e-satu.com

DKPP Kabupaten Cirebon Ajak Masyarakat Tingkatkan Konsumsi Ikan demi Kesehatan Keluarga

E satu.com di August 14, 2026 0

Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Kabupaten Cirebon) - Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Kabupaten Cirebon mengajak masyarakat untuk meningkatkan konsumsi ikan. Langkah ini merupakan bagian dari strategi memperkuat ketahanan pangan dan pemenuhan gizi keluarga.

Ajakan tersebut disampaikan oleh Kepala DKPP Kabupaten Cirebon, Sudiharjo, dalam acara pembukaan Bazar Produk Perikanan dan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang berlangsung di halaman Kantor DKPP Kabupaten Cirebon pada Kamis, 13 Agustus 2026.

Menurut Sudiharjo, ikan adalah sumber protein hewani yang esensial bagi kesehatan serta pertumbuhan dan perkembangan anak-anak. Oleh sebab itu, peningkatan konsumsi ikan perlu terus didorong melalui edukasi dan penyediaan produk perikanan yang mudah diakses oleh masyarakat.

“Kami mengajak masyarakat Kabupaten Cirebon untuk menjadikan ikan sebagai bagian dari menu pangan keluarga sehari-hari,” ujar Sudiharjo.

“Konsumsi ikan penting untuk mendukung pemenuhan gizi dan membangun sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas,” katanya.

Menurut dia, acara Bazar Produk Perikanan berfungsi sebagai salah satu cara untuk memperkuat Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) sambil memperkenalkan berbagai produk perikanan lokal kepada masyarakat.

Dalam acara tersebut, beragam produk ditampilkan, mulai dari ikan segar, beku, pindang, hingga terasi, serta bermacam olahan seperti kerupuk ikan, keripik ikan, sambal ikan, ikan asin, abon ikan, bandeng gepuk, sop ikan, dan pepes ikan.

Selain mendorong konsumsi ikan, kegiatan ini juga bertujuan untuk memperluas akses pasar bagi pelaku usaha perikanan dan UMKM di Kabupaten Cirebon.

Sudiharjo menegaskan bahwa pelaku usaha perikanan harus terus meningkatkan kualitas dan berinovasi pada produk mereka agar dapat bersaing serta mencapai pasar yang lebih luas.

“Produk perikanan lokal harus terus dikembangkan, baik dari sisi kualitas, inovasi maupun pemasarannya. Kami mendorong pelaku usaha memanfaatkan teknologi digital agar produk mereka dapat menjangkau konsumen yang lebih luas,” ungkapnya.

Peningkatan daya saing pasar untuk produk perikanan lokal diharapkan dapat menambah pendapatan dan kesejahteraan bagi para pelaku usaha serta petani ikan di Kabupaten Cirebon.

Di samping itu, Bazar Produk Perikanan digabungkan dengan program GPM, yang menyediakan kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan berbagai kebutuhan pangan dengan harga yang lebih terjangkau.

Menurut DKPP Kabupaten Cirebon, akses pangan yang terjangkau merupakan aspek penting dalam menjaga ketahanan pangan keluarga.

Oleh karena itu, acara pangan murah ini diharapkan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan sekaligus mendukung stabilitas harga di tingkat lokal.

Selain itu, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan aksi donor darah yang bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI).

DKPP Kabupaten Cirebon memberikan apresiasi atas keterlibatan pelaku usaha, masyarakat dan berbagai pihak dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

Kerja sama ini dianggap krusial untuk memperkuat ekosistem perikanan lokal serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya konsumsi ikan dan pangan berkualitas.

Melalui kegiatan ini, DKPP Kabupaten Cirebon menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan konsumsi ikan, memperluas akses pangan masyarakat, dan membuka peluang pemasaran yang lebih luas untuk produk perikanan lokal.

Sumber : Diskominfo Kabupaten Cirebon

Kab Cirebon

Bupati Imron Ungkap Dampak Positif TMMD ke-129 untuk Masyarakat Desa Luwung Kencana

E satu.com di August 14, 2026 0

Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Kabupaten Cirebon) - Pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-129 di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, telah resmi ditutup pada Kamis, 13 Agustus 2026.

