Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Kota Cirebon) -
Pemerintah Kota Cirebon terus memperkuat upaya perlindungan anak melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan pendidikan. Hal tersebut terlihat dalam kegiatan Penguatan Kapasitas Guru Bimbingan Konseling (BK) yang dihadiri Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, di Aula DPPPAPPKB Kota Cirebon, Senin (20/4/2026).

Wakil Wali Kota menegaskan bahwa sekolah seharusnya menjadi ruang yang aman dan membahagiakan bagi setiap anak. Namun, ia mengakui bahwa tantangan di lingkungan pendidikan saat ini semakin kompleks, mulai dari dinamika sosial hingga pengaruh perkembangan teknologi informasi yang membuka celah terjadinya berbagai bentuk kekerasan, baik fisik, verbal, maupun psikis.

"Sekolah seharusnya menjadi tempat paling membahagiakan setelah rumah. Tetapi kita tidak bisa menutup mata bahwa tantangan hari ini semakin kompleks. Karena itu, penanganan kekerasan terhadap anak membutuhkan koordinasi lintas sektor dan komunikasi yang kuat antar pihak," ungkapnya.

Ia juga menyoroti pentingnya sistem deteksi dini yang lebih terintegrasi. Menurutnya, seringkali gejala awal permasalahan pada anak terlambat dikenali, sehingga berkembang menjadi persoalan yang lebih besar. Oleh karena itu, forum ini menjadi ruang penting untuk menyamakan persepsi dan memperkuat langkah bersama.


Lebih lanjut, Wakil Wali Kota menekankan tiga hal utama kepada para guru BK. Pertama, penguatan deteksi dini terhadap perubahan perilaku siswa sebagai langkah pencegahan awal. Kedua, pentingnya kolaborasi lintas sektor, di mana guru tidak bekerja sendiri dan dapat memanfaatkan dukungan dari perangkat daerah terkait. Ketiga, membangun budaya sekolah yang ramah, inklusif, dan bebas dari kekerasan.

"Bapak dan Ibu guru adalah mata dan telinga pemerintah di unit pendidikan paling bawah. Tidak hanya mengajar, tetapi juga menjaga kesehatan mental dan masa depan generasi. Karena itu, kami ingin membangun sistem jejaring kerja yang solid, bukan sekadar menambah beban administrasi," ujarnya.

Ia pun menyampaikan apresiasi kepada para guru yang selama ini tidak hanya berperan sebagai pendidik, tetapi juga menjadi tempat berkeluh kesah, penengah konflik, sekaligus pelindung bagi anak-anak yang berada dalam situasi rentan. Pemerintah Kota Cirebon, lanjutnya, berkomitmen untuk terus mendukung peningkatan kapasitas guru sebagai bagian dari investasi jangka panjang pembangunan sumber daya manusia.

"Pemerintah Kota Cirebon berharap terbangun sinergi yang lebih kuat antara sekolah, pemerintah, dan berbagai pihak terkait dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak," harapnya.

Sementara itu, Kepala DPPPAPPKB Kota Cirebon, Suwarso Budi Winarno, menekankan pentingnya membangun jejaring komunikasi yang kuat antar pemangku kepentingan, khususnya dalam pemenuhan hak anak. Ia menyebutkan bahwa saat ini Pemerintah Kota Cirebon telah memiliki Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) yang secara khusus menangani kasus anak, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum.

"Kami berharap melalui pertemuan ini, Bapak dan Ibu dapat saling terhubung, berbagi informasi, dan memanfaatkan jejaring yang sudah ada. UPT PPA hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan haknya," jelasnya.


Ia juga mengingatkan bahwa setiap keputusan yang menyangkut anak harus berlandaskan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Dalam praktiknya, masih ditemukan penyelesaian masalah anak yang kurang tepat, seperti menikahkan anak di usia dini sebagai jalan keluar atas persoalan sosial.

