Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Majalengka) -
Puluhan wartawan dari pelbagai daerah mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW) angkatan 77,78 dan 79 yang digelar oleh PWI Provinsi Jawa Barat di Majalengka.

Ketua Plt PWI Jawa Barat, Ahmad Syukrie, mengatakan UKW di Majalengka merupakan agenda yang kedua digelar pada tahun ini, setelah sebelumnya Angkatan 74,75 dan 76 digelar di Kota Bandung. Terdapat 14 kelas dengan rincian 7 kelas jenjang Muda, 5 Kelas jenjang Madya dan 2 Kelas jenjang Utama.

“Program UKW ini bisa terselenggara atas kolaborasi antara PWI Jawa Barat, DPRD Jawa Barat, Diskominfo dan Politeknis Merdira Indonesia dengan tujuan untuk memperkuat kompetensi wartawan yang bertugas khususnya di wilayah Jawa Barat,”tutur Ahmad Syukrie saat pembukaan UKW Angkatan 77,78 dan 79, Rabu 22 Juli 2026.

Menurutnya, PWI Jawa Barat selalu terdepan dalam menggelar UKW yang mana setiap tahun selalu rutin menggelar uji kompetensi bagi para jurnalis.


Hal tersebut dilakukan supaya wartawan dalam menjalankan tugas-tugas jurnalistiknya memiliki standar tinggi juga menjaga penerapan kode etik.

Apabila wartawan memiliki standar tinggi dalam membuat produk jurnalistik juga menjunjung tinggi kode etik, maka pelbagai permasalahan saat ini seperti informasi tidak benar atau hoak akan bisa dicegah.

“Dengan karya jurnalistik yang sesuai dengan kode etik dan aturan lainnya, maka informasi hoaks bisa dicegah. Makanya wartawannya harus kompeten. UKW ini digelar untuk mengukur wartawan itu kompeten,”paparnya.

Dia berharap setelah wartawan dinyatakan kompen, bisa meningkatkan kualitas karya jurnalistiknya juga bertanggung jawab dalam mengemban tugasnya di lapangan dengan menerapkan kode etik jurnalistik, PPRA juga kode perilaku wartawan.

Bupati Majalengka Eman Suherman yang hadir dalam pembukaan UKW ke 77,78 dan 79 mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi Langkah yang dilakukan oleh PWI Jawa Barat karena selalu menggelar UKW secara rutin.

Proses ini menurutnya sangat penting untuk memastikan wartawan yang bertugas selalu menjalankan fungsinya.

“Pers memiliki peran strategis sebagai salah satu pilar demoikrasi, mitra kritis permeintah ditengah arus informasi. Pers memiliki peran edukasi, sehingga  menuntut kapasistas dan integritas yang tinggi agar mampu menjalankan fungsi kontrol untuk informasi yang sehat,”terang Eman.

“Atas nema pemerintah kami ucapkan  selamat datang dan terimakasih karena telah menjadikan Majalengka sebagai tempat untuk UKW,”imbuhnya.


Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Barat Mas Adi Komar, melalui Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) di Diskominfo Provinsi Jawa Barat, Nidar Nadrotan Naim Sujana, mengatakan kerjasama yang rutin dilakukan dengan PWI untuk menggalar UKW merupakan salah satu komitmen pihaknya dalam menjaga keberlangsungan pers.

“UKW ini merupakan ihtiar dari pemprov jabar, tertadad media yang selalu menjadi mitra strategis,”katanya.

Hasil dari UKW 77,78 dan 79 ini kata Nidarm diharapkan memunculkan wartawan yang kompeten sehingga produk yang dihasilkan juga berkualitas.

“Pemprov Jabar selalu berkomitmen untuk menjadi partner bagi insan pers,”katanya.

Ketua Dewan Kehormatan PWI yang juga menjadi penguji dalam UKW 77,78 dan 79, Atal S Depari, mengatakan Jawa Barat merupakan daerah yang rutin menggelar UKW.

“Mudah-mudahan peserta uji kompetensi sekarang bisa dinyatakan kompeten,”tutup Atal.

Reporter : Ali Solihin
Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Cirebon) -
Di balik perjalanan kereta api yang aman, nyaman, dan tepat waktu, terdapat peran petugas pengamanan yang bekerja tanpa henti selama 24 jam.

