e-satu.com

95 Hektare Sawah di Desa Kalisapu Cirebon Mengering

E satu.com di July 08, 2026 0

Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Cirebon) - Sebanyak 95 hektare sawah di Desa Kalisapu, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, mengering akibat musim kemarau yang mulai melanda wilayah tersebut.

Pemerintah Desa (Pemdes) Kalisapu mendesak Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Cirebon segera memperbaiki saluran irigasi yang sudah lama tidak berfungsi optimal.

Kuwu Desa Kalisapu, Suhana, mengatakan persoalan yang dihadapi petani bukan hanya dampak musim kemarau, tetapi juga terhambatnya aliran air irigasi dari wilayah Jatisawit menuju Desa Kalisapu. Akibatnya, seluruh areal persawahan seluas sekitar 95 hektare kini mengalami kekeringan.

"Yang terdampak musim kemarau atau kekeringan ini mencapai kurang lebih 95 hektare. Kami berharap Dinas Pengairan segera melakukan perbaikan saluran dari Jatisawit ke Kalisapu. Sawah di Kalisapu merupakan sawah tadah hujan. Dalam setahun hanya bisa panen sekali, padahal masyarakat ingin bisa dua kali panen," kata Suhana saat ditemui di area persawahan Desa Kalisapu, Rabu (8/7/2026).

Pantauan di lokasi menunjukkan hamparan sawah yang biasanya hijau kini berubah menjadi lahan kering dengan tanah pecah-pecah. Tanaman padi tampak menguning dan mati akibat minimnya pasokan air. Bahkan, bongkahan tanah di area persawahan mudah hancur saat diremas karena kondisinya yang sangat kering.

Suhana menjelaskan, saluran irigasi sebenarnya masih tersedia, namun air sudah bertahun-tahun tidak lagi mengalir hingga ke wilayah Kalisapu.

"Irigasi ada di depan, tapi tidak jalan. Dulu sekitar tahun 1970-an sampai 1980-an air melimpah. Memasuki tahun 2000-an aliran mulai terhambat. Air dari Jatisawit ke Kalisapu tidak sampai. Dari Dinas Pengairan juga belum terlihat ada respons," ujarnya.

Ia berharap pemerintah daerah segera melakukan normalisasi dan perbaikan jaringan irigasi agar petani tidak terus bergantung pada hujan. Dengan pasokan air yang memadai, produktivitas pertanian di Desa Kalisapu diharapkan dapat meningkat dan petani bisa kembali melakukan panen lebih dari sekali dalam setahun. (Wn)

Cirebon

KAI Daop 3 Cirebon Angkut 101.918 Ton Barang Selama Semester I 2026

E satu.com di July 08, 2026 0

Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Cirebon )- PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 3 Cirebon (Daop 3 Cirebon) mencatat kinerja positif pada layanan angkutan barang selama Semester I 2026. Total volume barang yang diangkut mencapai 101.918 ton.

Manager Humas KAI Daop 3 Cirebon, Muhibbuddin, mengatakan capaian tersebut menunjukkan meningkatnya kepercayaan pelanggan terhadap layanan angkutan barang berbasis kereta api yang dinilai aman, tepat waktu, efisien, dan ramah lingkungan.

Menurutnya, kereta api menjadi solusi logistik yang mampu mengangkut barang dalam jumlah besar sekaligus mendukung pengurangan emisi karbon melalui peralihan distribusi barang dari jalan raya ke moda transportasi berbasis rel.

"Kereta api menjadi solusi logistik yang mampu mengangkut barang dalam jumlah besar secara aman, tepat waktu, dan lebih efisien. Selain meningkatkan daya saing logistik nasional, angkutan barang berbasis rel juga mendukung penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG)," ujar Muhibbuddin, Rabu (8/7/2026).

Dari total 101.918 ton angkutan barang, komoditas semen menjadi penyumbang terbesar dengan volume 93.840 ton. Sementara itu, angkutan parcel mencapai 1.928,5 ton, Barang Hantaran Potongan (BHP) sebanyak 471,5 ton, serta Angkutan Barang Pendukung Prasarana Perkeretaapian (KLB) sebesar 5.678 ton.

Muhibbuddin menjelaskan, tingginya volume angkutan semen menunjukkan kebutuhan distribusi logistik berbasis kereta api yang terus meningkat.

