e-satu.com

Membanggakan Ikuti Lomba ICONFEST 2026 di UNSiL Perwakilan Mahasiswa Polindra Raih Juara Ke-2

E satu.com di November 12, 2026 0

Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Indramayu) - Perwakilan Politeknik Negeri Indramayu (Polindra) Ikuti Lomba ICONFEST 2026 National IT Competition Katagori Data maning yang diselenggarakan oleh Teknik Informatika Universitas Siliwangi (UNSIL) Tasikmalaya, pada Bulan Oktober 2026 Mendapat Juara 2

Hal tersebut disampaikan Oleh Dosen Pembimbing Politeknik Negeri Indramayu Rosena Shintabela.S.T.,M.T.,Kom ( Dosen D4 Rekayasa Perangkat lunak) Politeknik Negeri Indramayu kepada Awak Media Kamis 12 November 2026 di Ruang Kerjanya Kampus Politeknik Negeri Indramayu.

Rosena Menjelaskan Lomba ICONFES 2026 National IT Competition adalah Data Maning

Jadi data maning itu adalah kita membangun sebuah Aplikasi dengan basis webset atau aplikasi mobile tapi didalamnya kita simpan dengan kecerdasan buatan.

dan model yang kita buat adalah aplikasi mobile untuk mendeteksi Penyakit Ikan, Baik di Air Tawar atupun ikan hias untuk membangun potensi yang ada di Indramayu karena Indramayu di sektor perikananya sangat besar luas sangat berpotensi jadi tujuan kita membuat Aplikasi Data mining ini Untuk mencegah Potensi penyakit pada ikan yang berpengaruh pada hasil panen.Ujarnya

Rosena Menambahkan Untuk lebih Jelasnya Aplikasi Ngingu Merupakan aplikasi berbasis Computer Computer Vision dan data mining yang dirancang sebagai alat bantu indentifikasi awal (early detection) penyakit ikan melalui pemanfaatan citra digital untuk mengatasi keterbatasan pengamatan visual konvensional sistim ini dibangun melalui tahapan data cleansing dan exploratory data analisis (EDA) guna menghasilkan dataset yang berkualitas dan terlabel presisi yang kemudian digunakan untuk melatih model klasifikasi citra dengan akurasi tinggi diintegrasikan kedalam aplikasi yang praktis,Pembudi daya ikan khususnya di kabupaten Indramayu cukup mengunggah foto ikan untuk memperoleh informasi kondisi kesehatan secara cepat, konsisten dan berbasis data sehingga mendukung pengambil keputusan pemeliharaan lebih dini serta meminimalkan kerugian produksi.

Adapun Perwakilan Mahasiswa Yang Mengikuti lomba ICONFEST 2026 di Teknik Informatika UNSIL adalah Ketua Dimas Arya Duwipangga mahasiswa D4 Rekayasa Perangkat Lunak dengan Anggota Bagas Akfareza (D4 Rekayasa Perangkat lunak) Muhammad Rakha Fadhilah (D4 Rekayasa Perangkat lunak) Dengan Judul Karya: Ngingu: Data-Driven Fish Health Monitoring Berbasis Computer Vision Untuk mendukung Produktivitas Budidaya Ikan Indramayu.dalam perlombaan tersebut Alhamdulillah perwakilan Mahasiswa kami dari Polindra dapat meraih juara ke-2.Ujar Rosena Shintabela.

Harapan kedepannya untuk Polindra dan Mahasiswa karena IT di Bidang Teknologi sangat cepat jadi Polindra bisa mengikuti trend masa kini khususnya Teknologi Informasi dan juga untuk mahasiswa untuk lebih banyak mengembangkan model-model yang nantinya bermanfaat untuk masyarakat.