 PT KAI Daop 3 Cirebon menyiagakan ratusan personel Polisi Khusus Kereta Api (Polsuska) dan petugas keamanan untuk menjaga keselamatan perjalanan kereta maupun pelanggan.

Manager Humas KAI Daop 3 Cirebon, Muhibbuddin, mengatakan keamanan menjadi salah satu prioritas utama dalam pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, personel pengamanan ditempatkan di berbagai titik strategis, mulai dari stasiun, jalur rel, hingga objek vital perusahaan.

"Petugas pengamanan tidak hanya menjaga keamanan di stasiun dan mengawal perjalanan kereta api, tetapi juga membantu pelayanan kepada pelanggan, seperti membantu penumpang menggunakan loket box, menunjukkan jalur keberangkatan kereta, membantu membawa barang, mendampingi penumpang berkebutuhan khusus, hingga menangani penumpang yang sakit selama perjalanan maupun di stasiun," ujar Muhibbuddin, Rabu (22/7/2026).


Di wilayah Daop 3 Cirebon yang mencakup 30 stasiun di Kabupaten Subang, Indramayu, Kabupaten dan Kota Cirebon, serta Brebes, pengamanan dilakukan oleh 105 personel Polsuska dan 166 petugas security. Pengamanan tersebut juga diperkuat melalui sinergi bersama TNI dan Polri.

Selain menjaga keamanan, personel Polsuska juga aktif memberikan edukasi keselamatan perkeretaapian kepada masyarakat, pelajar, dan mahasiswa.

 Sepanjang Januari hingga Juli 2026, KAI Daop 3 Cirebon telah menggelar 40 kegiatan sosialisasi keselamatan di lingkungan masyarakat dan sekolah, serta 71 sosialisasi di perlintasan sebidang.

Untuk memperkuat pengamanan, KAI memanfaatkan teknologi melalui patroli jalur menggunakan drone, patroli rutin objek vital, pengawalan perjalanan kereta api, serta pemantauan CCTV di berbagai titik strategis.


"Kami terus memperkuat sistem pengamanan melalui kombinasi personel yang profesional, pemanfaatan teknologi, serta kerja sama dengan aparat kewilayahan. Dengan demikian, potensi gangguan dapat diantisipasi sedini mungkin demi keselamatan perjalanan kereta api dan kenyamanan pelanggan," kata Muhibbuddin.

KAI Daop 3 Cirebon juga mengimbau masyarakat untuk ikut menjaga keselamatan perjalanan kereta api dengan tidak beraktivitas di jalur rel tanpa kepentingan, tidak merusak fasilitas perkeretaapian, maupun melempar kereta yang sedang melintas.

"Keamanan adalah tanggung jawab bersama. Dengan sinergi antara petugas, aparat, dan masyarakat, KAI optimistis dapat terus menghadirkan perjalanan kereta api yang aman, selamat, dan memberikan rasa tenang bagi setiap pelanggan," tutup Muhibbuddin. (Wandi)
Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Cirebon) -
Sebuah rumah milik warga di Desa Dukuh, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon, terbakar pada Rabu (22/7/2026) siang. Respons cepat polisi bersama petugas pemadam kebakaran membuat api berhasil dikendalikan sebelum merembet ke bangunan di sekitarnya.

Kapolsek Kapetakan AKP Rudiana mengatakan, pihaknya langsung menuju lokasi setelah menerima laporan dari warga sekitar pukul 13.10 WIB. Polisi berkoordinasi dengan Pos Damkar Gunungjati untuk melakukan pemadaman, mengamankan lokasi, serta mengevakuasi korban.

Korban dalam peristiwa tersebut adalah pemilik rumah berinisial U (75).


 Sementara seorang perempuan berinisial C (71) mengalami luka bakar di bagian kaki, tangan, dan wajah. Korban kemudian dievakuasi ke RS Pertamina Klayan untuk mendapatkan perawatan medis.

Saksi bernama Raniah (53) mengaku melihat kepulan asap hitam saat pulang ke rumah. Setelah mendekati lokasi, ia mendapati api sudah membesar di dalam rumah. Raniah kemudian berteriak meminta bantuan warga dan memberi tahu pemilik rumah.