Program yang diselenggarakan oleh TNI bekerja sama dengan pemerintah daerah ini mendapat apresiasi dari Pemerintah Kabupaten Cirebon. Program tersebut dinilai memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui pembangunan fisik serta kegiatan nonfisik.

Bupati Cirebon, Imron, mengucapkan terima kasih kepada jajaran TNI, khususnya Kodim 0620/Kabupaten Cirebon, yang telah sukses melaksanakan berbagai program pembangunan di Desa Luwung Kencana.

“Atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Cirebon, kami banyak mengucapkan terima kasih kepada TMMD yang telah dilaksanakan di Desa Luwung Kencana,” ujar Imron.

Menurutnya, manfaat program TMMD dapat dirasakan langsung masyarakat. Sejumlah pembangunan fisik dilakukan, termasuk pembangunan jalan yang mendukung akses masyarakat menuju area persawahan.

Imron mengatakan, warga Desa Luwung Kencana juga memberikan respons positif terhadap pelaksanaan TMMD.

Ia berharap berbagai hasil pembangunan yang telah dikerjakan bersama tersebut dapat dijaga dan dirawat secara berkelanjutan.

“Kami juga mengimbau kepada masyarakat, apa yang telah dilaksanakan dalam TMMD ini harus terus dipelihara. Baik jalan, sawah, maupun sekarang ada air bersih. Pembinaan-pembinaan, termasuk penanaman pohon, juga harus dilestarikan,” katanya.

Ia juga berharap kegiatan TMMD dapat terus hadir di Kabupaten Cirebon, karena keberadaannya dinilai mampu membantu pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Kepala Staf Kodam (Kasdam) III/Siliwangi Brigadir Jenderal TNI Agus Bhakti menjelaskan, TMMD ke-129 dilaksanakan secara serentak di berbagai wilayah Indonesia.

Untuk wilayah Kodim 0620/Kabupaten Cirebon, salah satu sasaran fisik utama TMMD adalah pembangunan jalan rabat beton sepanjang sekitar 660 meter dengan lebar 3 meter.

“Yang fisik tadi mungkin rekan-rekan sudah tahu bersama, pembangunan rabat beton jalan dengan ukuran 660 kali 3 meter dan itu sudah selesai semua,” jelas Agus.

Selain pembangunan jalan, program TMMD juga mencakup sejumlah kegiatan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Di antaranya pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), fasilitas MCK, revitalisasi air bersih, serta penanaman tanaman pangan.

Dalam program penghijauan, sekitar 500 pohon ditanam di Desa Luwung Kencana sebagai bagian dari upaya menjaga kelestarian lingkungan.

Agus menegaskan, TMMD tidak hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur. Berbagai sasaran nonfisik juga dilaksanakan melalui edukasi, sosialisasi, dan literasi kepada masyarakat.

Materi yang diberikan mencakup bidang keamanan dan ketertiban masyarakat dengan melibatkan kepolisian, kesehatan dan penanganan stunting, hingga penyuluhan di sektor pertanian dan peternakan.

“Selain sasaran fisik, TMMD ini juga ada sasaran nonfisik berupa edukasi, sosialisasi, dan literasi kepada masyarakat. Baik di bidang keamanan, ketertiban masyarakat, kesehatan, stunting, kemudian di bidang pertanian dan peternakan,” terang Agus.

Kegiatan tersebut dinilai sebagai bagian dari pembinaan teritorial TNI yang bertujuan memberikan kontribusi langsung dalam membantu mengatasi kesulitan masyarakat setempat.

Agus menyatakan bahwa keberhasilan TMMD tidak lepas dari dukungan dan kerjasama antara TNI, pemerintah daerah, serta masyarakat.

Dia juga menyampaikan penghargaan kepada Bupati Cirebon atas dukungannya terhadap pelaksanaan TMMD ke-129 di wilayah Kabupaten Cirebon.

