e-satu.com

WTP Dicapai, Namun DPRD Cirebon Prioritaskan Pembenahan Keuangan

E satu.com di July 15, 2026 0

Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Kota Cirebon) - Paripurna DPRD membahas laporan Badan Anggaran terhadap hasil pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Cirebon Tahun Anggaran 2025.

Memimpin jalannya rapat, Ketua DPRD Kota Cirebon Andrie Sulistio SE menyampaikan, rapat ini berdasar pada amanat UU Nomor 23 tentang Pemerintah Daerah Pasal 320 JO PP Nomor 12/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

“Pada Pasal 194 juga menyebutkan, kepala daerah menyempaikan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK, serta ikhtisar laporan dan laporan kinerja serta laporan keuangan BUMD paling lambat enam bulan setelah anggaran berakhir,” terangnya.

Andrie juga mengatakan, diperolehnya opini WTP dari BPK RI, bukan berarti tidak ada temuan atau catatan. Tetapi tetap masiha dan beberapa hal yang harus perbaiki.

“Perbaikan tersebut dari segi pengawasan, pengelolaan maupun administrasi seperti sistem pengawasan internal (SPI), pengelolaan keuangan, pendapatan daerah, pengelolaan BMD dan pengawasan BUMD da BLUD,” terangnya.

Hal serupa disampaikan Juru Bicara Banggar DPRD, Harry Saputra Gani SH. Ia meminta kepada Pemerintah Kota Cirebon menindaklanjuti catatan-catatan yang diberikan oleh BPK RI, meskipun sudah mendapatkan opini WTP.

“Banggar DPRD juga meminta TAPD untuk memberikan klarifikasi terkait laporan realisasi anggaran, baik pendapatan maupun belanja dan pembiayaan. Kemudian juga terkait dengan neraca kewajiban jangka pendek dan Panjang,” tuturnya.

Harry juga mengatakan, Banggar DPRD merekomendasikan kepada TAPD Kota Cirebon untuk melakukan evaluasi terhadao manajemen internal RSUD Gunung Jari Cirebon.

“Ini untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Walikota Cirebon, Effendi Edo SIP MSi menyampaikan, Pemerintah Kota Cirebon menilai persetujuan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai tahapan penting dalam siklus kebijakan publik.

“Dokumen tersebut menjadi instrumen evaluasi untuk mengukur efektivitas pelaksanaan program sekaligus menyempurnakan tata kelola pemerintahan,” paparnya.

Edo juga menegaskan, pembahasan pertanggungjawaban APBD tidak hanya berfokus pada besaran anggaran dan tingkat serapan.

Evaluasi juga diarahkan pada dampak kebijakan yang dirasakan masyarakat melalui berbagai program pembangunan.

“Evaluasi mencakup berbagai aspek, mulai dari tata kelola ruang kota yang berkeadilan, penataan ruang publik melalui kolaborasi lintas sektor, hingga peningkatan kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat,” ucapnya.

Edo menilai, rekomendasi dan catatan strategis yang disampaikan DPRD merupakan bagian dari mekanisme pengawasan dan keseimbangan (checks and balances) dalam penyelenggaraan pemerintahan.

“Rekomendasi akan menjadi bahan evaluasi untuk menyempurnakan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan berbasis data. Termasuk menindaklanjuti rekomendasi BPK sesuai ketentuan dan batas waktu yang berlaku,” jelasnya.

Dengan disetujuinya Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Cirebon Tahun Anggaran 2025, Edo mengatakan, tahapan selanjutnya adalah menyampaikan dokumen tersebut kepada Gubernur Jawa Barat untuk dievaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sumber : Humas DPRD Kota Cirebon

Kab Cirebon

Maksimalkan Potensi Peternak Cirebon Melalui Program Tabungan Kurban ASN

E satu.com di July 15, 2026 0

Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Kabupaten Cirebon) - Pemerintah Kabupaten Cirebon mendorong aparatur sipil negara (ASN) memanfaatkan Program Berehan (Berbagi Hewan Kurban) melalui skema tabungan kurban.

Program tersebut dinilai tidak hanya memudahkan ASN dalam menunaikan ibadah kurban, tetapi juga berpotensi menggerakkan perekonomian daerah melalui pemberdayaan peternak lokal.

Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon Hendra Nirmala saat membuka Sosialisasi Program Tabungan Kurban bagi ASN di Ruang Nyimas Gandasari Setda Kabupaten Cirebon, Selasa (14/7/2026).

Dalam sambutannya, Hendra mengatakan, Program Berehan menjadi solusi bagi ASN yang selama ini merasa belum mampu berkurban karena keterbatasan dana yang harus disiapkan sekaligus.

“Program Berehan ini menjadi solusi. ASN diberikan kemudahan melalui mekanisme menabung, sehingga persiapan berkurban bisa dilakukan jauh-jauh hari. Ini membuka wawasan kita bahwa ibadah kurban dapat dipersiapkan secara bertahap,” katanya.

Menurut Hendra, program yang diinisiasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat tersebut memiliki dua manfaat utama, yakni mempermudah ASN menjalankan ibadah kurban sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sektor peternakan.

Ia mengajak seluruh ASN untuk menjadikan program tersebut sebagai momentum melakukan introspeksi mengenai kesiapan menunaikan ibadah kurban, terutama bagi mereka yang secara ekonomi telah memenuhi kriteria mampu.

“Mari kita bermuhasabah, introspeksi masing-masing, apakah diri kita ini masuk kategori orang yang mampu mengeluarkan kurban atau tidak. Kalau kacamata saya, mampu sebetulnya, dan bisa dilakukan dengan dicicil melalui tabungan,” ujar Hendra.

Selain memberikan apresiasi terhadap Program Berehan, Hendra juga berharap implementasi program tersebut mampu memberikan manfaat nyata bagi peternak di Kabupaten Cirebon.

Ia meminta adanya kejelasan mengenai skema pengadaan hewan kurban, agar peternak lokal dapat dilibatkan dalam rantai pelaksanaan program.

Menurutnya, tujuan meningkatkan perekonomian daerah akan lebih optimal apabila kebutuhan hewan kurban ASN dipenuhi dari peternak Kabupaten Cirebon.

“Kalau tujuannya meningkatkan perekonomian daerah dan memberdayakan peternak, tentu kami berharap peternak Kabupaten Cirebon juga mendapat manfaat dari program ini,” ungkapnya.

Karena itu, Pemerintah Kabupaten Cirebon sengaja mengundang perwakilan kelompok peternak lokal dalam kegiatan sosialisasi tersebut.

Langkah itu diharapkan menjadi awal kolaborasi antara peternak daerah dengan pelaksana Program Berehan dari tingkat provinsi.

Hendra menegaskan, Pemerintah Kabupaten Cirebon tetap mendukung penuh kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Namun, ia berharap pelaksanaan program dapat disinergikan dengan potensi daerah agar manfaat ekonomi yang dihasilkan semakin luas.

Di akhir sambutannya, ia mengajak seluruh perangkat daerah, camat, dan ASN mengikuti paparan teknis dari Biro Perekonomian Provinsi Jawa Barat, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Bank BJB agar memahami mekanisme tabungan kurban yang ditawarkan

Sumber : Diskominfo Kabupaten Cirebon

Kab Cirebon

Mengapa Blokir Situs Judi Online Tidak Cukup? Komdigi Perkuat Kolaborasi untuk Memerangi Aliran Dana

E satu.com di July 15, 2026 0

Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Kabupaten Cirebon) - Pemerintah mengubah strategi pemberantasan judi online dengan tidak lagi bertumpu pada pemutusan akses situs semata, tetapi menyasar seluruh mata rantai kejahatan digital yang menopang operasinya.

Pendekatan baru ini memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk memutus aliran dana, menindak pelaku, sekaligus melindungi masyarakat dari dampak perjudian online.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan pemberantasan judi online hanya akan efektif jika dilakukan secara menyeluruh.

“Pemberantasan judi online harus dilakukan menyeluruh. Tidak cukup atau tidak boleh berhenti hanya pada pemutusan akses situs, tetapi harus menyasar keseluruhan ekosistemnya,” ujar Meutya dalam OJK Banking Forum 2026 bertema Penguatan Tata Kelola Teknologi Informasi Perbankan serta Peningkatan Upaya Pemberantasan Kejahatan Keuangan dan Perjudian Online di Era Digital di Jakarta, Selasa (14/7/2026).