Sementara itu, perangkat Desa Dukuh, Suhandi (53), mengatakan dirinya segera melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kapetakan. Tak lama kemudian, personel kepolisian dan satu unit mobil pemadam kebakaran dari Pos Gunungjati tiba di lokasi.

Sekitar pukul 13.30 WIB, proses pemadaman dilakukan bersama personel Polsek Kapetakan, Tim Inafis Polres Cirebon Kota, petugas damkar, dan warga. Api akhirnya berhasil dipadamkan sekitar pukul 14.10 WIB sehingga tidak meluas ke bangunan lain.


Selain membantu pemadaman, polisi juga melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), mengamankan lokasi, serta mendata korban dan saksi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, kebakaran diduga dipicu korsleting listrik pada sambungan kabel di sekitar lemari es. Api kemudian menjalar ke bagian atap rumah yang berbahan kayu hingga menghanguskan sebagian besar isi bangunan.

Kasi Humas Polres Cirebon Kota AKP M. Aris Hermanto mengimbau masyarakat rutin memeriksa instalasi listrik di rumah dan tidak menggunakan sambungan listrik yang tidak sesuai standar. 

Ia juga meminta masyarakat segera menghubungi layanan Kepolisian 110 apabila mengetahui atau mengalami keadaan darurat, termasuk kebakaran, agar penanganan dapat dilakukan secepat mungkin. (Wandi)
Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Cirebon) -
Nelayan di Desa Citemu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, kini memiliki harapan baru, setelah mendapat bantuan cold storage (ruang penyimpanan berpendingin) canggih bertenaga surya dari Cirebon Power.

Fasilitas senilai sekitar Rp2 miliar itu memungkinkan nelayan mengurangi biaya operasional melaut sekaligus menjaga kualitas hasil tangkapan tetap segar.

Cold storage dengan ukuran kontainer 20 kaki itu menggunakan 30 panel surya sebagai sumber energi utama. Listrik yang dihasilkan disimpan dalam baterai sehingga sistem dapat beroperasi secara off grid tanpa bergantung pada jaringan listrik maupun genset.


Direktur Utama Cirebon Power, Hisahiro Takeuchi, mengatakan bantuan tersebut merupakan inisiasi Tokyo Metropolitan Government yang disalurkan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) Cirebon Power.

"Fasilitas ini diharapkan dapat meningkatkan ekonomi nelayan. Manfaat yang paling terasa adalah pengurangan biaya operasional sekaligus menjaga kualitas hasil tangkapan," ujar Takeuchi saat peresmian fasilitas di Desa Citemu, Rabu 22 Juli 2026.

Cold storage ini, nantinya bukan berfungsi sebagai penyimpan hasil tangkapan secara langsung, melainkan akan digunakan sebagai tempat penyimpanan sekitar 160 ice pack yang didinginkan hingga suhu sekitar minus 16 derajat Celsius. Ice pack itu nantinya dibawa nelayan saat melaut sebagai pengganti es balok.

Selama ini, nelayan di Citemu harus membeli sedikitnya satu balok es setiap kali melaut dengan biaya sekitar Rp40 ribu. Pengeluaran tersebut menambah biaya operasional yang sudah cukup besar, mulai dari bahan bakar hingga upah anak buah kapal (ABK).

Ketua Kelompok Nelayan Desa Citemu, Sutirno, mengatakan penghematan biaya dari penggunaan ice pack akan berdampak langsung pada pendapatan nelayan.

"Sekarang pendapatan bersih nelayan sekitar Rp200 ribu sampai Rp300 ribu per hari saat tangkapan bagus. Dengan adanya ice pack, kami tidak perlu lagi membeli es batu sehingga biaya melaut bisa berkurang," katanya.

Menurut Sutirno, hasil uji coba penggunaan ice pack juga menunjukkan kualitas hasil tangkapan lebih baik dibanding menggunakan es balok.

"Ikan, rajungan, dan udang tetap segar karena tidak terendam air seperti kalau menggunakan es yang mencair. Saat dijual, pembeli juga melihat kualitasnya lebih bagus," ujarnya.