Agus berharap semangat kebersamaan yang terbina selama pelaksanaan TMMD dapat terus dipertahankan bahkan setelah program berakhir.

Ditekankannya bahwa TMMD adalah upaya membangun Indonesia dari desa dan memperkuat hubungan antara TNI dan masyarakat.

Dengan berakhirnya TMMD ke-129 di Desa Luwung Kencana, pemerintah daerah berharap agar hasil-hasil pembangunan tidak hanya berhenti pada seremoni penutupan.

Diharapkan infrastruktur dan fasilitas yang telah dibangun terus dimanfaatkan dan dirawat oleh masyarakat sehingga manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.

Sumber : Diskominfo Kabupaten Cirebon

Lintas Dewan

Komisi III DPRD Serukan Pendidikan Digital Aman untuk Mencegah Pornografi

E satu.com di August 14, 2026 0

Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Kota Cirebon) - Rapat kerja Komisi III DPRD Kota Cirebon membahas sinergitas pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, Selasa (12/8/2026).

Rapat tersebut sebagagi upaya pengendalian pornografi, serta implementasi PP Nomor 17/2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak di Kota Cirebon.

Berbagai perangkat daerah dan stakeholder, seperti Dinsos, DP3APPKB, Disdik, unsur kepolisian, RSD Gunung Jati dilibatkan dalam rapat koordinasi lintas sektoral.

Ketua Komisi III DPRD Kota Cirebon, Yusuf MPd mengatakan, rapat ini sangat penting demi memastikan pola penanganan dan pencegahan kasus kekerasan seksual di Kota Cirebon dapat terus ditekan.

“Selain itu juga, koordinasi ini memastikan implementasi PP Tunas bisa terlaksana dengan baik di Kota Cirebon,” tuturnya memimpin rapat di Griya Sawala gedung DPRD.

Melalui koordinasi ini, Komisi III DPRD mengetahui sejumlah catatan yang mesti menjadi perhatian, baik dari sisi anggaran operasional, keterbatasan sumber daya manusia, hingga sarana rumah aman bagi korban.

“Secara anggaran, operasional sangat terbatas, terutama saat penanganan kasus di ranah hukum. SDM, baik ahli psikolog maupun ahli hukum, juga sangat kurang. Selain itu, rumah aman bagi korban selama pendampingan juga belum ada,” jelasnya.

“Namun, dari seluruh keterbatasan tersebut, saya apresiasi peran setiap stakeholder yang memiliki koordinasi yang kuat dalam penanganan dan pencegahan kekerasan seksual hingga ke tingkat bawah, baik PSM, TKSK, Motekar, dan lainnya,” kata Yusuf.

Menurutnya, rapat koordinasi akan terus berjalan karena pembahasan akan lebih rinci guna menentukan pola implementasi penanganan dan pencegahan berdasarkan PP Tunas di Kota Cirebon.

“Terutama usia rentan seperti usia pelajar, bagaimana pencegahan kecanduan doom scrolling dan paparan pornografi dari banyak konten di dunia daring. Selain itu juga pola pengawasan melalui edukasi guru, orang tua, dan pelajar agar tidak kewalahan menghadapi algoritma media sosial yang tidak ramah anak,” terangnya.

Hal serupa disampaikan Anggota DPRD Kota Cirebon, R Endah Arisyanasakanti. Ia mengatakan sosialisasi dan edukasi mesti dilakukan secara rutin, tidak hanya bagi siswa tetapi juga bagi orang tua siswa di sekolah.

“Bisa diselipkan saat pengambilan rapor siswa, karena pada kondisi itu seluruh orang tua hadir ke sekolah. Sosialisasi juga bukan dengan guru yang mengisi materi, namun perangkat daerah terkait,” ujarnya.

Selama mendampingi korban kekerasan, Endah juga mengatakan usia pelajar banyak terpapar konten yang tidak mendidik dan cenderung berbau pornografi. Menurutnya, kondisi tersebut membuat banyak anak masuk kategori berkebutuhan khusus (ABK), meskipun bukan secara fisik.

