e-satu.com

Ratusan Toyota Kijang Dari Berbagai Daerah Padati Cirebon, Ini Acaranya

E satu.com di November 07, 2026 0

Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Cirebon) - Ratusan mobil Toyota Kijang dari berbagai generasi memadati halaman salah satu hotel di Jalan Siliwangi, Kota Cirebon, Sabtu (7/11/2026).

Mobil-mobil tersebut datang dari berbagai daerah di Indonesia untuk mengikuti Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) ke-17 Indonesia Kijang Club (IKC).

Pemandangan menarik terlihat dari beragamnya Toyota Kijang yang hadir. Mulai dari mobil keluaran lawas yang masih mempertahankan tampilan orisinal hingga kendaraan yang sudah mendapat sentuhan modifikasi.

Bahkan, sejumlah Toyota Kijang keluaran 1981 dan 1988 turut dipamerkan dalam kegiatan tersebut. Kehadiran mobil-mobil lintas generasi ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para pencinta otomotif.

Ketua Pelaksana Rapimnas ke-17 IKC, Syarif Abdillah, mengatakan jumlah kendaraan yang sudah hadir sementara mencapai sekitar 200 unit. Jumlah tersebut diperkirakan masih bertambah karena sejumlah rombongan dari luar daerah masih dalam perjalanan menuju Cirebon.

"Kurang lebih sekitar 200 unit mobil dari chapter-chapter yang ada di seluruh Indonesia Raya," kata Syarif di Kota Cirebon, Sabtu (7/11/2026).

Menurutnya, IKC tidak membatasi tahun produksi kendaraan yang bisa bergabung. Seluruh generasi Toyota Kijang, mulai dari keluaran paling tua hingga terbaru, memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi bagian dari komunitas tersebut.

"Untuk Indonesia Kijang Club itu tidak dibatasi dari tahunnya. Jadi dari mulai Kijang yang tertua sampai termuda," ujarnya.

"Paling tua ada tahun 81, ada 88. Yang orisinal juga ada, yang modifikasi semua ada," tambahnya.

Anggota yang datang pun berasal dari berbagai penjuru Indonesia. Di antaranya Batam, Bali, Makassar, Pekanbaru, Palembang, Medan, Surabaya, Banyuwangi, Gunung Kidul, serta sejumlah daerah lainnya di Pulau Jawa.

Rapimnas ke-17 ini merupakan agenda rutin Indonesia Kijang Club yang diselenggarakan setiap dua tahun sekali. Salah satu agenda penting dalam pertemuan tersebut adalah menentukan chapter yang akan menjadi tuan rumah Gathering Nasional (GATNAS) pada tahun berikutnya.

Berbeda dengan GATNAS yang mempertemukan anggota IKC dari seluruh Indonesia, Rapimnas lebih berfokus pada pertemuan jajaran pengurus. Pesertanya merupakan perwakilan masing-masing chapter, khususnya ketua dan wakil ketua.

Dalam forum tersebut, setiap chapter juga memiliki kesempatan menyampaikan kesiapan apabila berminat menjadi penyelenggara GATNAS.

Meski agenda Rapimnas sebenarnya hanya dihadiri perwakilan pengurus, antusiasme anggota untuk datang ke Cirebon ternyata cukup tinggi. Jumlah kendaraan yang hadir bahkan diperkirakan bisa menembus 200 unit.

"Alhamdulillah sebetulnya Rapimnas ini hanya perwakilan ketua cabang. Sebetulnya hanya dua orang, cuma animonya sampai sekarang alhamdulillah menyampai di atas 200 mobil. Ini belum pada datang, sebagian masih ada di jalan," ungkapnya.

Rangkaian kegiatan dimulai pada Sabtu siang dengan kedatangan peserta dari berbagai daerah. Selanjutnya, pada sore hari, anggota mengikuti kegiatan car meet-up serta test drive Toyota Veloz Hybrid.

Memasuki malam hari, kegiatan terbagi menjadi dua agenda. Para ketua dan wakil ketua chapter mengikuti rapat internal, sementara peserta lainnya menikmati hiburan yang disertai pembagian doorprize.

Sejumlah doorprize khusus juga disiapkan, di antaranya untuk chapter dengan jarak kedatangan terjauh dan chapter dengan jumlah anggota terbanyak yang hadir.

Syarif berharap Rapimnas ke-17 IKC di Kota Cirebon dapat berlangsung lancar. Ia juga ingin para peserta yang datang dari berbagai daerah mendapatkan pengalaman menyenangkan sekaligus mempererat hubungan antarchapter.