Selain mengurangi biaya pembelian es, penggunaan tenaga surya membuat operasional cold storage nyaris tanpa biaya listrik maupun bahan bakar. Perawatan fasilitas juga relatif sederhana, terutama membersihkan panel surya secara berkala.


Kepala Desa Citemu, Herintiano, mengatakan pemerintah desa bersama kelompok nelayan segera membentuk tim pengelola untukmengatur operasional fasilitas tersebut, termasuk distribusi ice pack agar dapat dimanfaatkan secara merata.

"Kami akan menyusun mekanisme pembagian dan jadwal penggunaan ice pack agar seluruhnelayan bisa merasakan manfaatnya," katanya.

Sementara itu, perwakilan Go Power, Tsuzuki Arata, mengatakan proyek tersebut diharapkan menjadi model pengembangan teknologi energi bersih bagi kampung nelayan di daerah lain.

"Cold storage tenaga surya ini dirancang untuk membantu nelayan mengurangi biaya operasional sekaligus meningkatkan kualitas hasil tangkapan sehingga pendapatan mereka juga meningkat," ujarnya.

Cold storage itu memiliki kapasitas panel surya 27.500 Wp, didukung baterai berkapasitas 215 kWh, serta mampu menyimpan lebih dari 160 unit ice pack. Teknologi tersebut menjadi salah satu upaya pemanfaatan energi terbarukan untuk mendukung sektor perikanan skala kecil di Indonesia. (Wandi)
Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com 
(Indramayu ) - Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah di Desa Panyindangan Wetan, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu, menuai gelombang protes tajam. Alih-alih tepat sasaran kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), program bantuan pemerintah pusat ini diduga diwarnai rekayasa data, nepotisme, dan benturan kepentingan yang merugikan hak-hak warga prasejahtera, Rabu (22/7/2026).

Berdasarkan temuan di lapangan serta pengaduan masyarakat (dumas) resmi yang dilayangkan ke Kementerian PKP, Inspektorat Jenderal, Dinas Kimrum Indramayu, hingga Aparat Penegak Hukum (Kejaksaan Negeri dan Polres Indramayu), bantuan tersebut diduga kuat mengalir ke bangunan semipermanen berupa gudang gabah tak berpenghuni.

Ironisnya, bangunan tersebut diketahui milik warga berkecukupan yang merupakan mertua dari oknum panitia BSPS tingkat desa berinisial D alias Dawang.

Kondisi kontras di lapangan ini memicu kecemburuan sosial mendalam. Salah seorang warga RT 08 RW 02 Blok A Desa Panyindangan Wetanyang meminta identitasnya dirahasiakan demi keamanan mengungkapkan kekesalannya.

"Di saat gudang milik keluarga mampu mendapatkan bantuan negara, di RT yang sama masih banyak warga prasejahtera yang atap rumahnya hampir roboh. Jangankan tersentuh bantuan, terdata pun tidak. Kami merasa sangat dikhianati oleh proses seleksi yang tidak adil ini,"  ujar narasumber tersebut dengan nada geram.

Di tengah keresahan warga yang mendesak transparansi, Kepala Desa (Kuwu) Panyindangan Wetan justru bersikap tertutup. Saat awak media berupaya melakukan konfirmasi terkait polemik lolosnya gudang keluarga panitia tersebut, Kuwu memilih  bungkam seribu bahasa  dan enggan memberikan penjelasan resmi. Sikap menghindar ini semakin memperkuat kecurigaan publik atas dugaan pembiaran terhadap sistem seleksi yang sarat kekerabatan.

Berdasarkan petunjuk teknis (Juknis) resmi Kementerian PUPR dan Kementerian PKP, syarat mutlak penerima bantuan adalah MBR yang menghuni Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebagai satu-satunya tempat tinggal tetap—bukan bangunan komersial maupun gudang kosong.

Selain dugaan salah sasaran, hasil investigasi lapangan juga menemukan indikasi kejanggalan dalam mekanisme pengadaan material bangunan. Muncul dugaan penunjukan sepihak atau pengondisian toko/penyedia material tertentu oleh oknum panitia desa. Hal ini memicu pertanyaan publik terkait potensi praktik cashback, pemotongan anggaran, hingga aliran "fee" dari penyedia material kepada pihak-pihak tertentu.