"Kalau kita berbicara tentang anak, prinsip kita adalah kepentingan terbaik bagi anak. Jangan sampai solusi yang diambil justru menimbulkan masalah baru bagi masa depan mereka," tegasnya.

Selain itu, Suwarso menyoroti peran strategis guru BK sebagai sahabat anak di lingkungan sekolah. Ia berharap ruang konseling dapat menjadi tempat yang nyaman dan aman bagi siswa untuk berbagi, bukan justru menjadi ruang yang menakutkan.

"Guru BK harus diposisikan sebagai sahabat anak. Jangan sampai anak merasa takut datang ke ruang BK. Dengan begitu, guru bisa memahami perkembangan anak secara utuh dan menjadi bagian dari solusi atas setiap permasalahan yang muncul," jelasnya. (wandi)
Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Kota Cirebon) -
DPRD Kota Cirebon menegaskan komitmennya untuk mengawal nasib PPPK paruh waktu di Kota Cirebon. Khususnya berkaitan dengan kesejahteraan dan kepastian perpanjangan kontrak kerja.

Hal itu disampaikan usai rapat dengar pendapat antara Komisi I DPRD dengan BKPSDM, Bappelitbangda, Bagian Organisasi Setda Kota Cirebon dan para tenaga PPPK Paruh Waktu, Selasa (14/4/2026).

Ketua Komisi I DPRD Kota Cirebon, Agung Supirno SH menyampaikan, hasil rapat dengar pendapat dengan para PPPK Paruh Waktu ini secara perlahan menemukan jalan keluar.


Salah satu aspirasi para PPPK Paruh Waktu ini yaitu kepastian adanya perpanjangan kontrak setiap satu tahun sekali. Selanjutnya, DPRD pun memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk penyesuaian gaji, sebab masih banyak PPPK Paruh Waktu mendapatkan honorarium jauh dari kesejahteraan.

“Pertama, kontrak satu tahun ini tidak berarti teman-teman akan dirumahkan. Sangat dimungkinkan untuk diperpanjang, sepanjang kinerjanya baik,” kata Agung.

Agung juga menegaskan, DPRD bersama pemerintah daerah akan membahas secara bertahap upaya peningkatan kesejahteraan PPPK paruh waktu, termasuk penyesuaian honorarium.

Kendati demikian, Agung mengingatkan, tahapan tersebut harus mempertimbangkan dengan kemampuan keuangan daerah.

“Kami akan perjuangkan peningkatan kesejahteraan secara bertahap, akan tetapi dengan melihat kondisi fiskal Pemerintah Kota Cirebon,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Kota Cirebon, Fitrah Malik SH menegaskan, tuntutan perubahan status PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu belum bisa direalisasikan, karena masih menunggu kebijakan dari pemerintah pusat.


Ia menyebut informasi mengenai daerah lain, seperti di Riau, belum dapat dipastikan kebenarannya. Bahkan, BKPSDM Kota Cirebon menjelaskan kasus yang disebut bukanlah pengangkatan status, melainkan pegawai yang mengundurkan diri lalu mengikuti seleksi lain.

“Jadi, tidak ada perdebatan lagi soal tuntutan menjadi PPPK Penuh Waktu selama regulasinya belum keluar. Kalau sudah ada regulasinya, atau ada daerah lain yang berhasil menerapkan, tentu kami bisa bisa perjuangkan bersama,” kata Fitrah.

Selain itu, para PPPK paruh waktu juga meminta agar saat ada pembukaan seleksi CPNS atau PPPK ke depan, pemerintah daerah memberikan prioritas kepada mereka yang sudah lebih dulu mengabdi.


“Kami berharap, ke depan kondisi fiskal dan pendapatan asli daerah semakin membaik sehingga upaya peningkatan kesejahteraan PPPK paruh waktu dapat direalisasikan secara bertahap,” pungkasnya.

Perwakilan PPPK paruh waktu Kota Cirebon, Sumanta mengeluhkan, keresahan para PPPK Paruh Waktu salah satunya yaitu pendapatan yang dinilai masih jauh dari kata layak.

