e-satu.com

Ahmad Dzuizzin Terpilih Jadi Ketua GP Ansor Kota Cirebon

E satu.com di August 22, 2026 0

Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Kota Cirebon ) - Ahmad Dzuizzin, S.H., M.H. resmi terpilih sebagai Ketua Pimpinan Cabang (PC) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kota Cirebon dalam Konferensi Cabang (Konfercab) yang digelar di salah satu hotel di Jalan Tentara Pelajar, Kota Cirebon, Sabtu (22/8/2026).

Dalam Konfercab tersebut, Ahmad Dzuizzin terpilih setelah bersaing dengan Muhammad Iqna Syam. Ia selanjutnya dipercaya untuk menahkodai GP Ansor Kota Cirebon dan membawa organisasi kepemudaan di bawah naungan Nahdlatul Ulama (NU) tersebut ke depan.

Usai terpilih, Ahmad Dzuizin menegaskan komitmennya untuk memperkuat konsolidasi organisasi, mengawal ulama, melakukan kaderisasi, serta membangun sinergi dengan pemerintah.

“Alhamdulillah. Sebenarnya saya tidak bisa sendiri tanpa teman-teman PAC dan ranting. Karena saya terpilih dari mereka, suara itu berasal dari ranting dan PAC,” ujarnya.

Ia mengatakan, GP Ansor Kota Cirebon akan kembali fokus menjalankan tujuan utama organisasi, di antaranya mengawal ulama dan negara serta membangun sinergi dengan pemerintah atau umara.

Menurut Ahmad, GP Ansor sebagai badan otonom NU memiliki peran strategis dalam menjaga nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jamaah (Aswaja), sekaligus mencetak kader yang nantinya dapat melanjutkan pengabdian di lingkungan NU.

“Kami ingin menjaga organisasi dan kader sampai kapan pun. Setelah selesai di Ansor, ketika sudah tua, kita akan masuk ke NU, ke Nahdlatul Ulama. Karena kita ini badan otonom NU,” katanya.

Kembalikan Identitas Cirebon sebagai Kota Wali

Ahmad juga membawa visi untuk kembali memperkuat identitas Kota Cirebon sebagai Kota Wali. Menurutnya, GP Ansor memiliki tanggung jawab untuk ikut memberikan warna religius dalam kehidupan masyarakat tanpa mengesampingkan program pembangunan pemerintah daerah.

“Kota Cirebon ini Kota Wali. Kami ingin mengembalikan Kota Wali sebagaimana mestinya. Ansor pasti bergandengan dengan syariat Islam, dengan kaidah fikih dan nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah, tanpa mengesampingkan tujuan pemerintah daerah,” ungkapnya.

Sebagai langkah awal kepengurusan, Ahmad akan menyerap serta mengakomodasi aspirasi dari lima Pimpinan Anak Cabang (PAC) dan 22 ranting GP Ansor yang tersebar di Kota Cirebon.

Konsolidasi di tingkat bawah, kata dia, menjadi bagian penting untuk memastikan organisasi dapat menjalankan perannya dalam menyebarkan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil 'alamin.

“Langkah pertama kami adalah mensinergikan aspirasi dari lima PAC dan 22 ranting. Fungsi kami di tingkat bawah adalah menyiarkan Ahlussunnah wal Jamaah rahmatan lil 'alamin. Siapa pun yang membawa rahmat, itu bagian dari semangat Ansor,” jelasnya.

Dorong Gerakan Menghijaukan Kota Cirebon

Dalam waktu dekat, Ahmad juga akan mendorong gerakan untuk kembali memperkenalkan GP Ansor kepada masyarakat Kota Cirebon.

Salah satunya melalui gerakan yang ia sebut sebagai upaya “menghijaukan Kota Cirebon”, yakni memperkuat eksistensi dan nilai-nilai ke-Ansoran di tengah masyarakat.

“Kami ingin menggaungkan kembali Ansor, menghijaukan Kota Cirebon. Bahwa kami adalah pemuda yang memiliki itikad ke-Ansoran, yaitu itikad yang berlandaskan syariat Islam dan Ahlussunnah wal Jamaah,” katanya.