"Ya harapannya sih yang paling utama Rapimnas ini dapat berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan apa pun. Kemudian teman-teman yang datang ke Cirebon merasa senang dan puas, bahwa main ke Cirebon, bertemu di sini, silaturahmi dengan chapter-chapter yang lain," pungkasnya. (Wandi)

Opini

Wow... Segini Hak Keuangan Kepala OPD dan Dewan Kota Tangerang : Bagaimana Empati dan Kepedulian Mereka Terhdap Masyarakat ?

E satu.com di November 07, 2026 0

Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

Tangerang || Mungkin tidak banyak masyarakat yang mengetahui berapa besar hak keuangan pejabat pemerintahan dan anggota DPRD Kota Tangerang setiap bulannya. Padahal, berbagai penghasilan dan tunjangan tersebut dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang salah satu sumber pendapatannya berasal dari pajak masyarakat.

Di tengah kondisi masyarakat yang masih menghadapi berbagai persoalan, mulai dari pelayanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, lapangan pekerjaan hingga persoalan ekonomi, besarnya hak keuangan para pejabat tentu menarik untuk diketahui publik.

Bukan berarti kepala OPD maupun anggota DPRD tidak berhak menerima penghasilan dan tunjangan. Namun, masyarakat juga berhak mengetahui berapa besar anggaran yang digunakan untuk membiayai hak keuangan mereka.

Berdasarkan rincian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dalam Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Standar Harga Satuan, terdapat sejumlah jabatan pimpinan perangkat daerah dengan nilai TPP cukup besar.

Beberapa di antaranya:

- Sekretaris Daerah: Rp44 juta per bulan.

- Inspektur: Rp23,6 juta per bulan.

- Asisten Sekda: Rp23,5 juta per bulan.

- Kepala BPKAD: Rp20 juta per bulan.

- Kepala Bapperida: Rp20 juta per bulan.

- Kepala Bapenda: Rp20 juta per bulan.

- Kepala Disdukcapil: Rp20 juta per bulan.

- Staf Ahli Wali Kota: Rp18 juta per bulan.

- Kepala OPD lainnya dalam klasifikasi A: Rp17 juta per bulan.

Perlu diketahui, angka tersebut merupakan komponen TPP, bukan keseluruhan penghasilan. Belum termasuk gaji pokok dan komponen lain yang sah. Besaran yang benar-benar diterima juga mengikuti ketentuan pembayaran dan potongan yang berlaku.

Sementara itu, hak keuangan anggota DPRD Kota Tangerang juga menjadi perhatian publik.

Pendapatan anggota DPRD disebut mencapai sekitar Rp72,24 juta per bulan berdasarkan penjumlahan sejumlah komponen penghasilan dan tunjangan.

Angka tersebut bukan semata-mata gaji pokok, melainkan gabungan beberapa komponen hak keuangan anggota legislatif.

Dengan demikian, masyarakat perlu mendapatkan informasi yang terbuka mengenai rincian komponen dan besaran yang berlaku pada tahun anggaran 2026.

Persoalannya bukan sekadar siapa yang menerima penghasilan lebih besar. Yang lebih penting adalah bagaimana tanggung jawab, empati dan kepedulian mereka terhadap masyarakat

Kepala OPD memiliki tugas menjalankan program pemerintah, mengelola anggaran, meningkatkan pelayanan publik, serta memastikan program pembangunan berjalan sesuai target.

Sementara anggota DPRD memiliki tanggung jawab dalam pembentukan peraturan daerah, penganggaran, dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.

Artinya, keduanya memiliki tanggung jawab besar yang harus dibuktikan melalui hasil kerja.

Lantas, apakah besarnya hak keuangan tersebut sudah sebanding dengan kualitas pelayanan dan hasil pembangunan yang dirasakan masyarakat?

Pertanyaan ini layak dijawab secara terbuka.

Jangan sampai masyarakat harus terus mengeluhkan pelayanan yang belum maksimal, sementara anggaran untuk membiayai hak keuangan pejabat tetap menjadi bagian rutin dari belanja daerah

Pemerintah perlu memahami bahwa setiap rupiah dalam APBD harus dipertanggungjawabkan.Masyarakat membayar pajak, tetapi mereka juga masih harus berhadapan dengan berbagai persoalan sehari-hari.

Ada warga yang membutuhkan perbaikan jalan, ada yang mengeluhkan pelayanan kesehatan, ada orang tua yang kesulitan membiayai pendidikan anak, dan ada pula masyarakat yang masih membutuhkan pekerjaan.

Karena itu, keterbukaan mengenai penghasilan dan tunjangan pejabat bukan sesuatu yang berlebihan.Justru hal tersebut merupakan bagian dari transparansi penggunaan uang daerah.