Menurutnya, ketersediaan sarana angkutan menjadi faktor penting untuk menjaga keandalan distribusi barang agar tetap aman, tepat waktu, dan berkelanjutan.

"Kami akan terus meningkatkan kualitas layanan, memperkuat konektivitas logistik, serta menghadirkan layanan yang semakin andal dan kompetitif guna memenuhi kebutuhan distribusi barang di berbagai sektor," katanya.

KAI Daop 3 Cirebon juga terus mendorong penggunaan angkutan barang berbasis rel sebagai bagian dari upaya mewujudkan sistem logistik nasional yang lebih hijau dan berkelanjutan.

Masyarakat maupun pelaku usaha yang ingin menggunakan layanan ini dapat mendatangi Kantor Angkutan Barang Daop 3 Cirebon di Jalan Kartini Nomor 22, Kejaksan, Kota Cirebon, atau mengakses layanan melalui situs resmi KAI Cargo.

Selain itu, KAI masih membuka peluang kerja sama dengan pelaku usaha, industri, dan penyedia jasa logistik yang membutuhkan layanan distribusi barang menggunakan kereta api.

Menurut Muhibbuddin, penggunaan kereta api untuk distribusi logistik juga berkontribusi mengurangi ketergantungan terhadap angkutan jalan raya, menekan potensi kendaraan over dimension over loading (ODOL), mengurangi kemacetan, serta mendukung penurunan emisi gas rumah kaca.

"Semakin banyak distribusi barang beralih ke kereta api, semakin besar pula kontribusi terhadap terciptanya transportasi yang lebih efisien, aman, dan berkelanjutan," tutupnya. (Wandi)

Cirebon

SMSI Kota Cirebon Gelar Dialog Publik Bahas Kemandirian Ekonomi, Libatkan Pemkot, OJK, BI dan Mahasiswa

E satu.com di July 08, 2026 0

Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Cirebon) - Upaya mendorong kemandirian ekonomi daerah membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak. Berangkat dari semangat tersebut, Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kota Cirebon menggelar Dialog Publik bertema "Kemandirian Ekonomi, Tantangan dan Peluang Masa Depan Kota Cirebon" di Ruang Adipura Kencana Balai Kota Cirebon, Jalan Siliwangi, Rabu (8/7).

Kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi ke-599 Cirebon ini terselenggara atas kerja sama SMSI Kota Cirebon dengan Pemerintah Kota Cirebon, Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon, dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Cirebon.

Dialog publik tersebut menghadirkan sejumlah narasumber yang memiliki kompetensi di bidangnya, di antaranya Sekretaris Daerah Kota Cirebon Iing Daiman, Kepala OJK Cirebon Agus Muntholib, dan Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Cirebon Fickry Widya Nugraha.

Puluhan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di wilayah Cirebon turut hadir sebagai peserta dan mengikuti jalannya diskusi secara antusias.

Ketua SMSI Kota Cirebon, Mastari, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk kontribusi nyata insan pers kepada Kota Cirebon dalam momentum Hari Jadi ke-599.

Menurutnya, media tidak hanya memiliki fungsi menyampaikan informasi, tetapi juga menjadi jembatan edukasi dan ruang diskusi yang mampu melibatkan berbagai elemen masyarakat.

"Melalui dialog publik ini kami ingin memberikan sumbangsih kepada Kota Cirebon. Kami berharap forum seperti ini dapat menjadi wadah bertukar gagasan sekaligus melahirkan pemikiran-pemikiran yang bermanfaat bagi pembangunan ekonomi daerah," ujarnya.

Mastari berharap, melalui dialog publik ini, SMSI Kota Cirebon berharap sinergi antara pemerintah, regulator, media, dunia pendidikan, dan masyarakat dapat terus terjalin dalam membangun kemandirian ekonomi daerah yang berkelanjutan serta mampu menjawab tantangan masa depan.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Iing Daiman mengapresiasi inisiatif SMSI yang menghadirkan ruang diskusi publik dengan melibatkan pemerintah, regulator sektor jasa keuangan, perbankan, serta kalangan akademisi.

Menurutnya, forum seperti ini perlu lebih sering diselenggarakan karena memiliki nilai edukatif yang tinggi, khususnya bagi generasi muda yang akan menjadi pelaku pembangunan di masa mendatang.