Ahmad menilai tantangan pemuda saat ini cukup besar seiring perubahan pola aktivitas masyarakat, terutama pada malam hari.

Ia menyoroti pergeseran kebiasaan generasi muda yang sebelumnya banyak menghabiskan waktu untuk mengaji, namun kini lebih banyak beraktivitas di ruang-ruang yang dinilai kurang religius.

Karena itu, GP Ansor Kota Cirebon ke depan akan mendorong penguatan kegiatan keagamaan dan kepemudaan yang tetap relevan dengan perkembangan zaman.

“Kami ingin menggaungkan kehidupan yang religius, tetapi dengan konsep ala Ansor. Ini menjadi salah satu tantangan kami ke depan,” ujarnya.

Selain penguatan kaderisasi dan nilai keagamaan, Ahmad menempatkan pengawalan terhadap ulama sebagai salah satu prioritas utama kepengurusannya.

Ia juga menegaskan pentingnya membangun hubungan yang harmonis dengan pemerintah sebagai umara.

“Harapan kami yang utama adalah menjaga ulama yang ada di Kota Cirebon. Kemudian yang kedua bersinergi dengan umara atau pemerintah. Bagi kami, pemerintahan yang sah, baik di daerah maupun pusat, adalah umara yang harus kita taati selama tidak keluar dari syariat Islam,” tuturnya.

Dalam menjalankan roda organisasi, Ahmad memastikan kepengurusan GP Ansor Kota Cirebon akan tetap berpegang pada Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga (PD/PRT) serta peraturan organisasi yang berlaku.

Menurutnya, GP Ansor memiliki sistem organisasi berjenjang mulai dari pimpinan pusat, wilayah, cabang, PAC hingga ranting. Seluruh struktur tersebut harus berjalan dalam satu komando dan mengikuti aturan organisasi.

“Kami selalu satu komando. Ada peraturan organisasi yang menjadi pakem, mulai dari pusat, wilayah, cabang, kecamatan sampai ranting. Semuanya harus satu komando sesuai PD/PRT dan peraturan organisasi, yang pada akhirnya bertujuan untuk kemaslahatan umat,” tegasnya.

Sementara itu, Plt Ketua PC GP Ansor Kota Cirebon, M Deni F, mengatakan Konfercab digelar setelah dirinya menerima mandat dari pimpinan pusat untuk melaksanakan tugas kepengurusan sekaligus menyelenggarakan konferensi cabang.

Ia menjelaskan, mandat tersebut diberikan sejak April 2026 karena sebelumnya terjadi kekosongan dalam kepengurusan PC GP Ansor Kota Cirebon.

“Karena memang tadinya ada kekosongan dalam pengurusan di Kota Cirebon, maka akhirnya pimpinan pusat menugaskan kepada kami sebagai kader untuk melaksanakan tugas tersebut,” kata Deni.

Deni menambahkan, dalam tradisi organisasi Ansor, musyawarah dan mufakat menjadi prinsip utama dalam menyelesaikan persoalan organisasi. Kontestasi dalam konferensi ditempuh apabila tidak tercapai kesepahaman di antara kandidat.

Ia juga menegaskan bahwa pelaksanaan Konfercab GP Ansor Kota Cirebon dijaga agar terbebas dari kepentingan politik praktis.

“Saya bertanggung jawab penuh bahwa Konfercab kali ini tidak ada satu pun unsur politik dari siapa pun atau partai. Mudah-mudahan dengan itu semua akhirnya konferensi ini berjalan dan bisa diselesaikan dengan musyawarah mufakat,” tegasnya.

Deni berharap kepengurusan baru di bawah kepemimpinan Ahmad Dzuizzin mampu membawa GP Ansor Kota Cirebon semakin berkembang, maju, dan dikenal lebih luas oleh masyarakat. (Wandi)

Opini

Dewan Kota Tangerang: Nila Setitik, Rusak Susu Sebelanga

E satu.com di August 22, 2026 0

Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

Tangerang — Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif merupakan modal penting dalam kehidupan demokrasi. DPRD bukan hanya tempat para wakil rakyat menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, tetapi juga menjadi salah satu wajah representasi masyarakat.

