E satu.com (Indramayu) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Barat menemukan sejumlah permasalahan dalam realisasi belanja makanan dan minuman (mamin) pada empat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu tahun anggaran 2025.
Temuan tersebut mengungkap adanya ketidaksesuaian antara nilai belanja yang dipertanggungjawabkan dalam dokumen administrasi pemerintah daerah dan catatan transaksi yang dimiliki penyedia jasa. Salah satu pola yang terungkap adalah penggunaan kuitansi riil yang disertai kuitansi kosong yang telah ditandatangani penyedia.
Berdasarkan ikhtisar hasil pemeriksaan dalam Buku II LHP BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor 48.B/T/LHP/DJPKN-V.BDG/PPD.01/05/2026, persoalan tersebut ditemukan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanla), serta Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP).
Temuan ini memunculkan pertanyaan serius mengenai tata kelola belanja daerah, terutama menyangkut ketelitian verifikasi dokumen pertanggungjawaban dan pengawasan terhadap penggunaan anggaran publik.
Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu, realisasi belanja makanan dan minuman sepanjang 2025 tercatat sebesar Rp1.954.404.500 atau 95,10 persen dari total anggaran Rp2.055.000.000.
Anggaran tersebut terdiri atas belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp1.272.805.500 dari pagu Rp1.352.305.000 serta belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan sebesar Rp682.599.000 dari anggaran Rp702.595.000.
Dalam hasil uji petik, BPK menemukan realisasi belanja kepada penyedia berinisial YsC mencapai Rp500.340.000. Namun, berdasarkan pembukuan pihak penyedia, pesanan dari Disdikbud selama 2025 hanya tercatat sebesar Rp292.690.000.
BPK mengungkap pola pertanggungjawaban menggunakan kuitansi riil yang disertai kuitansi kosong yang telah ditandatangani pihak penyedia dan diberikan kepada personel Disdikbud.
Atas ketidaksesuaian tersebut, pemeriksaan menemukan kelebihan pembayaran sebesar Rp186.885.000.
Persoalan serupa ditemukan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). Dalam realisasi belanja makanan dan minuman rapat kepada penyedia YsC, nilai yang dipertanggungjawabkan pada 2025 mencapai Rp134.365.000.
Namun, berdasarkan pembukuan penyedia, pesanan DPMD pada tahun tersebut hanya tercatat sebesar Rp20.715.000. Kondisi ini mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp102.285.000. Tidak hanya pada penyedia YsC, BPK juga menemukan permasalahan dalam transaksi dengan penyedia CV Fdr.
DPMD merealisasikan belanja makanan dan minuman rapat kepada CV Fdr sebesar Rp206.140.000. Sementara itu, berdasarkan catatan pesanan yang dibukukan pemilik CV Fdr, transaksi dari DPMD selama 2025 hanya mencapai Rp115.310.000.
Hasil konfirmasi BPK mengungkap dua ketidaksesuaian. Pertama, kuitansi yang digunakan sebagai dokumen pertanggungjawaban DPMD memiliki format berbeda dengan kuitansi yang dimiliki CV Fdr.
Kedua, nilai pesanan berdasarkan pembukuan penyedia tidak sesuai dengan nilai belanja yang dipertanggungjawabkan oleh DPMD. Atas transaksi tersebut, pemeriksaan menemukan kelebihan pembayaran sebesar Rp81.747.000.
Dengan demikian, total kelebihan pembayaran pada belanja makanan dan minuman rapat DPMD dari kedua penyedia tersebut mencapai Rp184.032.000.
Temuan berikutnya terdapat pada Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanla). Dalam realisasi belanja makanan dan minuman kepada penyedia YsC sebesar Rp189.932.800, BPK kembali menemukan pola penggunaan kuitansi riil yang disertai kuitansi kosong yang telah ditandatangani penyedia.
Fakta pembukuan menunjukkan pesanan Diskanla kepada penyedia tersebut selama 2025 hanya sebesar Rp106.030.000.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, ketidaksesuaian pertanggungjawaban tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp75.512.520.
Temuan ini memperlihatkan bahwa persoalan administrasi pertanggungjawaban belanja mamin tidak hanya terjadi pada satu perangkat daerah.
Sementara itu, pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP), realisasi belanja makanan dan minuman rapat tercatat sebesar Rp154.145.000 dari anggaran Rp186.455.000.
Seluruh realisasi belanja tersebut tercatat diberikan kepada penyedia YsC. Dalam pemeriksaan, BPK kembali menemukan pola ketidaksesuaian pertanggungjawaban belanja yang berkaitan dengan penyedia tersebut. Dari transaksi itu, ditemukan kelebihan pembayaran sebesar Rp57.618.000.
Jika diakumulasikan, kelebihan pembayaran pada empat SKPD tersebut mencapai Rp504.047.520. Angka tersebut berasal dari Disdikbud sebesar Rp186.885.000, DPMD Rp184.032.000, Diskanla Rp75.512.520, dan DPKPP Rp57.618.000.
Besarnya nilai temuan tersebut menjadi catatan penting bagi Pemerintah Kabupaten Indramayu, khususnya dalam memastikan setiap rupiah belanja daerah didukung bukti transaksi yang sah, sesuai kondisi sebenarnya, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Persoalan ini juga menempatkan fungsi pengawasan internal perangkat daerah dalam sorotan. Sebab, dokumen kuitansi merupakan salah satu instrumen penting dalam proses pencairan dan pertanggungjawaban belanja pemerintah.
Publik tentu berkepentingan mengetahui bagaimana mekanisme verifikasi dokumen dilakukan, siapa yang bertanggung jawab memeriksa kesesuaian nilai transaksi, serta bagaimana tindak lanjut pemerintah daerah atas kelebihan pembayaran tersebut.
Hasil pemeriksaan BPK tersebut perlu menjadi dasar evaluasi serius agar praktik pertanggungjawaban belanja yang tidak sesuai kondisi sebenarnya tidak kembali terulang.
Catatan Redaksi: Temuan pemeriksaan BPK merupakan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Penetapan ada atau tidaknya unsur pelanggaran hukum maupun pihak yang bertanggung jawab secara pidana merupakan kewenangan aparat penegak hukum sesuai proses hukum yang berlaku. (TKH)
.webp)