“Secara fisik normal, tetapi secara daya pikir dan psikologi, butuh perhatian layaknya anak berkebutuhan khusus lainnya, yakni pendampingan agar tidak semakin parah,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Cirebon, Buntoro Tirto, mengatakan pemerintah selalu berupaya hadir dalam penanganan dan edukasi kekerasan seksual pada usia pelajar.

“Sepanjang 2026 ini, jumlahnya mencapai 26 kasus kekerasan seksual, 16 di antaranya usia pelajar. Bahkan, satu di antaranya menarik perhatian pemerintah pusat hingga menteri datang ke lokasi.”

“Jumlah ini sebenarnya turun dari tahun-tahun sebelumnya yang melebihi 30–40 kasus. Namun, tahun ini masih menyisakan empat bulan lagi hingga akhir tahun,” terangnya.

Kepala Bidang Pengelolaan Pendidikan Dasar (Dikdas) Dinas Pendidikan Kota Cirebon, Ade Cahyaningsih, mengaku senang karena ada rapat koordinasi yang menyeluruh membahas kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Ia juga menyoroti pembelajaran parenting terhadap orang tua dan di sekolah. Menurutnya, paparan konten melalui dunia digital sangat deras sehingga sangat memengaruhi perilaku siswa.

“Selain itu, saya mohon kepada pemerintah pusat agar bisa mengendalikan tayangan TV dan media sosial yang sangat meresahkan bagi dunia pendidikan. Banyak tayangan yang tidak pantas ditonton untuk usia pelajar,” tegasnya.

Dalam koordinasi ini, hadir juga Anggota Komisi III DPRD Kota Cirebon, Indra Kusumah Setiawan, Stanis Klau, Laurentia Mellynda, Prisilia, Rinna Suryanti dan Hendi Nurhudaya.

Sumber : Humas DPRD Kota Cirebon

Lintas Dewan

Komisi I Siap Tindak Lanjuti Pelemik Perizinan Menara Telekomunikasi: Apa yang Perlu Diketahui?

E satu.com di August 14, 2026 0

Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Kota Cirebon) - Komisi I DPRD Kota Cirebon menyatakan kesiapannya guna membahas ulang aspek perizinan menara telekomunikasi (tower) di wilayah RW 04 Kelurahan Sukapura, sekaligus memfasilitasi mediasi antara warga terdampak dan pihak pengelola.

Anggota Komisi I DPRD Kota Cirebon, Imam Yahya SFilI MSi mengatakan, langkah ini diambil menyusul penyerapan aspirasi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) atas usulan keberatan warga terkait operasional menara tersebut.

DPRD menilai, musyawarah secara menyeluruh perlu segera digelar guna mencari jalan keluar terbaik bagi kedua belah pihak.

Kendati secara teknis pendirian tower tersebut telah memenuhi peraturan perundang-undangan dan perizinan awal, DPRD tetap mendengarkan keluhan warga yang meminta penghentian operasional tower.

“Kami akan akan mengkaji payung hukum terkait kemungkinan peninjauan ulang perizinan. Kalau secara aturan bisa dimungkinkan, ya akan kita coba untuk itu dibahas ulang terkait dengan perizinannya,” tegas Imam.

Terkait evaluasi izin dan penanganan tuntutan warga, perwakilan DPRD menegaskan bahwa seluruh opsi akan dikaji secara teliti berdasarkan hukum yang berlaku.

Sebagai langkah konkret, Komisi I mendorong seluruh jajaran pemangku kepentingan, mulai dari pengurus RT, RW, hingga masyarakat terdampak, untuk duduk bersama dalam forum musyawarah yang difasilitasi Lurah dan Camat bersama pihak pengelola tower.

DPRD menengarai adanya penyumbatan komunikasi yang memicu kesalahpahaman di lapangan, baik antara pengurus RW dengan warga maupun masyarakat dengan pemilik menara. Oleh karena itu, DPRD berkomitmen untuk memantau proses mediasi hingga tuntas.

DPRD memastikan rapat lanjutan akan digelar dan hasilnya akan terus dipantau agar tetap memprioritaskan ketertiban hukum serta ketenteraman masyarakat setempat.

