusahaan berjalan sesuai prosedur dan regulasi yang berlaku.

" Kami pastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai prosedur dan regulasi yang berlaku," katanya.

Sayugyo menambahkan, pihaknya akan melakukan verifikasi internal terkait data yang beredar agar informasi yang disampaikan akurat. “Untuk detail data yang disampaikan, kami verifikasi internal guna memastikan akurasi,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Humas RSUD Indramayu, H. Tarmudi, menyatakan akan menyampaikan informasi terkait proses pengadaan dengan PT BSM kepada pimpinan.

“Saya sampaikan ke Pak Plt Direktur ya, Pak,” jawabnya secara singkat melalui pesan WhatsApp.

Berbeda dengan respons di atas, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indramayu, Edi Umaedi, hingga berita ini diturunkan belum merespons upaya konfirmasi yang dilakukan wartawan. (Tri Hadi)

Cirebon

KAI Jelaskan Skema Perjalanan Usai KA Bangunkarta Anjlok di Bumiayu

E satu.com di April 06, 2026 0

Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Cirebon) - Perjalanan Kereta Api Bangunkarta mendadak berubah mencekam setelah dua gerbongnya anjlok di dekat Stasiun Bumiayu, Senin (6/4/2026) sekitar pukul 14.15 WIB. Insiden ini menghentikan laju kereta sekaligus melumpuhkan jalur rel ganda dari dua arah.

Akibat kejadian tersebut, operasional perjalanan kereta api di wilayah kerja PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 3 Cirebon terdampak. Sejumlah perjalanan kereta terpaksa diubah pola operasinya.

Manager Humas Daop 3 Cirebon, Muhibbuddin, mengatakan sedikitnya 11 perjalanan kereta dialihkan dengan pola memutar.

“Ada yang diputar ke arah Semarang dan berbelok ke Solo,” ujar Muhibbuddin, saat ditemui di stasiun stasiun Cirebon, Senin (6/4/2026).

Ia menjelaskan, untuk kereta tujuan Yogyakarta, perjalanan akan dialihkan dari Solo kembali menuju Yogyakarta.

Sementara untuk kereta yang melanjutkan ke arah timur, perjalanan tetap diteruskan dari Solo ke wilayah timur. Selain pengalihan, sebanyak tujuh perjalanan kereta juga dibatalkan dari stasiun awal keberangkatan.

Pembatalan tersebut mencakup kereta yang berangkat dari Stasiun Gambir maupun dari arah timur seperti Kertajaya, Kroya, dan sekitarnya.

Bagi penumpang dari Jakarta dengan tujuan Purwokerto, KAI menyiapkan skema perjalanan alternatif.

Penumpang akan diturunkan di Stasiun Cirebon atau Cirebon Prujakan, kemudian melanjutkan perjalanan menggunakan bus menuju Purwokerto.

“Disiapkan lima unit bus, terdiri dari tiga bus di Cirebon Prujakan dan dua bus di Stasiun Cirebon,” jelasnya.

Sementara itu, proses evakuasi rangkaian kereta yang anjlok masih terus dilakukan.

Petugas berupaya mengevakuasi tiga gerbong yang keluar dari rel agar jalur dapat segera kembali normal.

“Kami berharap proses evakuasi dapat selesai malam ini,” katanya.

Pihak KAI juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pelanggan atas gangguan perjalanan yang terjadi, termasuk keterlambatan kedatangan di stasiun tujuan.

Untuk penumpang yang terdampak pembatalan perjalanan, KAI memastikan pengembalian tiket sebesar 100 persen. Proses refund dapat dilakukan hingga tujuh hari setelah pembatalan. (Wandi)

Kota Cirebon

Halalbihalal Disdik Cirebon, Wali Kota Tekankan Inovasi dan Penguatan Karakter Siswa

E satu.com di April 06, 2026 0

Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Kota Cirebon) - Suasana hangat dan penuh makna terasa dalam kegiatan halalbihalal keluarga besar Dinas Pendidikan Kota Cirebon, Senin (6/4/2026).

Kegiatan ini mempertemukan para tenaga pendidik aktif hingga purnabakti dalam satu ruang silaturahmi yang sarat refleksi dan semangat pengabdian.

Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, dalam sambutannya menegaskan bahwa halalbihalal bukan sekadar tradisi tahunan, melainkan momentum untuk mengevaluasi dan memperbaiki kinerja di dunia pendidikan.

"Saya berharap pertemuan ini tidak hanya menjadi rutinitas, tetapi juga momentum untuk mengevaluasi dan memperbaiki pelaksanaan tugas kita sehari-hari, sekaligus memperkuat semangat membangun dunia pendidikan di Kota Cirebon," ujarnya.

Ia juga menyoroti kehadiran para tokoh purnabakti sebagai pengingat bahwa pengabdian di bidang pendidikan tidak pernah berhenti.