Pejabat tidak perlu merasa terganggu ketika masyarakat mempertanyakan besarnya hak keuangan mereka. Sebab, pertanyaan tersebut merupakan bagian dari kontrol publik terhadap penggunaan anggaran.

Masyarakat tidak hanya ingin mengetahui berapa besar uang yang diterima para pejabat, tetapi juga ingin melihat apa yang sudah mereka kerjakan untuk kepentingan rakyat.Sebab, uang daerah harus kembali kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan yang baik, pembangunan yang merata, dan kesejahteraan yang benar-benar dirasakan.

Penulis: Asep Wawan Wibawan (Jurnalis E satu.com)

Cirebon Politik

Musda XI Golkar Kota Cirebon, Daniel Mutaqien Bicara Aklamasi dan Target 2029

E satu.com di November 07, 2026 0

Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Kota Cirebon) - Musyawarah Daerah (Musda) XI DPD Partai Golkar Kota Cirebon memasuki babak penting.

Andrie Sulistio menjadi satu-satunya bakal calon yang dinyatakan memenuhi syarat untuk maju sebagai calon Ketua DPD Partai Golkar Kota Cirebon.

Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Daniel Mutaqien Syarifuddin mengatakan, berdasarkan hasil verifikasi tim, hanya satu bakal calon yang mendaftarkan diri dan dinyatakan memenuhi persyaratan.

“Perkembangannya, berdasarkan hasil verifikasi dari tim Jawa Barat, hanya satu orang dari bakal calon menjadi calon. Berarti kalau hanya satu orang, bisa dipastikan ini akan terjadi aklamasi,” katanya, Sabtu 7 November 2026.

Menurutnya, mekanisme aklamasi justru diharapkan dapat menjaga kekompakan dan soliditas internal Partai Golkar, khususnya di Kota Cirebon.

Daniel berharap setelah Musda selesai, seluruh kader dapat kembali berkonsentrasi menghadapi agenda politik dan pemilu yang akan datang.

“Memang itu yang kami harapkan, kami inginkan agar kekompakan dan kesolidan tetap terjaga. Mudah-mudahan dengan terjadinya aklamasi ini, teman-teman juga bisa lebih terkonsentrasi menghadapi event-event pemilu yang akan datang,” ujarnya.

Daniel juga menyoroti capaian Partai Golkar di Kota Cirebon.

Menurutnya, Golkar telah berhasil menempatkan kadernya di posisi strategis, baik di eksekutif maupun legislatif.

Karena itu, tantangan kepengurusan mendatang bukan hanya mempertahankan capaian yang telah diraih, tetapi juga meningkatkan perolehan suara dan kursi di DPRD kota Cirebon pada Pemilu 2029.

" Tugas besarnya untuk bisa mempertahankan apa yang sudah dicapai, kemudian bisa menambah kursi dan menambah suara di Kota Cirebon," katanya.

Sementara itu, Andrie Sulistio menyatakan, kepengurusan periode keduanya akan memprioritaskan upaya mempertahankan hasil yang telah dicapai Golkar Kota Cirebon pada Pemilu 2024. Namun, peluang menambah kursi DPRD juga menjadi salah satu target yang akan dibahas lebih lanjut.

Andrie mengatakan, pengurus belum merumuskan secara terperinci program kerja maupun target politik untuk periode mendatang. Pembahasan tersebut akan dilakukan setelah Musda melalui rapat kerja bersama jajaran partai.

Selain memperkuat posisi di DPRD, Golkar Kota Cirebon juga mulai mengarahkan perhatian pada Pilkada berikutnya. Andrie menyebut partainya akan membidik Wali Kota Cirebon Effendi Edo untuk kembali maju dalam pemilihan kepala daerah atau mempertahankan jabatan selama dua periode.

Meski demikian, Golkar belum menentukan siapa sosok yang akan mendampingi Effendi Edo apabila kembali diusung. Andrie menegaskan pembahasan mengenai pasangan calon masih terlalu dini untuk diputuskan.

Ia menyebut penentuan kandidat kepala daerah perlu melibatkan komunikasi dengan partai politik lain. Golkar berencana memulai safari politik setelah seluruh partai menyelesaikan musyawarah daerah dan menetapkan kepengurusan masing-masing.

"Komunikasi politik tersebut nantinya menjadi bagian dari pembahasan mengenai arah koalisi dan calon kepala daerah yang akan diusung pada kontestasi politik mendatang," tandasnya. (Wandi)

Cirebon Politik

Gerindra Kota Cirebon Yakin Survei Prabowo Naik Lagi, Ini Alasannya

E satu.com di November 07, 2026 0

Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Kota Cirebon) - DPC Partai Gerindra Kota Cirebon optimistis tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Prabowo Subianto akan kembali meningkat.