Menurut Meutya, strategi tersebut diperkuat melalui sinergi antara Kementerian Komunikasi dan Digital, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, industri perbankan, dan aparat penegak hukum. Kolaborasi itu juga didukung Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yang menjadi landasan penanganan judi online secara terpadu.

“Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 memperkuat sinergi antarinstansi dalam pemberantasan judi online. Penanganannya harus terintegrasi, mulai dari pemutusan akses, pemutusan aliran dana, hingga penegakan hukum,” katanya.

Meutya menekankan pemblokiran situs harus diikuti pemutusan rekening-rekening penampung yang menjadi jalur utama perputaran dana perjudian online.

“Pemutusan akses situs harus dibarengi dengan mengamputasi ‘leher’ ekosistem judi online, yaitu rekening-rekening penampung. Karena itu kolaborasi Komdigi, OJK, industri perbankan, dan aparat penegak hukum menjadi kunci untuk memutus rantai kejahatan ini,” tegasnya.

Sejak 20 Oktober 2024 hingga 12 Juli 2026, Komdigi telah menindak sekitar 3,7 juta situs dan konten bermuatan judi online. Bersama OJK, Komdigi juga melaporkan sekitar 38 ribu rekening yang diduga terkait aktivitas perjudian online, dengan sekitar 32.500 rekening telah ditutup setelah melalui proses cleansing.

Meutya mengapresiasi komitmen OJK dan industri perbankan dalam memperkuat pengawasan terhadap rekening mencurigakan serta mendorong penguatan penerapan prinsip Know Your Customer (KYC) agar penyalahgunaan rekening dapat dicegah sejak awal.

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menegaskan bahwa perlindungan masyarakat dari kejahatan keuangan kini menjadi tantangan utama sektor jasa keuangan.

“Tugas kita bukan hanya memastikan perbankan tetap sehat, tetapi juga melindungi masyarakat dari berbagai modus scam dan judi online yang dapat menggerus kepercayaan terhadap sistem keuangan,” ujarnya.

Friderica menambahkan transformasi digital harus diiringi penguatan tata kelola teknologi informasi, manajemen risiko, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan untuk membangun ekosistem keuangan digital yang aman, tepercaya, dan berintegritas.

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menegaskan perbankan memegang peran sentral dalam menjaga integritas sistem keuangan nasional.

“Peningkatan upaya pencegahan kejahatan keuangan yang memanfaatkan layanan perbankan serta penguatan tata kelola teknologi informasi menjadi hal yang strategis di era transformasi digital,” katanya.

Menurut Dian, hingga Mei 2026 OJK mencatat 2,8 juta penolakan hubungan usaha dengan calon nasabah, 51,2 ribu penutupan hubungan usaha terhadap nasabah yang terindikasi terkait judi online, serta 32.454 rekening diblokir setelah melalui proses Enhanced Due Diligence (EDD).

Meutya optimistis pendekatan yang menyasar seluruh ekosistem akan membuat pemberantasan judi online lebih efektif.

“Pemberantasan judi online hanya akan berhasil jika seluruh ekosistemnya kita putus bersama. Bukan hanya situsnya, tetapi juga aliran dananya, identitas pelakunya, serta penegakan hukumnya. Dengan kolaborasi yang semakin kuat, kita optimistis dapat menciptakan ruang digital Indonesia yang lebih aman dan sehat,” pungkasnya.

Sumber : Diskominfo Kabupaten Cirebon

Cirebon Politik

60 Warga Desa Keraton Ikut Program Padat Karya Aspirasi dr. Hj. Ratnawati

E satu.com di July 15, 2026 0

Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Kabupaten Cirebon) - Program padat karya kembali digelar di Kabupaten Cirebon sebagai realisasi aspirasi Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi Partai Demokrat, dr. Hj. Ratnawati, M.K.K.K. Program tersebut dilaksanakan melalui kolaborasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat bersama Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon.

Kegiatan dipusatkan di Desa Keraton, Kecamatan Suranenggala, dengan melibatkan 60 warga setempat untuk memperbaiki saluran air.

Selain memperlancar aliran irigasi dan mengurangi potensi banjir, program ini juga memberikan lapangan kerja sementara bagi masyarakat.