Dan Pesannya kepada mahasiswa untuk bisa mengembangkan kecerdasan buatan yang nantinya bermanfaat dan berguna untuk masyrakat dan teruslah untuk belajar dan Berlatih lagi agar di Lomba-lomba berikutnya bisa Ditingkatkan lagi Menjadi Juara 1 baik di loma tingkat Nasional maupun Internasional. Ungkapnya (iwan)

Kota Cirebon Pendidikan

UGJ Cirebon Raih Silver Winner Anugerah Diktisaintek 2026

E satu.com di November 12, 2026 0

Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Cirebon) - Universitas Swadaya Gunung Jati (UGJ) Cirebon kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Kali ini, UGJ berhasil meraih penghargaan Silver Winner dalam ajang Anugerah Diktisaintek 2026.

Penghargaan tersebut diberikan oleh Sekretariat Jenderal pada kategori Data dan Informasi. UGJ meraih Silver Winner pada subkategori Pelaporan Data PDDikti Terbaik PTS Wilayah Jawa untuk kategori universitas dan institut dengan jumlah mahasiswa skala besar.

Akademisi UGJ, Dr. H. Editya Nurdiana, SE., MM, mengatakan penghargaan tersebut menjadi pencapaian membanggakan sekaligus bukti komitmen kampus dalam meningkatkan kualitas pengelolaan data perguruan tinggi.

"Penghargaan ini diraih pada Subkategori Pelaporan Data PDDikti Terbaik PTS Wilayah Jawa – Universitas dan Institut, dengan Jumlah Mahasiswa Skala Besar," kata Editya, kepada wartawan, Kamis (12/11/2026).

Menurutnya, prestasi tersebut merupakan hasil kerja keras dan komitmen seluruh sivitas akademika UGJ dalam meningkatkan kualitas tata kelola data dan informasi perguruan tinggi.

Upaya tersebut juga menjadi bagian dari dukungan UGJ terhadap terwujudnya pendidikan tinggi yang unggul, transparan, dan akuntabel.

Editya berharap penghargaan ini dapat menjadi motivasi bagi seluruh sivitas akademika untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas institusi.

"Semoga prestasi ini menjadi motivasi untuk terus berinovasi, meningkatkan kualitas, dan mengukir prestasi yang lebih gemilang di masa mendatang. UGJ unggul, berintegritas, dan berdampak," ungkapnya. (Wandi)

Indramayu

BPK Temukan Modus 'Kuitansi Kosong' di Balik Belanja Mamin 4 SKPD di Indramayu, Penyedia YsC Disorot !

E satu.com di November 12, 2026 0

Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Indramayu) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Barat menemukan sejumlah permasalahan dalam realisasi belanja makanan dan minuman (mamin) pada empat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu tahun anggaran 2025.

Temuan tersebut mengungkap adanya ketidaksesuaian antara nilai belanja yang dipertanggungjawabkan dalam dokumen administrasi pemerintah daerah dan catatan transaksi yang dimiliki penyedia jasa. Salah satu pola yang terungkap adalah penggunaan kuitansi riil yang disertai kuitansi kosong yang telah ditandatangani penyedia.

Berdasarkan ikhtisar hasil pemeriksaan dalam Buku II LHP BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor 48.B/T/LHP/DJPKN-V.BDG/PPD.01/05/2026, persoalan tersebut ditemukan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanla), serta Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP).

Temuan ini memunculkan pertanyaan serius mengenai tata kelola belanja daerah, terutama menyangkut ketelitian verifikasi dokumen pertanggungjawaban dan pengawasan terhadap penggunaan anggaran publik.

Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu, realisasi belanja makanan dan minuman sepanjang 2025 tercatat sebesar Rp1.954.404.500 atau 95,10 persen dari total anggaran Rp2.055.000.000.

Anggaran tersebut terdiri atas belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp1.272.805.500 dari pagu Rp1.352.305.000 serta belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan sebesar Rp682.599.000 dari anggaran Rp702.595.000.

Dalam hasil uji petik, BPK menemukan realisasi belanja kepada penyedia berinisial YsC mencapai Rp500.340.000. Namun, berdasarkan pembukuan pihak penyedia, pesanan dari Disdikbud selama 2025 hanya tercatat sebesar Rp292.690.000.