"Saya mengapresiasi teman-teman SMSI yang telah menyelenggarakan dialog publik ini. Dengan menghadirkan narasumber dari OJK, Bank Indonesia, dan pemerintah daerah, kegiatan ini menjadi ruang edukasi yang sangat baik bagi masyarakat, khususnya mahasiswa," kata Iing.

Ia menilai materi yang disampaikan, terutama mengenai literasi keuangan, sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Pemahaman mengenai pengelolaan keuangan, akses terhadap layanan keuangan, hingga pengembangan usaha menjadi bekal penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih mandiri secara ekonomi.

"Tadi juga ada materi tentang literasi keuangan. Ini penting agar masyarakat semakin sadar dan semakin melek terhadap pengelolaan keuangan. Saya melihat para mahasiswa juga sangat interaktif dengan banyak pertanyaan yang disampaikan kepada narasumber," ungkapnya.

Antusiasme peserta juga terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan selama sesi diskusi berlangsung. Berbagai isu mulai dari penguatan UMKM, akses pembiayaan, hingga peluang pengembangan ekonomi lokal menjadi topik yang mendapat perhatian.

Salah seorang peserta, Siti Nur Asih, mahasiswa Universitas Bunga Bangsa Cirebon mengaku memperoleh banyak wawasan baru setelah mengikuti dialog publik tersebut.

Menurutnya, materi yang disampaikan para narasumber membuka pemahamannya mengenai pentingnya penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai salah satu penggerak ekonomi daerah.

"Kesannya sangat menarik sekali. Kegiatan ini membuat kami lebih melek tentang bagaimana cara meningkatkan UMKM di Kota Cirebon, khususnya melalui dukungan literasi keuangan dan pengembangan usaha," ungkapnya.

Ia berharap Pemerintah Kota Cirebon bersama Bank Indonesia dan OJK terus memperkuat pendampingan terhadap para pelaku UMKM agar mampu berkembang, naik kelas, dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian Kota Cirebon. (Wandi)

Tangerang

Pelayanan RS Sari Asih Karawaci, Is The Best

E satu.com di July 08, 2026 0

Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Tangerang) - Pelayanan yang diberikan RS Sari Asih Karawaci dinilai layak mendapatkan apresiasi. Mulai dari proses pendaftaran, pelayanan administrasi, hingga penanganan medis kepada pasien berjalan dengan tertib, cepat, profesional, dan mengedepankan sikap humanis.

Keramahan para dokter, perawat, serta seluruh tenaga kesehatan menjadi nilai tambah yang membuat pasien merasa nyaman, tenang, dan mendapatkan perhatian secara maksimal selama menjalani perawatan. Sikap penuh empati yang ditunjukkan oleh seluruh petugas kesehatan juga meninggalkan kesan positif bagi pasien maupun keluarga yang mendampingi.

Hal tersebut disampaikan oleh warga Kota Tangerang, Mochamad Khoirul Miftah, yang beberapa waktu lalu mendampingi orang tuanya menjalani perawatan selama tiga hari di RS Sari Asih Karawaci dengan menggunakan layanan BPJS Kesehatan.

"Kami benar-benar sangat berterima kasih kepada pihak RS Sari Asih Karawaci yang telah melayani pasien dengan sepenuh hati, termasuk orang tua kami yang beberapa waktu lalu menjalani perawatan selama tiga hari di rumah sakit ini," ungkap Khoirul Miftah di kediamannya, Jalan Untung Suropati II RT 03/08, Kelurahan Cimone Jaya, Kecamatan Karawaci, Rabu (8/7/2026).

Ia menjelaskan, saat pertama kali dibawa ke rumah sakit, orang tuanya mengalami diare disertai buang air besar terus-menerus. Selain itu, pasien juga memiliki keluhan saraf kejepit yang menyebabkan kesulitan bergerak dan merasakan nyeri hebat ketika bangun dari tempat tidur.

"Alhamdulillah, berkat penanganan yang cepat dan baik dari tim medis RS Sari Asih Karawaci, kondisi diare orang tua kami sudah sembuh. Saat ini beliau tinggal menjalani proses pemulihan akibat saraf kejepit yang dideritanya," tambahnya.