Anggota DPRD Kabupaten Cirebon Fraksi Partai Demokrat, Tarseni, yang mewakili dr. Hj. Ratnawati, mengatakan program padat karya merupakan aspirasi yang diharapkan mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

"Program ini berasal dari pokok-pokok pikiran (pokir) Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dr. Hj. Ratnawati. Titiknya berada di Desa Keraton, Kecamatan Suranenggala," kata Tarseni saat ditemui di lokasi, Rabu (15/7/2026).

Ia berharap program serupa dapat terus berlanjut sehingga semakin banyak masyarakat yang memperoleh kesempatan bekerja sekaligus menikmati pembangunan infrastruktur lingkungan.

Sementara itu, PIC Padat Karya Disnakertrans Jawa Barat, Halijah, menjelaskan program tersebut menjadi salah satu upaya menekan angka pengangguran terbuka di Jawa Barat.

"Harapannya masyarakat bisa mendapatkan pekerjaan meski hanya berlangsung selama satu bulan," ujarnya.

Menurut Halijah, selama 30 hari selama program berlangsung.

Selain meningkatkan pendapatan warga, perbaikan saluran air juga diharapkan berdampak pada sektor pertanian karena irigasi menuju area persawahan menjadi lebih lancar.

"Mudah-mudahan saluran air menjadi lancar, irigasi ke sawah juga lancar. Otomatis ekonomi masyarakat bisa meningkat," pungkas Halijah. (Wandi)

Ekonomi

Hari Pajak 2026, DJP: Penerimaan Pajak Tembus Rp1.035,7 Triliun di Semester I

E satu.com di July 15, 2026 0

Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Jakarta) - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperingati Hari Pajak 2026 dengan mengusung tema "Pajak Tumbuh, Indonesia Tangguh." Tema tersebut menegaskan peran strategis pajak sebagai fondasi pembangunan nasional sekaligus instrumen penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia.

Hari Pajak diperingati setiap 14 Juli sebagai penanda momentum historis ketika kata "pajak" pertama kali dimuat dalam rancangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peringatan ini ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-313/PJ/2017 dan menjadi momentum untuk mengingat kembali pentingnya pajak bagi keberlangsungan negara.

Pada semester pertama 2026, kinerja penerimaan pajak menunjukkan tren positif. DJP mencatat penerimaan pajak mencapai Rp1.035,7 triliun atau 43,9 persen dari target APBN 2026 sebesar Rp2.357,7 triliun.

Angka tersebut juga tumbuh 24,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan capaian tersebut mencerminkan fundamental ekonomi yang semakin kuat.

Menurutnya, momentum positif itu perlu terus dijaga agar target penerimaan negara dapat tercapai.

"Pertumbuhan ini menunjukkan fundamental ekonomi yang semakin kuat. Momentum ini harus terus dijaga agar target penerimaan dapat tercapai secara optimal. Kita harus terus berupaya menciptakan kinerja penerimaan yang berkelanjutan demi kesehatan fiskal negara," ujar Bimo dalam keterangannya.

Bimo menegaskan pajak merupakan sumber utama penerimaan APBN yang digunakan untuk membiayai berbagai program pemerintah, mulai dari pendidikan, layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur, perlindungan sosial, hingga pelayanan publik lainnya. Semakin tinggi penerimaan pajak, semakin besar pula kemampuan negara dalam memberikan manfaat kepada masyarakat.

Dalam rangka memperingati Hari Pajak 2026, DJP menggelar berbagai kegiatan secara serentak di seluruh Indonesia. Kegiatan tersebut melibatkan pegawai, wajib pajak, mitra strategis, hingga masyarakat melalui agenda sosial, edukasi, olahraga, seni, dan forum dialog perpajakan.

Melalui rangkaian kegiatan itu, DJP ingin memperkuat kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk gotong royong seluruh elemen bangsa. Dana yang dihimpun dari pajak dikembalikan kepada masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pemberian subsidi serta bantuan sosial, hingga pemerataan pembangunan di berbagai daerah.

Selain itu, peringatan Hari Pajak 2026 juga dimanfaatkan untuk mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak, memperkuat kepercayaan publik, serta meningkatkan kualitas layanan perpajakan melalui transformasi digital, penguatan integritas, dan pendekatan yang lebih kolaboratif.