BPK mengungkap pola pertanggungjawaban menggunakan kuitansi riil yang disertai kuitansi kosong yang telah ditandatangani pihak penyedia dan diberikan kepada personel Disdikbud.

Atas ketidaksesuaian tersebut, pemeriksaan menemukan kelebihan pembayaran sebesar Rp186.885.000.

Persoalan serupa ditemukan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). Dalam realisasi belanja makanan dan minuman rapat kepada penyedia YsC, nilai yang dipertanggungjawabkan pada 2025 mencapai Rp134.365.000.

Namun, berdasarkan pembukuan penyedia, pesanan DPMD pada tahun tersebut hanya tercatat sebesar Rp20.715.000. Kondisi ini mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp102.285.000. Tidak hanya pada penyedia YsC, BPK juga menemukan permasalahan dalam transaksi dengan penyedia CV Fdr.

DPMD merealisasikan belanja makanan dan minuman rapat kepada CV Fdr sebesar Rp206.140.000. Sementara itu, berdasarkan catatan pesanan yang dibukukan pemilik CV Fdr, transaksi dari DPMD selama 2025 hanya mencapai Rp115.310.000.

Hasil konfirmasi BPK mengungkap dua ketidaksesuaian. Pertama, kuitansi yang digunakan sebagai dokumen pertanggungjawaban DPMD memiliki format berbeda dengan kuitansi yang dimiliki CV Fdr.

Kedua, nilai pesanan berdasarkan pembukuan penyedia tidak sesuai dengan nilai belanja yang dipertanggungjawabkan oleh DPMD. Atas transaksi tersebut, pemeriksaan menemukan kelebihan pembayaran sebesar Rp81.747.000.

Dengan demikian, total kelebihan pembayaran pada belanja makanan dan minuman rapat DPMD dari kedua penyedia tersebut mencapai Rp184.032.000.

Temuan berikutnya terdapat pada Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanla). Dalam realisasi belanja makanan dan minuman kepada penyedia YsC sebesar Rp189.932.800, BPK kembali menemukan pola penggunaan kuitansi riil yang disertai kuitansi kosong yang telah ditandatangani penyedia.

Fakta pembukuan menunjukkan pesanan Diskanla kepada penyedia tersebut selama 2025 hanya sebesar Rp106.030.000.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, ketidaksesuaian pertanggungjawaban tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp75.512.520.

Temuan ini memperlihatkan bahwa persoalan administrasi pertanggungjawaban belanja mamin tidak hanya terjadi pada satu perangkat daerah.

Sementara itu, pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP), realisasi belanja makanan dan minuman rapat tercatat sebesar Rp154.145.000 dari anggaran Rp186.455.000.

Seluruh realisasi belanja tersebut tercatat diberikan kepada penyedia YsC. Dalam pemeriksaan, BPK kembali menemukan pola ketidaksesuaian pertanggungjawaban belanja yang berkaitan dengan penyedia tersebut. Dari transaksi itu, ditemukan kelebihan pembayaran sebesar Rp57.618.000.

Jika diakumulasikan, kelebihan pembayaran pada empat SKPD tersebut mencapai Rp504.047.520. Angka tersebut berasal dari Disdikbud sebesar Rp186.885.000, DPMD Rp184.032.000, Diskanla Rp75.512.520, dan DPKPP Rp57.618.000.

Besarnya nilai temuan tersebut menjadi catatan penting bagi Pemerintah Kabupaten Indramayu, khususnya dalam memastikan setiap rupiah belanja daerah didukung bukti transaksi yang sah, sesuai kondisi sebenarnya, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Persoalan ini juga menempatkan fungsi pengawasan internal perangkat daerah dalam sorotan. Sebab, dokumen kuitansi merupakan salah satu instrumen penting dalam proses pencairan dan pertanggungjawaban belanja pemerintah.