Karena itu, ketika muncul persoalan yang menyangkut perilaku, kinerja, maupun respons seorang anggota dewan, persoalan tersebut tidak semestinya dianggap sebagai masalah pribadi semata. Publik berhak mempertanyakan sejauh mana lembaga DPRD menjaga integritas, etika, dan marwah institusinya.

Pepatah “nila setitik, rusak susu sebelanga” menjadi relevan sebagai pengingat. Kesalahan satu orang tidak semestinya menghapus seluruh kerja baik anggota dewan lainnya. Namun, pada saat yang sama, lembaga juga tidak boleh membiarkan persoalan individual berkembang menjadi krisis kepercayaan publik.

Di sinilah pentingnya mekanisme internal DPRD berjalan secara terbuka dan objektif. Jika terdapat dugaan pelanggaran etika atau persoalan dalam pelaksanaan tugas, masyarakat berhak memperoleh penjelasan berdasarkan fakta, bukan sekadar pernyataan normatif.

DPRD Kota Tangerang juga perlu menunjukkan bahwa fungsi pengawasan tidak hanya ditujukan kepada pemerintah daerah. Pengawasan terhadap kinerja dan etika internal lembaga legislatif pun merupakan bagian dari upaya menjaga kepercayaan masyarakat.

Publik tentu tidak menuntut kesempurnaan dari setiap wakil rakyat. Yang dibutuhkan adalah keterbukaan, keberanian melakukan koreksi, dan kesediaan mempertanggungjawabkan mandat yang diberikan masyarakat.

Jangan sampai kritik masyarakat justru dianggap sebagai serangan terhadap lembaga. Sebaliknya, kritik seharusnya menjadi cermin untuk memperbaiki kualitas demokrasi dan pelayanan representasi rakyat.

Pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan sekadar nama seorang anggota dewan, melainkan marwah lembaga DPRD Kota Tangerang dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap wakil-wakilnya.

Nila setitik memang tidak seharusnya merusak susu sebelanga. Tetapi nila itu juga tidak boleh dibiarkan tanpa dibersihkan.

Penulis : Asep Wawan Wibawan

( Juranslis E satu.com)

Cirebon

Konfercab, Ansor Kota Cirebon Pastikan Tanpa Intervensi Politik

E satu.com di August 22, 2026 0

Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Kota Cirebon) - Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) Kota Cirebon menggelar Konferensi Cabang (Konfercab) sebagai bagian dari proses konsolidasi dan penataan kepengurusan organisasi.

Pelaksana Tugas (Plt) Ketua GP Ansor Kota Cirebon, M. Deni Fathoni, mengatakan pelaksanaan Konfercab tersebut merupakan mandat dari pimpinan pusat menyusul adanya kekosongan kepengurusan di tingkat Kota Cirebon.

"Alhamdulillah perjalanan kami mulai dari bulan April. Bulan April 2026 kami mendapatkan SK penunjukan untuk pelaksanaan tugas karena memang tadinya ada kekosongan dalam pengurusan di Kota Cirebon," kata Deni saat ditemui wartawan di salah satu hotel di kota Cirebon, Sabtu (22/8/2026).

Menurutnya, mandat tersebut dijalankan sebagai bagian dari tanggung jawab kader organisasi.

Ia menegaskan, Ansor merupakan organisasi yang mengedepankan kepemimpinan sehingga setiap instruksi organisasi akan dilaksanakan oleh para kader.

"Bukan hanya pimpinan pusat menugaskan kami sebagai kader sebagai seorang organisasi. Kami laksanakan sesuai dengan instruksi karena Ansor itu organisasi kepemimpinan," ujarnya.

Deni menjelaskan, dalam proses menuju Konfercab, pihaknya lebih mengutamakan musyawarah dan mufakat.

Menurut dia, setiap persoalan internal sebisa mungkin diselesaikan melalui pembahasan bersama.

