Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Tangerang) -
 Pengurus DKM Masjid Jami At-taubah, perumahan Persada Raya, RW 07 Kelurahan Gembor, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, mengadakan pembagian takjil setiap hari selama bulan suci Ramadhan, dalam upaya meningkatkan iman dan taqwa kepada Allah SWT serta meraih pahala dari keberkahan dibulan suci Ramadhan 1447 Hijriah. Seperti yang terlihat pada Jum'at ( 6/3/2026 ).


Menurut koordinator pembagian takjil Masjid Jami At-taubah, Ustadz Awang Abdillah, mengatakan, " Alhamdulillah kegiatan pembagian takjil di Masjid Jami At-taubah ini diadakan setiap hari selama bulan suci Ramadhan 1447 Hijriah atau tahun 2026. Takjil ini kami dapat dari shodaqoh para warga sekitar Masjid Jami At-taubah, kemudian kami panitia pembagian takjil mengemasnya,  agar dalam pembagian takjil nanti dapat berjalan tertib dan merata. Alhamdulillah selama pembagian takjil di Masjid Jami At-taubah ini selalu berjalan tertib dan lancar. Semoga takjil yang diberikan oleh para warga, mendapat keberkahan rejeki dan pahala dari Allah SWT dan kami panitia pelaksana pembagian takjil Masjid Jami At-taubah insya Allah juga mendapat keberkahan dan mendapat pahala pula dari Allah SWT, aalamiin ", pungkas Ustadz Awang Abdillah yang di jumpai usai sholat magrib, pada Jum'at ( 6/3/2026 ).


Selain pembagian takjil, pada bulan Ramadhan 1447 Hijriah ini, pengurus DKM Masjid Jami At-taubah juga mengadakan santunan kepada anak yatim dan kegiatan sosial lainnya, dengan harapan, semoga perbuatan amal ibadah yang dilakukan selama bulan suci Ramadhan, mendapat ganjaran pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Aaamiin.

(Soleh)
Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Cirebon) -
Penyelenggaraan Festival Ramadan Kota Cirebon tahun 2026  telah menjadi katalisator penting bagi pergerakan ekonomi lokal. Selama bulan suci ini, kawasan festival bertransformasi menjadi pusat interaksi sosial sekaligus ladang rezeki bagi ratusan pelaku usaha kecil yang berjuang meningkatkan taraf hidup selama bulan Ramadan dan menjelang Idulfitri.

Berdasarkan data evaluasi terbaru, tercatat sebanyak 498 pedagang terdaftar dalam festival ini. Antusiasme masyarakat yang mencapai lebih dari 6.000 pengunjung per hari berhasil mendorong rata-rata omzet harian pedagang di angka Rp397.000. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan representasi dari daya beli masyarakat yang tetap terjaga.

Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, dalam rapat evaluasi intensif menekankan bahwa keberhasilan festival ini adalah buah dari kerja keras kolektif. Ia mengingatkan bahwa menjaga kondusivitas adalah kunci utama agar roda ekonomi tetap berputar tanpa hambatan.

"Saya bersyukur melihat geliat ekonomi kita begitu hidup. Semoga nanti sampai akhir Ramadan, suasana tetap kondusif, baik bagi pedagang maupun pembeli," ujar Wali Kota saat rapat evaluasi Festival Ramadan di Balai Kota, Jumat (6/3/2026).

Wali Kota juga menginstruksikan kepada seluruh Lurah dan Camat di wilayah sekitar untuk terus memantau kondisi di lapangan. "Kehadiran pemerintah harus dirasakan untuk memastikan festival ini benar-benar menjadi jembatan bagi masyarakat kecil untuk menjemput rezeki Lebaran," tegasnya.

Lebih lanjut, Wali Kota juga menyoroti pentingnya kenyamanan publik di tengah hiruk pikuk perdagangan. Ia meminta agar aspek sosial dan ketertiban tidak dikorbankan.

"Perekonomian memang harus bangkit, tapi jangan sampai mengabaikan hak pengguna jalan lain. Saya minta tim di lapangan lebih tegas namun humanis dalam mengatur lalu lintas. Kita ingin ekonomi tumbuh, tapi wajah kota tetap tertata. Festival ini adalah wajah keramahan Kota Cirebon, maka mari kita jaga bersama kualitasnya," tambah Wali Kota.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian (DKUKMPP) Kota Cirebon, Iing Daiman, mengungkapkan bahwa meskipun secara umum berjalan lancar, tantangan di lapangan tetap ada, terutama faktor alam yang tidak menentu.