Menurutnya, nilai-nilai dedikasi yang telah ditanamkan harus terus dilanjutkan dan disesuaikan dengan tantangan zaman.

Dalam arahannya, Effendi Edo menekankan pentingnya transformasi inovasi dalam pembelajaran. Ia mendorong seluruh satuan pendidikan, mulai dari PAUD hingga SMP, untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi tanpa meninggalkan jati diri budaya lokal.

"Di era digital saat ini, kita tidak bisa bertahan dengan pola pendidikan konvensional. Sekolah harus mampu mengadopsi teknologi informasi secara bijak, namun tetap menjaga nilai-nilai luhur budaya Cirebon agar tetap relevan dan mampu bersaing di tingkat global," tegasnya.

Selain itu, penguatan karakter siswa juga menjadi perhatian utama. Ia menilai keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur dari capaian akademik, tetapi juga kualitas moral dan integritas generasi muda.

"Saya menitipkan kepada para kepala sekolah, pengawas, dan penilik agar penguatan karakter menjadi prioritas. Di tengah derasnya arus informasi, sekolah harus menjadi benteng moral yang kokoh," ungkapnya.

Wali Kota juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektoral untuk mewujudkan pendidikan yang inklusif. Ia memastikan tidak boleh ada anak yang tertinggal dalam mendapatkan layanan pendidikan.

"Saya ingin memastikan tidak ada satu anak pun di Kota Cirebon yang tertinggal. Akses pendidikan harus terbuka dan inklusif, tanpa terkendala persoalan administratif maupun keterbatasan lainnya," katanya.

Menutup arahannya, ia mengajak seluruh jajaran pendidikan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan sebagai investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa.

"Jadikan capaian yang ada sebagai pijakan untuk menghadirkan inovasi yang lebih inklusif dan progresif. Teruslah melayani dengan hati," tutupnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon, Kadini, menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pihak atas berbagai kekurangan dalam pelaksanaan tugas.

"Atas nama keluarga besar Dinas Pendidikan, kami memohon maaf lahir dan batin atas segala kekurangan dan kesalahan," ujarnya.

Ia berharap momentum halalbihalal ini dapat memperkuat komunikasi dan sinergi antara Dinas Pendidikan dengan seluruh pemangku kepentingan, sehingga upaya peningkatan kualitas pendidikan di Kota Cirebon dapat berjalan lebih optimal. (Wandi)

Kota Cirebon

Sertijab Kadishub Kota Cirebon, Wali Kota Tekankan Modernisasi Transportasi hingga Transparansi PAD

E satu.com di April 06, 2026 0

Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Kota Cirebon) - Serah terima jabatan (sertijab) Kepala Dinas Perhubungan Kota Cirebon menjadi momentum penting dalam menjaga kesinambungan pelayanan publik di sektor transportasi.

Kegiatan tersebut dihadiri langsung Wali Kota Cirebon Effendi Edo, sekaligus menandai berakhirnya masa bakti Kepala Dinas Perhubungan periode 2020–2026 dan dimulainya kepemimpinan pelaksana tugas (Plt) yang baru, Senin (6/4/2026).

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kota Cirebon Sumanto beserta jajaran terkait.

Dalam sambutannya, Wali Kota menyampaikan bahwa serah terima jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi pemerintahan yang harus dimaknai secara luas.

Ia menegaskan, rotasi dan transisi kepemimpinan menjadi upaya menjaga ritme birokrasi agar tetap adaptif terhadap tantangan zaman.

"Rotasi, mutasi, maupun transisi kepemimpinan adalah sebuah keniscayaan dalam organisasi pemerintahan. Namun lebih dari sekadar pergantian personel, ini menjadi jembatan untuk meneruskan hal-hal baik sekaligus mengevaluasi tantangan yang belum terselesaikan," ujarnya.

Effendi Edo juga memberikan apresiasi kepada Kepala Dinas Perhubungan periode 2020–2026, Andi Armawan, atas pengabdian selama enam tahun. Ia menilai, kepemimpinan tersebut telah melewati berbagai dinamika, mulai dari tantangan mobilitas pascapandemi hingga penataan transportasi publik.

"Saya mengucapkan terima kasih atas dedikasi, loyalitas, dan pemikiran yang telah diberikan demi kenyamanan bertransportasi di Kota Cirebon. Semoga memberikan manfaat berkelanjutan," katanya.

Lebih lanjut, Wali Kota menekankan sejumlah hal strategis kepada Plt Kepala Dinas Perhubungan yang baru. Ia meminta modernisasi tata kelola transportasi diperkuat seiring arah pembangunan menuju konsep smart city.

"Saya minta optimalisasi Area Traffic Control System (ATCS) dan integrasi data transportasi benar-benar dimaksimalkan. Teknologi harus menjadi solusi nyata untuk mengurai kemacetan secara real-time," tegasnya.

Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya reformasi pelayanan serta sistem retribusi yang transparan.

Menurutnya, sektor perhubungan memiliki potensi besar dalam mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang harus dikelola secara akuntabel melalui digitalisasi.

"Pastikan sistem parkir elektronik dan pengujian kendaraan bermotor berjalan transparan. Tutup celah kebocoran dan hindari praktik di luar prosedur," ujarnya.

Aspek keselamatan turut menjadi perhatian. Wali Kota meminta peningkatan kualitas sarana dan prasarana seperti penerangan jalan umum dan marka jalan, serta menekankan pentingnya disiplin petugas di lapangan.

"Petugas Dishub harus menjadi contoh tertib berlalu lintas. Disiplin dan integritas adalah wajah pelayanan kepada masyarakat," katanya.

Sementara itu, Andi Armawan menyampaikan rasa syukur atas masa pengabdiannya bersama jajaran Dinas Perhubungan. Ia mengakui sejumlah program telah berjalan, meski masih terdapat pekerjaan rumah yang perlu dilanjutkan.

"Alhamdulillah berbagai program telah dilaksanakan secara bertahap, meskipun belum sempurna. Masih ada yang perlu dilanjutkan seperti penataan parkir di pusat kota," ungkapnya.

Ia juga menyoroti sejumlah tantangan, di antaranya kemacetan pada jam sibuk, keterbatasan sarana transportasi, serta peningkatan kontribusi sektor perhubungan terhadap PAD.

"Kami titip kepada Pak Ujianto dan jajaran untuk terus memantau pendapatan daerah, melakukan evaluasi, serta menghadirkan inovasi dalam mengatasi kemacetan," ujarnya.

Plt Kepala Dinas Perhubungan Kota Cirebon, Ujianto Wahyu Utomo, menyatakan siap mengemban amanah tersebut. Ia menilai sektor perhubungan memiliki peran strategis dalam mendukung mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi.

"Amanah ini bukan tugas ringan. Ada tanggung jawab besar untuk memastikan transportasi berjalan lancar, tertib, aman, dan nyaman," katanya.

Ia menegaskan komitmennya untuk melanjutkan program yang telah berjalan serta memperkuat sinergi lintas sektor melalui pendekatan pentahelix.

"Kami akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, provinsi, instansi vertikal, akademisi, swasta hingga insan pers. Permasalahan transportasi harus diselesaikan bersama-sama," ujarnya.

Ujianto juga memastikan akan mendorong inovasi berbasis teknologi informasi guna meningkatkan efektivitas pelayanan publik.

"Tanpa inovasi, sulit mencapai hasil optimal. Karena itu pemanfaatan teknologi akan terus kami dorong agar permasalahan bisa ditangani lebih cepat dan tepat," pungkasnya. (Wandi)

Adv Kuningan

Butuh Refreshing? Coba Villa Lingga Warung Linggih di Kuningan

E satu.com di April 06, 2026 0

Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Kabupaten Kuningan) - Bagi masyarakat yang ingin melepas penat dari rutinitas harian, Villa Lingga Warung Linggih bisa menjadi salah satu pilihan destinasi wisata alam yang menenangkan.

Tempat ini berlokasi di Blok Legok, Desa Linggarjati, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan, dengan suasana alam yang sejuk dan asri khas kaki Gunung Ciremai.

Pengelola Villa Lingga Warung Linggih, Ibu Yani mengatakan, tempat tersebut hadir sebagai ruang bagi pengunjung untuk beristirahat sekaligus menikmati keindahan alam.

“Villa Lingga Warung Linggih ini kami hadirkan untuk masyarakat yang ingin refreshing, menikmati udara segar dan suasana tenang jauh dari hiruk pikuk perkotaan,” ujar Yani saat di hubungi melalui nomor WhatsApp (08156406188), Senin (6/4/2026).

Menurutnya, selain menawarkan panorama alam, pihak pengelola juga menyediakan berbagai fasilitas sederhana yang menunjang kenyamanan pengunjung.

“Di sini pengunjung bisa bersantai, menikmati kuliner, serta berkumpul bersama keluarga atau teman,” katanya.

Sementara itu, Helend, salah seorang pengunjung asal Indramayu mengaku senang bisa berkunjung ke tempat tersebut.

“Tempatnya enak, adem banget. Cocok buat healing bareng keluarga, apalagi pemandangannya masih alami,” ujarnya.

Ia berharap, destinasi wisata seperti ini terus berkembang dan tetap menjaga kelestarian alam agar tetap nyaman dikunjungi. (Wandi)

Kota Cirebon Politik

Rinna Suryanti : Sekolah 5 Hari Harus Perhatikan Dampak ke Siswa

E satu.com di April 06, 2026 0

Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Kota Cirebon) - Rencana penerapan kebijakan sekolah lima hari pada jenjang Sekolah Dasar (SD) di Kota Cirebon menjadi sorotan serius dalam dinamika reformasi pendidikan daerah.