"Di Ansor itu sebenarnya lebih ke musyawarah atau mufakat. Kalau bisa dimusyawarahkan dan mufakat, itu diselesaikan dengan musyawarah," katanya.

Ia berharap pelaksanaan Konfercab berjalan kondusif tanpa adanya dinamika maupun intrik yang dapat mengganggu jalannya organisasi.

"Insyaallah mudah-mudahan nanti konferensi sesuai dengan apa yang diharapkan oleh kami. Tidak ada dinamika yang bagaimana-bagaimana atau tidak ada intrik-intrik," ucapnya.

Deni juga menegaskan GP Ansor Kota Cirebon akan menjaga pelaksanaan Konfercab dari kepentingan politik praktis. Hal itu dinilai penting karena Ansor memiliki basis organisasi yang cukup luas hingga tingkat kelurahan dan desa.

"Karena kami memang menjaga betul dari kontestasi Ansor ini, menghindari unsur-unsur politik," tegas Deni.

Ia menyadari posisi Ansor dengan basis kader yang tersebar dari tingkat pusat hingga daerah berpotensi menarik perhatian pihak-pihak yang memiliki kepentingan politik.

"Di Ansor ini orang kadang besar politis, dianggap seksi karena dari segi basis itu kami dari pusat sampai dengan tingkatan kelurahan atau desa kami ada basisnya," ujarnya.

Namun, Deni memastikan Konfercab GP Ansor Kota Cirebon kali ini tidak akan menjadi arena kepentingan partai politik tertentu.

"Insyaallah di Konferensi Cabang kali ini saya sebagai ketua bertanggung jawab penuh bahwa konferensi cabang kali ini tidak ada satu pun unsur politik dari siapapun, dari partai manapun," katanya.

Ia berharap seluruh tahapan Konfercab dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan keputusan melalui mekanisme organisasi.

"Saya bertanggung jawab atas ini dan mudah-mudahan dengan itu semua akhirnya konferensi ini berjalan, bisa diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat," pungkasnya. (Wandi)

Nasional

Praktisi Hukum Zulkaydi Wiranegara Apresiasi Perjuangan AMPB: Jangan Tanggapi dengan Kekhawatiran Berlebihan

E satu.com di August 22, 2026 0

Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Jakarta) - Keberadaan posko Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, menjelang rencana aksi 27 Agustus 2026, mendapat perhatian dari praktisi hukum Zulkaydi Wiranegara, S.H., M.H

Zulkaydi mengaku sangat mengapresiasi keberanian masyarakat Pati yang datang ke Jakarta untuk menyampaikan aspirasi.

“Saya sangat mengapresiasi keberanian masyarakat Pati yang datang ke Jakarta untuk menyampaikan aspirasi. Perjalanan dan perjuangan tersebut menunjukkan adanya kepedulian terhadap persoalan bangsa. Karena itu, jangan ditanggapi dengan kekhawatiran yang berlebihan. Yang perlu dikedepankan adalah komunikasi, persaudaraan, serta penghormatan terhadap hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat.” Kata Zulkaydi saat diwawancarai melakui WhatsApp, Jumat ( 21/8/2026)

Menurut Zulkaydi, keberadaan posko AMPB tidak semestinya hanya dilihat dari jumlah massa maupun potensi kekhawatiran yang mungkin muncul. Substansi aspirasi yang dibawa masyarakat juga perlu mendapat perhatian.

“Jangan melihat masyarakat yang datang dari Pati semata-mata sebagai massa aksi. Lihat pula keberanian mereka membawa aspirasi dari daerah ke pusat pemerintahan. Substansi tuntutannya harus didengar dan diuji secara terbuka,” ujarnya.

Ia menilai kekhawatiran terhadap potensi gangguan keamanan tetap dapat menjadi dasar untuk melakukan langkah antisipasi. Namun, antisipasi tersebut sebaiknya berdasarkan informasi dan kondisi faktual, bukan prasangka.

“Kekhawatiran terhadap potensi gangguan tentu dapat menjadi bagian dari langkah antisipasi. Tetapi jangan sampai kekhawatiran tersebut berubah menjadi prasangka sebelum sesuatu terjadi,” katanya.