Ia mengungkapkan, masih ada PPPK paruh waktu yang menerima honor antara Rp300 ribu hingga Rp1 juta per bulan. Kondisi tersebut dinilai belum mencerminkan kesejahteraan yang layak bagi para pegawai yang telah bekerja melayani masyarakat.

“Masih ada kawan-kawan yang menerima Rp300 ribu, Rp500 ribu, sampai Rp1 juta. Menurut kami itu masih jauh dari layak,” ujarnya.

Hadir pula saat rapat berlangsung Sekretaris Komisi I DPRD, Aldian Fauzan Ramadlan Sumarna dan Anggota Komisi I DPRD, Imam Yahya SFilII MSi, Ruri Tri Lesmana. 

Sumber : Humas DPRD Kota Cirebon
Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Cirebon) - Di tengah meningkatnya kekhawatiran warga, Kota Cirebon masih berada dalam status Kejadian Luar Biasa (KLB) campak sejak 20 Februari 2026. Kondisi ini tidak hanya menjadi persoalan data kesehatan, tetapi juga memunculkan kecemasan di kalangan orang tua yang khawatir terhadap keselamatan anak-anak mereka.

Anggota Komisi III DPRD Kota Cirebon, Rinna Suryanti, menegaskan bahwa situasi ini membutuhkan respons cepat serta kerja sama dari seluruh elemen, baik pemerintah maupun masyarakat. Ia menilai, penanganan campak harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak bisa berjalan secara parsial.

“Langkah cepat dan terkoordinasi dari seluruh pihak sangat diperlukan untuk menekan penyebaran penyakit menular ini. Jangan sampai kasus terus bertambah karena keterlambatan penanganan,” ujar Rinna, Senin (20/4/2026).

Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya edukasi kepada masyarakat, khususnya terkait imunisasi dan deteksi dini gejala campak. Menurutnya, pemahaman yang baik akan membantu masyarakat mengambil langkah cepat ketika muncul gejala, sehingga risiko penularan dapat ditekan.

Selain itu, Rinna juga menekankan bahwa masyarakat memiliki peran besar dalam memutus rantai penyebaran penyakit. Ia mengajak warga untuk kembali membiasakan pola hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari.

“Mulai dari hal kecil seperti mencuci tangan, menjaga kebersihan lingkungan, hingga memastikan anak mendapatkan imunisasi lengkap, itu semua adalah bentuk perlindungan bagi keluarga kita,” ungkapnya. (Wandi)
Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Kabupaten Cirebon) - Keluarga korban kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur mendesak aparat penegak hukum (APH), dalam hal ini Polresta Cirebon, untuk segera menindaklanjuti laporan yang telah diajukan.

Desakan ini muncul setelah adanya dugaan ancaman dan tekanan dari terduga pelaku terhadap korban.

Kasus tersebut menimpa seorang siswi Sekolah Menengah Atas (SMA) di wilayah Dukupuntang, Kabupaten Cirebon. Korban diduga mengalami tekanan psikologis akibat ancaman dari terduga pelaku berinisial MSP, yang merupakan warga setempat.

Perwakilan keluarga korban, Suhanan, mengatakan pihaknya telah melaporkan dugaan pencabulan tersebut ke Polresta Cirebon pada Jumat (17/4/2026).

Ia berharap aparat kepolisian segera mengambil langkah hukum tegas.

“Upaya tersebut dilakukan untuk mencegah penyebaran foto yang berkaitan dengan korban. Namun karena tidak membuahkan hasil, keluarga akhirnya memilih melaporkan kasus ini kepada pihak berwajib,” ujar Suhanan kepada wartawan saat konferensi pers di Sumber, Kabupaten Cirebon, Senin (20/4/2026).

Menurut Suhanan, sebelum menempuh jalur hukum, keluarga sempat mencoba menyelesaikan persoalan melalui mediasi dengan pihak keluarga terduga pelaku, dengan harapan tidak ada penyebaran foto korban ke media sosial.