Khoirul juga mengapresiasi pelayanan tambahan yang diberikan pihak rumah sakit. Menurutnya, setelah dinyatakan boleh pulang, orang tuanya diantarkan menggunakan mobil ambulans milik RS Sari Asih tanpa dipungut biaya.

"Alhamdulillah, kami tidak dikenakan biaya untuk penggunaan mobil ambulans karena kondisi pasien memang layak mendapatkan bantuan. Sebelumnya kami juga telah berkomunikasi dengan Pak Arief Wismansyah untuk memohon bantuan gratis. Kami sangat bersyukur atas perhatian dan kepedulian yang diberikan," pungkasnya.

Pelayanan kesehatan yang profesional, cepat, serta mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan menjadi salah satu alasan mengapa RS Sari Asih Karawaci mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Harapan masyarakat, kualitas pelayanan seperti ini dapat terus dipertahankan bahkan ditingkatkan, sehingga semakin banyak warga yang merasakan manfaat pelayanan kesehatan yang prima tanpa membedakan latar belakang maupun status kepesertaan BPJS Kesehatan.

(AWW)

Indramayu

Satpol PP Indramayu Sebut Penindakan Miras Terkendala Aturan, Usulkan Revisi Perda Larangan Alkohol

E satu.com di July 07, 2026 0

Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Indramayu) - Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Indramayu, Asep Afandy, memberikan penjelasan terkait efektivitas penegakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 15 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2005 mengenai Pelarangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Indramayu.

Dalam keterangannya di ruang kerja, Senin (6/7/2026), Asep menjelaskan bahwa penindakan secara represif terhadap dugaan pelanggaran perda tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Menurutnya, setiap operasi penegakan hukum harus mengikuti ketentuan yang berlaku, termasuk memperoleh izin dari Ketua Pengadilan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

"Kita tidak bisa asal melakukan operasi ke setiap bandar yang ada di Indramayu karena harus ada izin dari Ketua Pengadilan sebagaimana diatur dalam KUHAP terbaru serta surat edaran dari Kemendagri," ujar Asep.

Dalam klarifikasi tersebut, Asep didampingi Kepala Bidang Penegakan Perda Abdul Fatah serta Kepala Seksi Penyelidikan (Lidik) Satpol PP Kabupaten Indramayu.

Kepala Seksi Lidik Satpol PP Indramayu menambahkan, pihaknya juga menemukan kendala lain saat melakukan operasi penertiban. Menurutnya, terdapat sejumlah pelaku usaha yang telah mengantongi izin usaha tertentu.

"Saat gelar operasi, ternyata ada beberapa bandar yang sudah mengantongi izin juga," ungkapnya.

Selain menjelaskan kendala di lapangan, Asep juga menyampaikan harapannya agar pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap regulasi yang berlaku. Ia mengusulkan adanya perubahan terhadap Perda yang selama ini menerapkan larangan total atau nol persen alkohol di Kabupaten Indramayu.

"Nanti kami coba mengusulkan kepada Bapak Bupati agar perda nol persen alkohol di Indramayu ada perubahan, minimal diperbolehkan sampai 10 persen, sehingga ada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk dari pemilik kafe maupun KTV," katanya.

Sebelumnya, e-satu.com memberitakan mengenai kondisi yang disebut sebagai "darurat" peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Indramayu. Efektivitas Perda Nomor 15 Tahun 2006 pun dipertanyakan karena dinilai belum mampu menekan peredaran minuman beralkohol secara maksimal.

Pengamat kebijakan publik, M. Renaldi, S.H., menilai lemahnya implementasi perda menjadi salah satu penyebab masih maraknya dugaan peredaran minuman beralkohol di daerah tersebut. Menurutnya, pendekatan preventif yang selama ini dilakukan belum cukup efektif sehingga diperlukan langkah represif yang lebih terukur.

"Kalau saya melihat apa yang terjadi di Kabupaten Indramayu tentang pencegahan mihol, jelas di dalam perda itu melarang semua jenis minuman beralkohol dan kadarnya. Sehingga pendekatan represif perlu dilakukan," ujar Renaldi.

Ia menegaskan bahwa perda secara jelas melarang produksi, distribusi, penyimpanan, hingga pemasukan minuman beralkohol ke wilayah Kabupaten Indramayu tanpa pengecualian. Karena itu, menurutnya, ketegasan regulasi harus diikuti dengan penegakan hukum yang konsisten.