Zulkaydi juga mengingatkan bahwa menjaga situasi tetap kondusif merupakan tanggung jawab bersama. Peserta aksi harus menghormati ketertiban dan hak masyarakat lainnya, sementara aparat serta pemangku kebijakan perlu memastikan penyampaian aspirasi berlangsung aman dan sesuai ketentuan hukum.

“Peserta aksi memiliki tanggung jawab menjaga ketertiban. Di sisi lain, aparat dan pemangku kebijakan juga memiliki tanggung jawab memastikan penyampaian aspirasi berlangsung aman. Keduanya harus berjalan seimbang,” ujarnya.

Menurutnya, perbedaan pandangan terhadap rencana aksi merupakan bagian dari dinamika demokrasi. Karena itu, komunikasi dan rasa persaudaraan perlu dikedepankan agar perbedaan tidak berkembang menjadi konflik.

( AWW)

Cirebon

Tower di By Pass Cirebon Dipersoalkan, Pemilik Lahan Tempuh Jalur Hukum

E satu.com di August 22, 2026 0

Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Cirebon) - Keberadaan menara telekomunikasi atau tower di Jalan Brigjen Darsono By Pass, Kelurahan Kertawinangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, kembali memicu polemik.

Pemilik lahan di sekitar lokasi, Heru Subagia, mengaku telah menempuh jalur hukum terkait dugaan pelanggaran izin serta kerugian investasi yang ditimbulkan akibat keberadaan tower tersebut.

Heru menyebut posisi tower hanya berjarak sekitar 8 meter dari rumah miliknya.

Menurutnya, penentuan radius keamanan pembangunan tower diduga tidak memperhitungkan keberadaan bangunan di sekitar lokasi.

"Saya pemilik sah lahan dan juga membayar PBB secara aktif. Jadi, saya berhak mendapatkan kejelasan terkait izin dan keberadaan tower tersebut," kata Heru kepada wartawan, Sabtu (22/8/2026).

Heru juga menegaskan status kepemilikan lahannya tidak berkaitan dengan domisili.

Meski tidak memiliki KTP setempat, ia menyatakan memiliki hak atas lahan yang berada di sekitar tower.

Menurut Heru, keberadaan tower turut berdampak terhadap nilai investasi properti miliknya. Ia menilai nilai properti mengalami penurunan secara signifikan akibat adanya menara telekomunikasi tersebut.

Selain persoalan investasi, Heru mengaku khawatir terhadap potensi dampak paparan radiasi dari Base Transceiver Station (BTS), termasuk perkembangan teknologi 5G, terhadap kesehatan dalam jangka panjang.

Atas persoalan tersebut, Heru meminta seluruh kegiatan operasional maupun pembangunan tower dihentikan sementara hingga terdapat keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

Sementara itu, Ketua RW setempat, Akhmad, menyatakan tidak pernah menerima laporan penolakan dari warga terkait keberadaan tower tersebut.

Menurut Akhmad, tower di lokasi tersebut telah berdiri sejak sekitar tahun 2000.

Selama ini, kata dia, warga sekitar tidak pernah menyampaikan komplain maupun keberatan kepada pengurus lingkungan.

Pihak RT dan RW juga mengaku hanya memantau kondisi lingkungan agar tetap kondusif. Mereka menyatakan tidak mengetahui secara detail mengenai gugatan hukum yang diajukan Heru.
Persoalan keberadaan tower tersebut kini masih berproses secara hukum. Proses tersebut di antaranya akan menguji keabsahan izin, kelayakan jarak aman secara teknis, serta kepastian hak masing-masing pihak yang terlibat.

Hingga proses hukum memperoleh keputusan berkekuatan hukum tetap, polemik mengenai keberadaan tower di Jalan Brigjen Darsono By Pass tersebut masih menjadi perhatian para pihak terkait. (Wnd)

Cirebon

KAI Daop 3 Cirebon Tingkatkan 30,85 Km Jalan Rel, 1.074 Sambungan Pakai Flashbutt Welding

E satu.com di August 22, 2026 0

Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Cirebon) - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi (Daop) 3 Cirebon terus meningkatkan kualitas prasarana perkeretaapian.