Publik tentu berkepentingan mengetahui bagaimana mekanisme verifikasi dokumen dilakukan, siapa yang bertanggung jawab memeriksa kesesuaian nilai transaksi, serta bagaimana tindak lanjut pemerintah daerah atas kelebihan pembayaran tersebut.

Hasil pemeriksaan BPK tersebut perlu menjadi dasar evaluasi serius agar praktik pertanggungjawaban belanja yang tidak sesuai kondisi sebenarnya tidak kembali terulang.

Catatan Redaksi: Temuan pemeriksaan BPK merupakan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Penetapan ada atau tidaknya unsur pelanggaran hukum maupun pihak yang bertanggung jawab secara pidana merupakan kewenangan aparat penegak hukum sesuai proses hukum yang berlaku. (TKH)

Tangerang

Ditanya Soal Serapan Anggaran, Sejumlah OPD Dan Anggota DRPD Kota Tangerang Belum Memberikan Jawaban: Ada Apa ??

E satu.com di November 12, 2026 0

Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Tangerang) - Keterbukaan penggunaan anggaran daerah kembali menjadi sorotan. Sejumlah pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan anggota DPRD Kota Tangerang belum memberikan penjelasan ketika awak media meminta keterangan mengenai realisasi serapan anggaran pembangunan sejumlah OPD mendekati akhir tahun yang disebut baru mencapai 35 - 56 persen

Persoalan ini patut mendapat perhatian. Sebab, anggaran pembangunan bukan sekadar angka dalam dokumen APBD, melainkan uang rakyat yang penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.

Melalui WhatsApp, Awak media beberapa waktu sebelumnya mencoba meminta klarifikasi kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Kepala Dinas Kesehatan, Ketua Komisi IV, serta Ketua Komisi II DPRD Kota Tangerang.

Anehnya , hingga berita ini disusun, penjelasan yang dibutuhkan belum diperoleh secara memadai.

Pertanyaannya, apa sebenarnya yang menjadi kendala sehingga informasi mengenai realisasi anggaran pembangunan belum dapat dijelaskan secara terbuka?

Apakah terdapat hambatan administrasi, keterlambatan proses pengadaan, persoalan pelaksanaan pekerjaan, atau faktor lain yang memengaruhi realisasi anggaran?

Pertanyaan tersebut penting dijawab agar masyarakat tidak hanya menerima angka serapan anggaran, tetapi juga mengetahui kondisi sebenarnya di lapangan.

Respons berbeda ditunjukkan Dinas Pendidikan Kota Tangerang. Ketika dimintai keterangan mengenai angka serapan anggaran yang disebut berada pada kisaran 35–56 persen, Kepala Dinas Pendidikan memberikan bantahan sekaligus menyampaikan angka realisasi menurut datanya.

"Kalau tanya serapan Disdik per Oktober 94,34 persen, mungkin serapan OPD tertinggi. Angka serapan 35 sampai 56 persen Bapak dari mana ya?" tegas Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang saat memberikan tanggapan kepada awak media. Beberapa Waktu lalu. Senin ( 9/10/2026 )

Pernyataan tersebut menjadi penting karena menunjukkan adanya perbedaan informasi yang perlu diperjelas berdasarkan data resmi dan periode pelaporan yang sama.

Di sisi lain, masyarakat juga berhak mengetahui bagaimana DPRD menjalankan fungsi pengawasannya terhadap pelaksanaan APBD.

Ketika muncul pertanyaan mengenai realisasi anggaran pembangunan, penjelasan dari anggota dewan, khususnya komisi yang membidangi urusan terkait, menjadi bagian penting dalam memberikan informasi kepada publik.

Pengawasan tidak cukup hanya dilakukan melalui rapat dan pembahasan formal. Hasil pengawasan, persoalan yang ditemukan, serta tindak lanjutnya juga perlu disampaikan secara transparan kepada masyarakat.

Perlu ditegaskan, tingginya serapan anggaran belum tentu mencerminkan keberhasilan pembangunan. Begitu pula rendahnya serapan tidak otomatis menunjukkan adanya penyimpangan.