Menanggapi carut-marut ini, Koordinator Kabupaten (Korkab) BSPS, Kamal, menyatakan akan segera menindaklanjuti temuan tersebut di lapangan.

"Nanti saya coba koordinasikan dan lakukan pengecekan ulang di lapangan seperti apa. Saya akan komunikasikan dengan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dan pemerintah desa," kata Kamal singkat.

Masyarakat mendesak agar pengecekan ulang tersebut tidak sekadar menjadi formalitas seremonial, melainkan berujung pada evaluasi terbuka dan pencabutan bantuan yang tidak sah.

Menanggapi dinamika  tersebut,  pengamat hukum, Hasto Kristiyanto, S.H, memberikan pandangan tegas. Menurutnya, meloloskan pihak yang tidak berhak ke dalam program bantuan sosial bukan sekadar pelanggaran administratif biasa.

"Tindakan meloloskan pihak yang tidak berhak, terutama keluarga dekat ke dalam program bantuan sosial dan stimulan perumahan berpotensi memenuhi unsur penyalahgunaan wewenang serta tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara. Aparat pengawas fungsional dan penegak hukum wajib turun tangan mengusut tuntas mekanisme seleksi hingga aliran dana materialnya," tegas Hasto. (Tri)
Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Kabupaten Cirebon) - Polresta Cirebon pada Program TNI Manunggal Membangun, Desa (TMMD) ke-121, isi materi sosialisasi bahaya penyalahguaan narkoba untuk memperkuat benteng pertahanan masyarakat dari ancaman bahaya narkotika. Melalui kegiatan sasaran non-fisik.

Pada kesempatan tersebut laksanakan  sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang ditujukan bagi warga pedesaan.

Penyuluhan edukatif ini dipusatkan di lokasi TMMD Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, pada Rabu (22/7/2026). ​Kegiatan  dipimpin oleh Wakasat Resnarkoba Polresta Cirebon AKP Moch. Riffianto.


Sinergitas tiga pilar, tercermin kuat dalam acara ini dengan hadirnya Danramil Weru Kapten Inf. Zaenudin, Kapolsek Susukan Iptu Kelani, Kuwu atau Kepala Desa Luwung Kencana H. Mustofa, serta jajaran perangkat desa. Sebanyak 30 orang perwakilan warga Desa Luwung Kencana tampak antusias memenuhi ruangan untuk menyimak pematerian bahaya zat terlarang tersebut.


​Kapolresta Cirebon Kombes Pol. Imara Utama, melalui Wakasat Resnarkoba AKP Moch. Riffianto menyampaikan bahwa penyuluhan ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bahaya laten narkoba, baik dari sudut pandang kesehatan, dampak sosial, maupun konsekuensi hukumnya.

Pihaknya menerangkan bahwa masyarakat desa perlu dibekali pengetahuan dasar untuk mengenali ragam jenis narkotika yang beredar saat ini agar dapat melakukan deteksi dini di lingkungan keluarga masing-masing.

​"Integrasi program P4GN ke dalam agenda TMMD ini merupakan langkah strategis Polri dan TNI untuk memastikan bahwa pembangunan di pedesaan tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik semata, tetapi juga pembangunan mental dan ketahanan sosial warga. Kami ingin memastikan Desa Luwung Kencana menjadi lingkungan yang bersih, aman, dan tangguh dari ancaman peredaran gelap narkoba demi melindungi masa depan generasi muda," ujarnya.


Melalui pendekatan interaktif yang diwarnai dengan sesi tanya jawab, para peserta sosialisasi diajak untuk memahami batasan serta risiko hukum yang sangat berat bagi siapa saja yang terlibat dalam lingkaran penyalahgunaan maupun peredaran narkotika.


Selain memberikan materi edukasi medis dan hukum, tim dari Satresnarkoba Polresta Cirebon juga membekali warga dengan tata cara pelaporan cepat melalui layanan Call Center 110. Dengan kemudahan akses tersebut, masyarakat diimbau untuk tidak ragu memberikan informasi secara cepat dan aman kepada pihak kepolisian apabila mengendus adanya aktivitas mencurigakan terkait narkoba di wilayah mereka. (Heri)
AADD Biro Jasa STNK
Back To Top