“Prinsipnya sih, kita hanya menjembatani keluhan dari masyarakat terkait dengan keberadaan tower yang ada di RW 04 Kelurahan Sukapura,” tambahnya.

Hadir pula dalam rapat dengar pendapat, Anggota Komisi I DPRD lainnya, Andi Riyanto Lie dan Ruri Tri Lesmana.

Sumber : Humas DPRD Kota Cirebon

Lintas Dewan

Dampak Positif PSN Tanngul Laut Raksasa: Apa Harapan DPRD Kota Cirebon untuk Warga?

E satu.com di August 14, 2026 0

Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Kota Cirebon) - Ketua DPRD Kota Cirebon, Andrie Sulistio SE menegaskan rencana pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall di kawasan Pantura Jawa harus mampu membawa dampak positif langsung bagi warga sekitar.

Ia berharap agar Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut tidak justru membebankan warga setempat. Pernyataan tersebut disampaikan Andrie usai menerima kunjungan dan pemaparan dari Badan Otorita Penataan Ruang Kawasan Pesisir dan Laut Jawa (BOPPJ) di Gedung DPRD Kota Cirebon, Selasa (11/8/2026).

Lembaga yang dibentuk atas instruksi Presiden Prabowo Subianto ini memaparkan rencana awal penanganan pesisir Pantura, termasuk konsep Giant Sea Wall hingga penataan kampung nelayan.

Andrie mengapresiasi pemaparan tersebut dan menyampaikan sejumlah masukan krusial kepada tim BOPPJ untuk dijadikan bahan mitigasi sejak dini.

“Jangan sampai justru proyek strategis nasional ini menjadi beban kepada masyarakat dan justru menjadi masalah baru bagi masyarakat,” tegas Andrie Sulistio saat ditemui usai pertemuan.

Menurut Andrie, proyek berskala nasional ini semestinya menjadi stimulus ekonomi baru yang dapat mendongkrak kesejahteraan warga Pesisir Cirebon.

Selain sebagai benteng pertahanan dari ancaman banjir rob dan abrasi, pembangunan Giant Sea Wall diharapkan membuka berbagai peluang usaha baru di sektor kelautan dan pariwisata.

“Harusnya proyek strategis nasional ini bisa menimbulkan perputaran ekonomi baru untuk masyarakat, sehingga warga Kota Cirebon dapat langsung merasakan manfaatnya,” lanjutnya.

Lebih lanjut, DPRD meminta BOPPJ menyusun kajian mendalam serta presentasi yang transparan untuk dipaparkan secara terbuka kepada publik.

Andrie mengatakan, keterbukaan informasi ini penting agar masyarakat memahami secara utuh potensi dampak penyesuaian selama masa konstruksi, sekaligus manfaat jangka panjang yang akan didapatkan setelah pembangunan selesai.

“Kami (DPRD) berharap proyek ini menjadi solusi atas persoalan banjir rob, sekaligus mendorong percepatan ekonomi masyarakat pesisir di Kota Cirebon,” tutup Andrie.

Sementara itu, Tenaga Ahli Madya Bidang Hubungan dan Sinkronisasi Kelembagaan Kemendagri, Rozi Beni mengatakan, pemerintah resmi mempercepat penanganan degradasi lingkungan di sepanjang Pantai Pantura Jawa. Salah satunya melalui pembangunan benteng laut raksasa.

Langkah tersebut ditegaskan lewat penetapan Perpres 77/2025 tentang Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa. Proyek megastruktur sepanjang 575 kilometer ini dirancang melindungi 30 daerah yang tersebar di 20 kota, 5 kabupaten, dan 5 provinsi dari ancaman kenaikan permukaan air laut, serta penurunan muka tanah.

Wilayah Pantura ini nantinya dibagi ke dalam 15 segmen sektoral, di mana Kota Cirebon masuk ke dalam Segmen 8. Pemerintah menerapkan pendekatan hibrid dalam menggarap mega proyek ini, yakni menggabungkan konstruksi fisik (hard construction) dan pendekatan alami (soft construction) seperti reboisasi kawasan mangrove.