Namun, setiap perbedaan realisasi dan keterlambatan pelaksanaan program harus dijelaskan secara terbuka dan berdasarkan data.

Masyarakat berhak mengetahui apakah anggaran yang telah disetujui benar-benar dilaksanakan sesuai perencanaan dan memberikan manfaat bagi kepentingan umum.

Jangan sampai pemerintah sibuk menyampaikan keberhasilan pembangunan, tetapi ketika muncul pertanyaan kritis mengenai penggunaan anggaran, penjelasan yang dibutuhkan masyarakat justru tidak kunjung diperoleh.

(AWW)

Ekonomi

OJK Perkuat Keamanan Siber Fintech Lending, Penagihan Pinjol Dilarang Intimidasi

E satu.com di November 12, 2026 0

Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Jakarta) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat pengawasan terhadap industri Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) atau fintech lending. Upaya tersebut dilakukan melalui peluncuran Pedoman Keamanan dan Ketahanan Siber serta penandatanganan Pakta Integritas Penerapan Etika Penagihan dan Pelindungan Konsumen.

Langkah ini dilakukan untuk membangun industri fintech lending yang aman, tangguh, dan berintegritas di tengah meningkatnya ancaman siber serta risiko operasional layanan keuangan digital.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM, dan LJK Lainnya OJK, Agusman, mengatakan penyelenggara LPBBTI perlu mengubah pendekatan keamanan siber menjadi penguatan ketahanan siber.

Hal tersebut disampaikan Agusman dalam peluncuran pedoman tersebut di Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Menurutnya, tidak ada sistem yang sepenuhnya kebal terhadap serangan siber. Karena itu, perusahaan penyelenggara fintech lending harus memiliki kemampuan untuk mengantisipasi, mendeteksi, merespons, hingga memulihkan layanan ketika terjadi insiden.

"Tidak ada sistem yang sepenuhnya kebal terhadap serangan siber. Karena itu, penyelenggara LPBBTI harus memiliki kemampuan untuk mengantisipasi, mendeteksi, merespons, dan memulihkan layanan secara cepat ketika terjadi insiden. Ketahanan siber merupakan fondasi penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat," kata Agusman.

Pedoman Keamanan dan Ketahanan Siber LPBBTI tersebut mencakup lima aspek utama. Yakni tata kelola keamanan siber, identifikasi keamanan siber, pelindungan keamanan siber, deteksi dan pemantauan, serta penanganan dan pemulihan insiden siber.

Pedoman itu juga dilengkapi instrumen penilaian mandiri atau self-assessment. Instrumen tersebut digunakan untuk mengukur tingkat kematangan keamanan siber, mengidentifikasi kelemahan, serta menyusun langkah perbaikan secara terukur.

Penerapannya dilakukan secara proporsional dan berbasis risiko dengan mempertimbangkan skala, kompleksitas, serta karakteristik masing-masing penyelenggara.

Agusman menegaskan, keamanan siber bukan hanya menjadi tanggung jawab bagian teknologi informasi. Namun, harus menjadi bagian dari tata kelola dan manajemen risiko perusahaan dengan melibatkan direksi, dewan komisaris, hingga seluruh pegawai.

Sementara itu, Deputi IV Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Slamet Aji Pamungkas, menyebut ancaman siber kini menjadi risiko bisnis yang dapat menimbulkan kerugian finansial, mengganggu operasional, hingga merusak reputasi perusahaan.

Karena itu, diperlukan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat ketahanan siber di sektor jasa keuangan.

Pedoman tersebut disusun OJK dengan dukungan dan masukan dari BSSN, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), Asosiasi Fintech Indonesia Layanan Pendanaan Digital (AFTECH LPD), serta ISACA Indonesia Chapter.

Selain memperkuat keamanan siber, OJK juga mendorong penerapan praktik penagihan yang beretika melalui penandatanganan Pakta Integritas antara penyelenggara LPBBTI dan Perusahaan Jasa Penagihan (PJP).