Langkah ini dilakukan untuk menjaga keselamatan perjalanan sekaligus meningkatkan kenyamanan pelanggan.

Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan prasarana jalan rel sepanjang 30.850 meter atau 30,85 kilometer. Pekerjaan itu mencakup 1.234 batang rel serta pengelasan sambungan menggunakan metode flashbutt welding di 1.074 titik.

Manager Humas KAI Daop 3 Cirebon Muhibbuddin mengatakan, peningkatan kualitas prasarana menjadi bagian penting dalam menjaga keandalan perjalanan kereta api.

"Peningkatan kualitas prasarana ini merupakan bagian dari komitmen KAI Daop 3 Cirebon untuk terus menjaga keselamatan perjalanan kereta api dan memberikan kenyamanan kepada pelanggan," kata Muhibbuddin, Sabtu (22/8/2026).

Menurutnya, kondisi jalan rel yang semakin baik dan andal diharapkan dapat membuat perjalanan kereta api berlangsung lebih optimal.

Dalam pekerjaan tersebut, KAI Daop 3 Cirebon menggunakan metode flashbutt welding untuk meningkatkan kualitas sambungan rel.

Metode ini memanfaatkan arus listrik untuk memanaskan kedua ujung rel yang akan disambungkan, kemudian diberikan tekanan hingga menghasilkan sambungan yang kuat dan homogen.

Pengerjaan flashbutt welding dilakukan sekitar 18 hingga 22 titik per hari. Secara keseluruhan, terdapat 1.074 titik sambungan yang dikerjakan.

"Flashbutt welding memiliki keunggulan dari sisi kecepatan pengerjaan maupun kualitas hasil sambungan. Metode ini menyatukan logam asli pada kedua ujung rel melalui proses pemanasan dan tekanan, sehingga menghasilkan sambungan yang kuat dan homogen," jelasnya.

Selain flashbutt welding, terdapat pula metode thermit welding. Metode ini menggunakan reaksi kimia antara bubuk aluminium dan oksida besi untuk menghasilkan panas yang kemudian melelehkan logam pengisi.

Berbeda dengan flashbutt welding, proses thermit welding membutuhkan waktu pengerjaan lebih panjang karena terdapat tahapan persiapan cetakan hingga pendinginan.

Metode tersebut umumnya digunakan untuk pekerjaan perbaikan atau penyambungan di lokasi yang tidak memungkinkan penggunaan mesin flashbutt.

Muhibbuddin menuturkan, pekerjaan peningkatan prasarana dilakukan dengan tetap memperhatikan kelancaran operasional perjalanan kereta api.

Pekerjaan dilaksanakan pada window time, yakni waktu yang telah ditentukan ketika tidak terdapat kereta api yang melintas di lokasi pekerjaan.

"Pekerjaan kami lakukan pada window time sehingga dapat meminimalkan dampak terhadap operasional perjalanan kereta api. Namun, pada saat pekerjaan berlangsung, tetap diberlakukan pembatasan kecepatan di lokasi pekerjaan," ujarnya.

Pembatasan kecepatan tersebut dilakukan sebagai langkah pengamanan untuk memastikan keselamatan perjalanan kereta api tetap terjaga selama pekerjaan berlangsung.

Peningkatan kualitas jalan rel ini diharapkan tidak hanya memperkuat aspek keselamatan dan kenyamanan, tetapi juga dapat mendukung peningkatan kecepatan perjalanan kereta api serta efisiensi waktu tempuh.

KAI Daop 3 Cirebon pun berkomitmen melaksanakan peningkatan prasarana secara bertahap dan terukur dengan tetap menjaga keberlangsungan operasional perjalanan kereta api.

"Kami berkomitmen agar seluruh pekerjaan peningkatan prasarana dapat berjalan dengan optimal tanpa mengganggu operasional perjalanan kereta api. Bagi kami, keselamatan perjalanan dan kenyamanan pelanggan merupakan prioritas utama," pungkas Muhibbuddin. (Wandi)