E satu.com (Jakarta) - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11/2026).
Pengesahan tersebut menjadi momentum penting dalam perjalanan pemberantasan korupsi di Indonesia. Pasalnya, regulasi yang telah diperjuangkan selama kurang lebih 18 tahun itu diharapkan mampu memperkuat upaya negara dalam mengembalikan aset hasil tindak pidana serta memulihkan kerugian yang dialami negara maupun masyarakat.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani. Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menyampaikan laporan hasil pembahasan.
Dalam rapat tersebut, Puan Maharani meminta persetujuan seluruh fraksi terhadap RUU tersebut.
"Saya akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi Undang-Undang?"
Pertanyaan tersebut disusul persetujuan peserta rapat dan ketukan palu sebagai tanda pengambilan keputusan.
Usai memimpin rapat paripurna, Puan Maharani menyampaikan bahwa penyelesaian regulasi tersebut merupakan hasil dari proses panjang yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.
Sebagaimana dikutip dari pemberitaan resmi DPR RI, Puan mengatakan:
"Alhamdulillah hari ini sudah bisa disahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset tersebut (menjadi UU)."
Puan juga menegaskan bahwa pengesahan tersebut bukan semata-mata karena desakan publik.
"Artinya satu bulan kurang (sebelum target), DPR RI bisa menyelesaikan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset ini, Insyaallah dengan sebaik-baiknya."
Ia kemudian menjelaskan alasan pentingnya penyelesaian regulasi tersebut.
"Undang-undang ini disahkan bukan karena didesak atau terburu-buru, namun karena memang undang-undang ini sudah 18 tahun dan mendesak untuk segera selesai."
Dalam laporan pembahasan, Habiburokhman menjelaskan bahwa regulasi tersebut diarahkan untuk memperkuat pemulihan kerugian negara dan masyarakat akibat tindak pidana.
Pembahasan RUU tersebut telah menyelesaikan 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), dengan perkembangan rancangan dari semula 67 pasal menjadi 74 pasal.
Komisi III DPR RI juga mencatat telah melaksanakan lebih dari 87 kegiatan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum bersama pakar, akademisi, serta organisasi masyarakat.
Namun, salah satu hal yang menjadi perhatian adalah jaminan agar kewenangan perampasan aset tidak disalahgunakan.
Habiburokhman secara tegas menyampaikan:
"Mekanisme perampasan aset tidak boleh dijadikan senjata politik, sarana pemerasan, atau penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum." Tegasnya
Pernyataan tersebut menjadi catatan penting karena kewenangan negara dalam mengambil alih aset harus tetap berjalan berdasarkan hukum, melalui mekanisme pengadilan, serta memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat.
Dalam pemaparan Komisi III DPR RI, terdapat empat pilar utama yang menjadi landasan pengaturan.
Pertama, penghormatan terhadap hak asasi manusia, asas legalitas, dan prinsip proporsionalitas.
Kedua, prosedur perampasan aset, termasuk mekanisme non-conviction based atau perampasan aset tanpa harus didasarkan pada putusan pidana terhadap pelaku dalam kondisi yang ditentukan undang-undang.
Ketiga, tata kelola dan transparansi pengelolaan aset melalui badan profesional dan sistem informasi pengelolaan aset.
Keempat, restorasi berkeadilan, yakni memastikan aset dapat dikembalikan kepada negara, korban tindak pidana, maupun pihak ketiga yang beritikad baik sesuai ketentuan hukum.
( AWW )