Dengan mengusung semangat "Pajak Tumbuh, Indonesia Tangguh," DJP mengajak seluruh masyarakat untuk terus berkontribusi dalam pembangunan nasional melalui pemenuhan kewajiban perpajakan.

Menurut DJP, setiap pajak yang dibayarkan menjadi bagian dari upaya bersama mewujudkan Indonesia yang lebih kuat, adil, sejahtera, dan berkelanjutan. (Wandi)

Cirebon

Libur Sekolah, 308 Ribu Penumpang Naik Kereta di Daop 3 Cirebon, Okupansi KA Tembus 118,5 Persen

E satu.com di July 15, 2026 0

Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Cirebon) - PT KAI Daerah Operasi (Daop) 3 Cirebon mencatat tingginya mobilitas masyarakat selama masa liburan sekolah. Dalam periode 22 Juni hingga 12 Juli 2026, sebanyak 308.752 pelanggan menggunakan layanan kereta api melalui wilayah Daop 3 Cirebon.

Manager Humas KAI Daop 3 Cirebon, Muhibbuddin, mengatakan dari total tersebut, sebanyak 154.809 penumpang berangkat dari sejumlah stasiun di wilayah Daop 3 Cirebon atau rata-rata 7.371 penumpang per hari. Sementara itu, jumlah penumpang yang datang mencapai 153.943 orang atau rata-rata 7.330 penumpang per hari.

"Lonjakan penumpang ini dipengaruhi musim liburan sekolah serta adanya promo diskon tarif kereta api ekonomi komersial sebesar 30 persen. Tingginya minat masyarakat menunjukkan kepercayaan terhadap layanan transportasi kereta api," kata Muhibbuddin dalam keterangannya.

Stasiun Cirebon menjadi stasiun dengan aktivitas tertinggi. Untuk keberangkatan, tercatat 65.071 penumpang atau rata-rata 3.098 orang per hari. Posisi kedua ditempati Stasiun Cirebonprujakan dengan 23.933 penumpang atau rata-rata 1.139 orang per hari.

Sementara untuk kedatangan, Stasiun Cirebon melayani 66.325 penumpang atau rata-rata 3.158 orang per hari. Adapun Stasiun Cirebonprujakan mencatat 23.830 penumpang atau sekitar 1.134 orang per hari.

Tak hanya itu, kereta api yang menjadi layanan Daop 3 Cirebon juga mengalami lonjakan permintaan. Dari tujuh perjalanan kereta api yang disiapkan dengan kapasitas 100.740 tempat duduk selama masa liburan sekolah, tiket yang terjual mencapai 120.779 tiket atau tingkat okupansi rata-rata sebesar 118,5 persen.

Menurut Muhibbuddin, tingginya okupansi tersebut dimungkinkan karena adanya penumpang dinamis yang naik dan turun di berbagai stasiun sepanjang perjalanan sehingga jumlah tiket terjual melampaui kapasitas tempat duduk awal.

KAI Daop 3 Cirebon mengimbau masyarakat merencanakan perjalanan sejak jauh hari dengan membeli tiket melalui aplikasi Access by KAI maupun kanal penjualan resmi lainnya agar memperoleh kepastian tiket dan transaksi yang aman.

Ia juga mengingatkan bahwa saat ini tiket kereta api antarkota dapat dibeli hingga 30 menit sebelum jadwal keberangkatan melalui aplikasi Access by KAI.

"Dengan penyesuaian ini, pelanggan yang memiliki kebutuhan perjalanan mendadak tetap dapat terlayani dengan baik," ujarnya.

Selain itu, KAI mengajak pelanggan memanfaatkan layanan face recognition yang tersedia di Stasiun Cirebon dan Stasiun Cirebonprujakan. Fasilitas tersebut memungkinkan proses boarding lebih cepat tanpa perlu menunjukkan boarding pass maupun kartu identitas setelah pelanggan melakukan registrasi melalui aplikasi Access by KAI atau di stasiun.

"KAI Daop 3 Cirebon terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik agar perjalanan kereta api tetap aman, nyaman, dan efisien bagi seluruh pelanggan," tutup Muhibbuddin. (Wandi)