Ia juga mengungkapkan, dugaan ancaman terhadap korban telah berlangsung sejak 2025. Terduga pelaku disebut mengancam akan menyebarkan foto korban, sementara dugaan tindakan pencabulan terjadi hingga lima kali dalam rentang Januari hingga Februari 2026.

Saat ini, keluarga korban mengaku tengah menempuh berbagai upaya hukum serta berkoordinasi dengan dinas terkait agar kasus tersebut segera diproses.

“Kami berharap aparat penegak hukum segera melakukan penahanan terhadap terduga pelaku. Kami khawatir ada korban lainnya,” tutup Suhanan.

(wnd)
Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Tangerang ) - Piagam  Kehormatan   yang diberikan Persiden  Kepada  Sang Pahlawan Pembangunan merupakan  salah bentuk  penghormatan , apresiasi  atau  ucapkan terimakasih paling dalam  dari negara. Umumnya  siapapun yang menerima piagam Kehormatan tersebut merasa senang , bangga  membingkai   dan  memanjangnya di  ruang tamu

Namun  realita  dilapangan ternyata tidak semuanya seperti itu , ada  yang melakukan hal sebaliknya.  Piagam Kehormatan tersebut dibuangnya ke tempat sampah.

Setelah di telusuri ,  Piagam  Kehormatan  tersebut   ditanda tangani dan diberikan langsung oleh Presiden di  Istana Negara Kepda
Almarhum Barnas Sujana Yang gugur  disaat menjalankan tugas negara .  Namun  anak   Almarhum mengaku sangat kecewa karena kehidupannya  seperti "  Tikus Mati Di Lumbung  Padi Sendiri .

( AWW )
Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Kabupaten Cirebon) - Dugaan adanya kompensasi dalam proses pengesahan APBD Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2026 terus bergulir.

Kuasa hukum pelapor, Advokat Qorib, SH., MH., mendesak aparat penegak hukum segera bertindak menindaklanjuti informasi yang beredar di ruang publik.

Qorib menyampaikan, dugaan tersebut berkaitan dengan nilai sekitar Rp55 miliar yang disebut-sebut terhubung dengan paket kegiatan pembangunan jalan di luar mekanisme Pokok Pikiran (Pokir) DPRD.

“Kami menilai informasi yang berkembang ini merupakan persoalan serius yang harus ditindaklanjuti secara transparan dan profesional oleh aparat penegak hukum,” ujar Qorib dalam keterangannya, Senin (20/4/2026).

Ia mendesak Polresta Cirebon segera melakukan penyelidikan dengan memanggil dan meminta keterangan seluruh anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Cirebon guna memastikan kejelasan proses penganggaran tersebut.

Selain itu, pihaknya juga meminta Ketua DPRD Kabupaten Cirebon turut diperiksa untuk memberikan penjelasan terbuka kepada publik terkait mekanisme pembahasan dan persetujuan anggaran.

“Ini penting agar masyarakat memahami polemik yang saat ini berkembang dan tidak simpang siur,” katanya.

Tak hanya itu, Qorib juga meminta DPRD Kabupaten Cirebon menyampaikan klarifikasi resmi kepada masyarakat terkait dasar penganggaran paket kegiatan pembangunan jalan yang disebut berada di luar mekanisme Pokir.

Menurutnya, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBD merupakan kewajiban penyelenggara pemerintahan daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap penggunaan uang rakyat.

Meski demikian, ia menegaskan pihaknya tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan menyerahkan proses pembuktian sepenuhnya kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Seluruh dokumen terkait perkara ini juga telah kami serahkan kepada Unit Tipidkor Satreskrim Polresta Cirebon,” ujarnya.

Pernyataan sikap ini, lanjut Qorib, merupakan bentuk kepedulian terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah serta upaya mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih di Kabupaten Cirebon. (wnd)
AADD Biro Jasa STNK
Back To Top