"Alhamdulillah, secara umum berjalan sesuai rencana, meski kita sering terkendala cuaca hujan yang cukup intens. Namun, respons masyarakat luar biasa beragam dan positif," ujarnya.


Menurut Iing, fasilitas kuliner yang mudah dijangkau menjadi daya tarik utama. Bagi para pedagang, lanjut Iing, merasa sangat terbantu karena ada income tambahan untuk persiapan Idulfitri. 

Terkait kendala teknis seperti lapak kosong atau penggunaan nomor lapak yang tidak sesuai, Iing menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan penertiban administratif. Hal ini dilakukan agar keadilan bagi seluruh pedagang yang sudah mengantre izin dapat terjamin dengan baik.

Pemerintah Kota Cirebon juga berkomitmen menjadikan hasil evaluasi ini sebagai pijakan untuk pembenahan total. Fokus utama ke depan mencakup penataan ulang kantong parkir agar tidak mengganggu arus lalu lintas dua arah, serta penguatan sistem zonasi pedagang yang lebih rapi dan aksesibel.

"Melalui perbaikan yang berkelanjutan, Festival Ramadan diharapkan tidak hanya menjadi pasar musiman, tetapi bertransformasi menjadi ikon wisata religi dan belanja yang membanggakan bagi seluruh warga Kota Cirebon," harapnya. (wandi)
Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Cirebon) -
Polres Cirebon Kota mematangkan kesiapan pengamanan dalam Operasi Ketupat Lodaya 2026 melalui rapat koordinasi lintas sektor yang melibatkan unsur TNI, pemerintah daerah, serta berbagai instansi terkait. Langkah ini dilakukan untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat selama arus mudik dan balik Lebaran berjalan optimal. Rapat koordinasi tersebut digelar di Aula Catur Prasetya Mako Polres Cirebon Kota, Jumat (6/3/2026). 

Pertemuan itu dihadiri para pejabat utama kepolisian, unsur Forkopimda, serta perwakilan instansi yang berkaitan langsung dengan pengelolaan arus transportasi dan pelayanan publik selama masa mudik Lebaran. Dalam forum tersebut dibahas berbagai strategi pengamanan guna memperkuat kesiapan personel serta sarana pendukung menghadapi peningkatan mobilitas masyarakat menjelang Hari Raya Idul Fitri.

Operasi Ketupat Lodaya 2026 dijadwalkan berlangsung selama 13 hari, mulai 13 hingga 25 Maret 2026. Operasi ini melibatkan personel gabungan dari kepolisian, TNI, pemerintah daerah, serta berbagai stakeholder terkait. Selama operasi berlangsung, Polres Cirebon Kota akan menyiapkan sejumlah pos pengamanan dan pos pelayanan di titik-titik strategis jalur utama wilayah hukumnya. Pos tersebut akan difungsikan sebagai pusat pelayanan masyarakat, pengaturan arus kendaraan, serta titik koordinasi personel di lapangan. 

Selain itu, pengamanan juga diperkuat melalui pengaturan lalu lintas di jalur yang diprediksi padat kendaraan serta patroli rutin di sejumlah kawasan yang berpotensi mengalami peningkatan aktivitas masyarakat selama libur Lebaran. Tak hanya fokus pada jalur transportasi, pengamanan juga akan menyasar sejumlah lokasi yang diperkirakan ramai aktivitas masyarakat, seperti tempat ibadah, objek wisata, hingga kawasan permukiman yang ditinggalkan pemiliknya saat mudik. 


Kabag Ops Polres Cirebon Kota, Kompol Munawan, mengatakan Operasi Ketupat Lodaya 2026 merupakan operasi kepolisian terpusat yang dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan berbagai unsur untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. 

“Operasi Ketupat Lodaya 2026 akan dilaksanakan mulai 13 Maret hingga 25 Maret 2026 dengan melibatkan personel gabungan serta dukungan berbagai instansi terkait untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat selama masa arus mudik dan balik Lebaran,” ujar Kasi Humas Polres Cirebon Kota AKP M. Aris Hermanto. 