Pakta integritas tersebut menjadi bentuk komitmen bersama untuk memastikan proses penagihan dilakukan secara profesional dan bertanggung jawab.

Agusman menegaskan, praktik penagihan harus mengedepankan pelindungan konsumen serta menjaga kerahasiaan data pribadi. Penagihan juga tidak boleh dilakukan dengan intimidasi maupun kekerasan.

"Praktik penagihan harus mengedepankan pelindungan konsumen, menjaga kerahasiaan data pribadi, serta bebas dari intimidasi dan kekerasan. OJK menekankan pentingnya tanggung jawab penyelenggara dalam memastikan seluruh proses penagihan dilaksanakan sesuai ketentuan dan prinsip etika," tegasnya.

Melalui dua langkah tersebut, OJK berharap penyelenggara fintech lending semakin memperkuat tata kelola, manajemen risiko, dan ketahanan operasional.

Penguatan ini juga diharapkan mampu menjaga keamanan data masyarakat sekaligus memastikan layanan pendanaan digital berjalan secara aman, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.

TMMD TNI-Polri

Dandim 0605/Subang Laporkan Hasil Pelaksanaan TMMD ke-130 kepada Pangdam III/Siliwangi

E satu.com di November 12, 2026 0

Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Subang) - Menjelang penutupan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-130, Dandim 0605/Subang Letkol Czi Deny Widi Anggoro selaku Dansatgas memaparkan hasil pelaksanaan program kepada Pangdam III/Siliwangi Mayor Jenderal TNI Kosasih, S.E., M.M., di Kantor Desa Cupunagara, Kecamatan Cisalak, Kabupaten Subang, Kamis (12/11/2026).

Dalam paparannya, Dandim menyampaikan bahwa seluruh sasaran fisik TMMD ke-130 telah berhasil diselesaikan 100 persen. Capaian tersebut meliputi pembukaan jalan baru sepanjang 1.500 meter dengan lebar 4 meter, pembangunan lima titik fasilitas air bersih, serta rehabilitasi satu unit rumah tidak layak huni (Rutilahu), satu unit musala, dan satu unit pos kamling.

Selain pembangunan fisik, berbagai kegiatan nonfisik berupa penyuluhan dan sosialisasi juga telah dilaksanakan. Materi yang diberikan mencakup wawasan kebangsaan, bela negara, kesehatan, hukum dan kamtibmas, bahaya narkoba, serta pengelolaan sampah organik dan nonorganik.

Dalam paparannya, Dandim menyampaikan bahwa keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja sama dan gotong royong antara Satgas TMMD, pemerintah daerah, serta masyarakat.

“Seluruh sasaran program TMMD ke-130 telah diselesaikan sesuai target. Kami berharap hasil pembangunan ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat serta dijaga dan dirawat agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang,” ungkapnya.

Pangdam III/Siliwangi Mayor Jenderal TNI Kosasih, S.E., M.M., mengapresiasi capaian Satgas TMMD ke-130 Kodim 0605/Subang. Ia juga menekankan pentingnya menjaga dan merawat seluruh hasil pembangunan agar fasilitas yang telah diwujudkan dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat Desa Cupunagara.

Membanggakan Ikuti Lomba ICONFEST 2026 di UNSiL Perwakilan Mahasiswa Polindra Raih Juara Ke-2

UGJ Cirebon Raih Silver Winner Anugerah Diktisaintek 2026

BPK Temukan Modus 'Kuitansi Kosong' di Balik Belanja Mamin 4 SKPD di Indramayu, Penyedia YsC Disorot !

Ditanya Soal Serapan Anggaran, Sejumlah OPD Dan Anggota DRPD Kota Tangerang Belum Memberikan Jawaban: Ada Apa ??

OJK Perkuat Keamanan Siber Fintech Lending, Penagihan Pinjol Dilarang Intimidasi

Dandim 0605/Subang Laporkan Hasil Pelaksanaan TMMD ke-130 kepada Pangdam III/Siliwangi

Popular Posts