"Artinya, aturan yang tegas harus disertai tindakan yang tegas dan terukur oleh penegak perda. Jangan sampai ini hanya sebatas simbol atau sekadar menakut-nakuti pelaku usaha," katanya.

Renaldi juga menyoroti dugaan perubahan pola distribusi minuman beralkohol yang kini dilakukan secara lebih tertutup. Ia menyebut peredaran diduga menyasar sejumlah tempat hiburan malam di jalur Pantura Indramayu maupun kawasan pusat kota. Selain itu, ia mengungkap adanya dugaan penggunaan sistem pemesanan dan pengantaran langsung atau cash on delivery (COD) yang dinilai membuat transaksi lebih sulit terdeteksi aparat.

"Sekarang yang terlihat juga adanya pola COD. Jadi pembeli tidak perlu datang, cukup memesan lalu barang dikirim ke lokasi tujuan," ungkapnya.

Menurut Renaldi, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum agar perda tidak kehilangan efektivitas dalam menekan pelanggaran yang terus berulang.

"Upaya-upaya tegas kepada oknum pemasok harus ditekankan. Jangan sampai ada praktik 'uang damai' di jalan," tegasnya.

(Tri Hadi)

Ekonomi

OJK Optimalkan SLIK, Akses Kredit UMKM dan KPR Program 3 Juta Rumah Dipercepat

E satu.com di July 07, 2026 0

Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Jakarta) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mengoptimalkan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) untuk memperkuat kualitas informasi debitur sekaligus mempercepat akses pembiayaan bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM dan penerima manfaat Program 3 Juta Rumah.

Peluncuran optimalisasi SLIK dilakukan Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, di Kantor OJK, Jakarta, Senin (6/7/2026).

Friderica mengatakan, optimalisasi SLIK merupakan bagian dari komitmen OJK untuk meningkatkan penyaluran kredit yang berkualitas, tepat sasaran, serta menjaga stabilitas sektor keuangan.

Mulai berlaku 1 Juli 2026, pembaruan data kredit atau pembiayaan oleh pelaku jasa keuangan wajib dilakukan paling lambat tiga hari kerja setelah pelunasan.

Selain itu, informasi debitur dalam SLIK kini menerapkan batas nominal di atas Rp1 juta agar data yang ditampilkan lebih proporsional dan relevan dalam proses analisis kredit.

Menurut Friderica, data debitur yang lebih akurat dan mutakhir akan mempercepat proses penyaluran pembiayaan perumahan, termasuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi dalam Program 3 Juta Rumah.

"Langkah ini diharapkan mampu memperluas akses kredit bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pelaku UMKM, serta kelompok masyarakat yang selama ini masih memiliki keterbatasan akses terhadap layanan keuangan formal," ujarnya.

Meski demikian, Friderica menegaskan SLIK bukan satu-satunya faktor penentu persetujuan kredit. Keputusan tetap berada di masing-masing lembaga jasa keuangan berdasarkan analisis kelayakan usaha, manajemen risiko, dan prinsip kehati-hatian.

Sementara itu, Maruarar Sirait mengapresiasi langkah OJK yang dinilai dapat mempercepat penyaluran pembiayaan perumahan kepada masyarakat.

Hingga Juli 2026, SLIK telah digunakan oleh 2.169 pelapor yang terdiri dari bank, perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, pergadaian, koperasi simpan pinjam, hingga lembaga jasa keuangan lainnya.

Pemanfaatan SLIK juga terus meningkat dengan rata-rata 31 juta permintaan Informasi Debitur (iDeb) setiap bulan. Bahkan, pada April 2026 tercatat mencapai 35,3 juta permintaan.

OJK menyebut optimalisasi SLIK diarahkan untuk memperluas akses pembiayaan, mempercepat pembaruan data debitur, meminimalkan pengaduan akibat data pelunasan yang belum diperbarui, serta memperkuat sistem pelaporan kredit yang lebih kredibel.

Di sisi lain, kinerja intermediasi sektor jasa keuangan juga terus tumbuh. Hingga Mei 2026, kredit perbankan tercatat meningkat 11,51 persen secara tahunan menjadi Rp8.918 triliun.

Sementara itu, penyaluran kredit UMKM mencapai sekitar Rp1.500 triliun dan kredit perumahan tumbuh 4,99 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. (Wandi)