Setelah operasi berakhir, Polres Cirebon Kota juga akan melanjutkan pengamanan melalui patroli Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) guna mengantisipasi potensi gangguan kamtibmas pasca arus balik Lebaran. (Wandi)
Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Kota Cirebon ) -
Komisi III DPRD Kota Cirebon kembali menggelar rapat kerja membahas akurasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dinilai masih belum optimal.

Rapat tersebut mengundang pemangku kepentingan terkait yaitu Badan Pusat Statitstik (BPS), Dinas Sosial, serta camat dan lurah se-Kota Cirebon.

Memimpin rapat, Ketua Komisi III DPRD Kota Cirebon, Yusuf MPd menegaskan, validitas data harus menjadi prioritas dalam penyusunan DTSEN. Ia menyebut, data sosial harus benar-benar mencerminkan kondisi riil masyarakat di lapangan.


“Harus ada data yang dapat dipertanggungjawabkan, sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Pemerintah sekarang mengklaster jadi 10 desil, kita berharap datanya akurat dan berkeadilan,” ujar Yusuf.

Ia menjelaskan, meskipun penetapan desil dilakukan pemerintah pusat, pemerintah daerah memiliki ruang untuk mengusulkan perubahan data. Mekanisme tersebut dilakukan melalui musyawarah kelurahan (muskel) yang menjadi titik awal verifikasi, evaluasi, dan pembaruan DTSEN.

“Data bisa akurat dengan melibatkan pemerintah di tingkat kelurahan, RW, dan RT yaitu melalui muskel. Ruang diskusi, pembaruan, update data, legalitasnya di situ,” katanya.


Senada dengan Yusuf, anggota Komisi III DPRD Kota Cirebon Umar Stanis Klau juga menjelaskan, muskel merupakan mekanisme yang berkeadilan karena berbasis by name by address.

Dengan pendekatan tersebut, proses verifikasi dinilai lebih transparan serta mampu meminimalkan potensi penerima yang tidak tepat sasaran.

Komisi III pun merekomendasikan agar pelaksanaan muskel digelar secara lebih rutin dan selaras dengan semangat Peraturan Menteri Sosial Nomor 3/2025. Ia menilai frekuensi pelaksanaan di Kota Cirebon yang saat ini hanya satu kali dalam setahun masih jauh dari ideal.

“Rekomendasi kami, muskel digelar selaras dengan Permensos. Idealnya sebulan sekali dan minimal tiga bulan sekali agar evaluasi dapat terpantau secara real time,” tegas USK, sapaannya.


USK juga menegaskan bahwa data sosial bukan sekadar angka administratif, melainkan fondasi kebijakan yang berdampak langsung pada masyarakat.

“Akhirnya data DTSEN ini harus berkeadilan, data berangkat dari kondisi riil masyarakat itu sendiri,” pungkasnya.

Hadir dalam rapat, Wakil Ketua Komisi III DPRD Sarifudin SH, Sekretaris Komisi III DPRD R Endah Arisyanasakanti SH, serta anggota Komisi III DPRD. Yaitu, Hendi Nurhudaya SH, M Fahmi Mirza Ibrahim SE, dr Tresnawaty SpB, Indra Kusumah Setiawan AMd, Rinna Suryanti ST, Rizki Putri Mentari SH, dan Leni Rosliani SIP. 

Sumber : Humas DPRD Kota Cirebon
Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Tangerang) -
Seorang remaja , warga kelurahan Cimone Jaya Kecamatan Karawaci Kota Tangerang, Mochamad Khoirul Miftah sekian  tahun  lamanya  mengurus  Ibu dan neneknya yang sedang sakit. Ia begitu tulus dan ikhlas melakukan hal itu semua  , hal itu  dilihat saat ia sedang menggendong neneknya yang sudah lanjut usia  dan kesabarannya membersihkan  luka  yang sudah lama diderita oleh Ibunya.

Tidak pernah terdengar kalimat mengeluh, bila dilihat dari raut wajahnya terlihat ketulusan  ,  keikhlasan , kecintaan  serta pengabdian yang sangat mendalam kepada neneknya  yang  kedua matanya sudah lama tidak bisa  melihat dan saat ini sudah tidak biasa berjalan. Juga bisa dilihat dari kesabarannya membersihkan luka  yang sudah lama dialami oleh Ibunya 

Apa yang dilakukannya banyak yang tidak mengetahui , karena ia sangat tidak ingin apa  yang dilakukanya  diketahui oleh orang lain. 