“Urgensinya adalah untuk perlindungan lingkungan karena kawasan Pantura secara alamiah paling cepat mengalami degradasi lingkungan,” ungkap perwakilan Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa di Cirebon.

Pembangunan Giant Sea Wall akan dilakukan secara bertahap (sequence). Tahapan awal atau groundbreaking diprioritaskan di Teluk Jakarta dan Teluk Semarang yang ditargetkan mulai berjalan pada tahun 2027. Sementara itu, untuk wilayah Cirebon, proses fisik diperkirakan menyusul pada tahap berikutnya.

“Groundbreaking di Teluk Semarang dan Teluk Jakarta diperkirakan tahun 2027, sedangkan di Cirebon tahap berikutnya, semoga tidak lebih dari 2029-2030,” jelasnya.

Hadir pula dalam rapat Ketua Komisi I DPRD Kota Cirebon Agung Supirno SH, Ketua Komisi II DPRD Handarujati Kalamullah SSos MAP, dan Anggota Komisi III DPRD R Endah Arisyanasakanti SH.

Sumber : Humas DPRD Kota Cirebon

TNI-Polri

Aduan Warga, Batalyon C Pelopor Gerak Cepat Bantu Korban Kebakaran di Harjamukti

E satu.com di August 13, 2026 0

Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Cirebon) - Batalyon C Pelopor Satbrimob Polda Jawa Barat memberikan perbantuan kepada warga yang terdampak musibah kebakaran di Kampung Penggung Utara Gang Cendrawasih I, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, Rabu (12/8/2026).

Perbantuan tersebut berawal dari aduan masyarakat yang diterima piket Mako Batalyon C Pelopor terkait adanya kebakaran di lokasi tersebut.

Aduan itu kemudian ditindaklanjuti Komandan Kompi 2 Batalyon C Pelopor, Iptu Alim Fauzi, SH. Ia memerintahkan Danjaga Batalyon C Pelopor, Aipda Slamet Priadi, SH, untuk segera melaksanakan perbantuan kepada warga terdampak.

Menindaklanjuti perintah tersebut, Aipda Slamet Priadi menugaskan dua personel jaga, yakni Bripda Komarudin dan Bharaka Aditya Bagus Pambudi, untuk mendatangi lokasi kejadian.

Bripda Komarudin mengatakan, kehadiran personel Brimob merupakan bentuk respons cepat sekaligus upaya membantu masyarakat yang tengah menghadapi musibah kebakaran.

"Personel juga memastikan kondisi di lokasi serta memberikan bantuan sesuai kebutuhan warga terdampak," ujar Bripda Komarudin didampingi Bharaka Aditya Bagus.

Menurutnya, langkah cepat tersebut menjadi bagian dari komitmen Batalyon C Pelopor Satbrimob Polda Jabar untuk hadir di tengah masyarakat, khususnya ketika terjadi bencana maupun kondisi darurat.

"Kami berupaya memberikan bantuan semaksimal mungkin kepada masyarakat yang membutuhkan," katanya.

Kehadiran personel Brimob di lokasi diharapkan dapat membantu meringankan beban warga sekaligus memastikan kondisi pascakebakaran tetap terpantau. (Wandi)

DKPP Kabupaten Cirebon Ajak Masyarakat Tingkatkan Konsumsi Ikan demi Kesehatan Keluarga

Bupati Imron Ungkap Dampak Positif TMMD ke-129 untuk Masyarakat Desa Luwung Kencana

Komisi III DPRD Serukan Pendidikan Digital Aman untuk Mencegah Pornografi

Komisi I Siap Tindak Lanjuti Pelemik Perizinan Menara Telekomunikasi: Apa yang Perlu Diketahui?

Dampak Positif PSN Tanngul Laut Raksasa: Apa Harapan DPRD Kota Cirebon untuk Warga?

Aduan Warga, Batalyon C Pelopor Gerak Cepat Bantu Korban Kebakaran di Harjamukti

Popular Posts