Anggota Komisi III DPRD Kota Cirebon, Rinna Suryanti, menilai kebijakan tersebut harus dikaji secara matang agar benar-benar memberikan dampak positif bagi siswa.

Menurut Rinna, kebijakan sekolah lima hari merupakan bagian dari arah kebijakan nasional dalam pembangunan sumber daya manusia di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto.

Secara konsep, kebijakan ini mencerminkan semangat modernisasi pendidikan melalui efektivitas pembelajaran, efisiensi waktu, serta penguatan peran keluarga dalam tumbuh kembang anak.

“Model sekolah lima hari sudah diterapkan di berbagai negara dan sejumlah daerah di Indonesia sebagai bagian dari transformasi sistem pendidikan,” ujarnya pada Senin (6/4/26).

Namun demikian, Rinna menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada konsep, melainkan juga kemampuan adaptasi terhadap kondisi lokal di Kota Cirebon.

Ia menjelaskan, kebijakan ini memiliki sejumlah manfaat, seperti memberikan waktu lebih bagi siswa untuk berinteraksi dengan keluarga, mengembangkan minat non-akademik, serta menjaga keseimbangan antara belajar dan istirahat.

Dari perspektif psikologi pendidikan, keseimbangan tersebut dinilai penting bagi perkembangan kognitif dan emosional anak.

Selain itu, bagi guru, sistem lima hari kerja dinilai dapat memberikan waktu yang lebih proporsional untuk pemulihan energi dan pengembangan profesional. Sementara bagi pemerintah daerah, kebijakan ini berpotensi mendorong efisiensi serta inovasi dalam tata kelola pendidikan.

Meski demikian, Rinna mengingatkan adanya tantangan yang perlu diantisipasi. Tidak semua keluarga memiliki kesiapan yang sama dalam mendampingi anak selama dua hari libur. Bagi sebagian orang tua dengan keterbatasan waktu dan sumber daya, tambahan hari di rumah justru bisa menjadi persoalan baru.

“Perlu dilihat bahwa kebijakan ini tidak hanya soal sekolah, tetapi juga kesiapan ekosistem keluarga dan masyarakat,” tegasnya.

Perubahan dari enam hari menjadi lima hari sekolah juga berdampak pada durasi belajar harian yang lebih panjang. Kondisi ini menuntut kesiapan sarana dan prasarana, mulai dari ruang kelas yang nyaman, sirkulasi udara yang baik, hingga fasilitas sanitasi yang memadai.

Tanpa dukungan infrastruktur yang layak, Rinna menilai efektivitas pembelajaran justru berpotensi menurun.

Oleh karena itu, ia mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap kondisi fasilitas pendidikan di Kota Cirebon sebelum kebijakan diterapkan.

Selain itu, pengelolaan beban belajar juga menjadi perhatian penting. Pemadatan jam pelajaran harus dirancang secara hati-hati agar tidak menimbulkan kelelahan bagi siswa maupun guru.

Pendekatan pembelajaran yang interaktif dan variatif dinilai menjadi solusi agar proses belajar tetap menyenangkan.

Lebih lanjut, ia menilai kebijakan sekolah lima hari secara tidak langsung memperkuat peran keluarga dalam pendidikan anak.

Untuk itu, pemerintah daerah perlu mendorong program berbasis komunitas, seperti kegiatan edukatif di lingkungan masyarakat, pengembangan ruang publik ramah anak, serta kolaborasi dengan lembaga keagamaan dan sosial.

Rinna juga menyarankan agar implementasi kebijakan dilakukan secara bertahap melalui skema percontohan (pilot project).

Langkah ini dinilai penting untuk mengidentifikasi kendala, mengukur dampak kebijakan, serta menyempurnakan desain implementasi sebelum diterapkan secara luas.

Dalam hal ini, Dinas Pendidikan Kota Cirebon disebut memiliki peran strategis sebagai penghubung antara kebijakan nasional dan kebutuhan masyarakat lokal.

“Pada akhirnya, pertanyaan mendasarnya adalah apa yang terbaik bagi anak. Kebijakan pendidikan harus diukur dari dampaknya terhadap proses belajar, kesehatan mental, dan perkembangan sosial siswa,” ungkapnya.

Rinna berharap, dengan perencanaan yang matang, pelibatan masyarakat, serta pendekatan yang adaptif, kebijakan sekolah lima hari dapat menjadi langkah maju dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Cirebon.

“Reformasi pendidikan bukan hanya soal perubahan sistem, tetapi bagaimana manfaatnya benar-benar dirasakan oleh setiap anak,” pungkasnya. (Wandi)