Untuk mengapresiasikan  ketulusan , keikhlasan  dan pengabdiannya kepada orang tua. Secara diam - diam awak media memantau dan mempublikasikannya dengan tujuan  agar menjadi contoh bagi remaja lainnya di Kota Tangerang 

Awak media menyadari , bahwa pemberitaan ini akan berhadapan dengan sebuah konsekwensi. Yaitu dikomplain, diprotes atau dituntut oleh yang bersangkutan , karena secara diam - diam memantau , meliput dan mangkatnya dalam sebuah pemberitaan 

Namun  ,awak media siap menerima konsekwensi tersebut, karena merasa terharu , tergugah dan menganggap bahwa hal sangat layak dijadikan pemberitaan  sebagai bukti bahwa dikota Tangerang masih ada bahkan mungkin banyak remaja yang tulus dan ikhlas berbakti kepada orang tuanya 

( AWW )
Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Cirebon) -
Forum Masyarakat Sipil untuk Keadilan dan Demokrasi Cirebon (FORMASI Cirebon) menyoroti dugaan skandal suap dan korupsi dalam proyek betonisasi jalan kabupaten yang bersumber dari APBD Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2026 senilai Rp55,5 miliar.

Ketua Umum FORMASI Cirebon, Qorib, menyatakan persoalan tersebut merupakan isu serius yang harus disikapi secara objektif dan tidak boleh bergeser dari substansi utama, yakni dugaan praktik korupsi dalam pengelolaan anggaran publik yang berpotensi merugikan masyarakat serta keuangan negara.

"Persoalan ini harus disikapi secara objektif dan tidak boleh digeser dari substansi utamanya, yaitu dugaan praktik korupsi dalam pengelolaan anggaran publik," kata Qorib dalam keterangan tertulis yang diterima, Jumat (6/3/2026).

FORMASI Cirebon juga menyampaikan keprihatinan atas laporan terhadap sejumlah aktivis di Cirebon ke aparat penegak hukum di Polresta Cirebon terkait dugaan skandal suap yang menyeret nama Ketua DPRD Kabupaten Cirebon.

Menurut Qorib, proses hukum diharapkan berjalan secara objektif dan tidak menimbulkan kesan kriminalisasi terhadap gerakan masyarakat sipil.

Selain itu, FORMASI menilai terdapat indikasi upaya pengalihan isu dari dugaan korupsi proyek betonisasi jalan tersebut yang diduga melibatkan sejumlah pejabat, aparatur sipil negara (ASN), hingga unsur pimpinan DPRD Kabupaten Cirebon.

"Persoalan ini harus dibuka secara tuntas agar masyarakat Kabupaten Cirebon tidak bertanya-tanya dan isu ini tidak dianggap sebagai fitnah semata," ujarnya.

FORMASI Cirebon juga mendesak Polresta Cirebon untuk bertindak profesional dan objektif dalam menangani persoalan tersebut, sehingga tidak menimbulkan kesan bahwa hukum digunakan sebagai alat untuk menekan para aktivis.

Di sisi lain, mereka mengingatkan agar konflik yang terjadi di antara para aktivis tidak dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk mengalihkan perhatian publik dari dugaan skandal korupsi proyek betonisasi jalan tersebut.

FORMASI menyebut dugaan proyek tersebut bahkan telah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka pun meminta lembaga antirasuah itu segera melakukan penyelidikan dan mengusut tuntas dugaan penyimpangan anggaran tersebut.

"KPK harus berani membongkar dan mengusutnya agar kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut tetap terjaga," katanya.

Selain itu, FORMASI juga meminta Pemerintah Kabupaten Cirebon, khususnya Bupati Cirebon, untuk mengambil langkah bijak dengan memediasi para aktivis yang saat ini tengah berkonflik demi menjaga kondusivitas daerah.

Qorib menegaskan setiap rupiah dalam APBD merupakan uang rakyat yang harus dikelola secara transparan dan akuntabel serta bebas dari praktik korupsi.

"Kami akan terus mengawal persoalan ini demi tegaknya hukum, keadilan, serta terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih di Kabupaten Cirebon," ujar Qorib. (Wandi)
AADD Biro Jasa STNK
Back To Top