Meski sejumlah hasil survei menunjukkan adanya penurunan elektabilitas, Gerindra menilai kondisi tersebut harus menjadi bahan evaluasi terhadap pelaksanaan program pemerintah.

Wakil Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) DPC Partai Gerindra Kota Cirebon, Fitrah Malik, mengatakan berbagai program strategis nasional yang dijalankan pemerintahan Prabowo Subianto diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menurutnya, program tersebut menyentuh berbagai sektor, terutama masyarakat lapisan bawah, mulai dari penguatan koperasi desa, Kampung Nelayan, swasembada pangan, hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan hilirisasi.

"Ke depan diharapkan program-program ini benar-benar bisa bermanfaat bagi masyarakat, khususnya kalangan bawah. Ada koperasi Merah Putih, Kampung Nelayan, swasembada pangan untuk menjaga kedaulatan bangsa, MBG, kemudian hilirisasi," ujar Fitrah Malik, kepada wartawan, Sabtu (7/11/2026).

Fitrah yang juga menjabat Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon itu menilai, pemerintahan Prabowo juga perlu membuktikan komitmennya dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu.

Ia menyinggung anggapan yang selama ini berkembang di masyarakat bahwa hukum kerap disebut tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas.

Namun, menurut Fitrah, penanganan sejumlah perkara yang menyeret pejabat tinggi menjadi bukti bahwa penegakan hukum harus berlaku sama bagi semua pihak.

"Prabowo membuktikan bahwa hukum itu sama untuk semua, bahkan lebih tajam ke atas daripada ke bawah. Seperti yang sudah kita saksikan bersama, banyak petinggi yang menjadi tersangka, termasuk yang baru-baru ini," katanya.

Terkait harapan agar Prabowo kembali melanjutkan kepemimpinan hingga dua periode, Fitrah menyebut hal tersebut merupakan keinginan yang wajar dari kader partai.

Menurutnya, sebagai kader Gerindra, pihaknya tentu berharap Ketua Umum sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra tersebut dapat melanjutkan pemerintahan sesuai dengan ketentuan dan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara itu, menanggapi penurunan hasil survei terhadap Prabowo, Fitrah mengakui bahwa pelaksanaan sejumlah program strategis nasional masih menghadapi berbagai persoalan.

Meski demikian, ia menegaskan persoalan tersebut tidak seharusnya menjadi alasan untuk menghentikan program. Sebaliknya, pemerintah perlu melakukan evaluasi dan perbaikan agar pelaksanaannya semakin optimal.

"Ketika ada masalah, bukan berarti programnya yang dihilangkan, tetapi masalahnya yang kita evaluasi dan perbaiki," tegasnya.

Fitrah mengaku tetap optimistis tingkat kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap Prabowo akan kembali meningkat seiring dengan perbaikan pelaksanaan program pemerintah.

"Insyaallah saya punya keyakinan ke depan survei Pak Prabowo akan naik kembali. Alhamdulillah, walaupun saat ini survei Pak Prabowo turun, tetapi dari sisi kepartaiannya meningkat tajam," ungkapnya.

Ia menambahkan, seluruh kader Gerindra di daerah akan terus berupaya mengawal pelaksanaan program strategis nasional maupun program pemerintah lainnya agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

"Insyaallah kami berupaya. Semangat seluruh kader adalah mengawal program-program strategis nasional ini dan program lainnya," pungkasnya. (Wandi)

Polres Kuningan

Polisi Salurkan Bantuan Material Bangunan Kepada Korban Kebakaran

E satu.com di November 07, 2026 0

Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Kuningan) - Sebagai bentuk kepedulian dan empati mendalam terhadap warga yang tertimpa musibah, Polres Kuningan menggelar aksi kemanusiaan bertajuk Bakti Sosial Polisi Peduli Korban Kebakaran di Desa Sumbakeling, Kecamatan Pancalang, Kabupaten Kuningan, Jumat (06/11/2026).

Kegiatan penyaluran bantuan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Kuningan AKBP Bellen Anggara Pratama, aksi sosial ini turut dihadiri oleh Kasat Lantas AKP Aktuin Moniharapon, Kasat Reskrim AKP Abdul Azis, Kasat Binmas AKP Nurjani, Kasat Intelkam AKP Asep Dodi Hermawan, Kapolsek Pancalang Ipda Lukman Hakim, Kepala Desa Sumbakeling Didi Rodiman, serta para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan warga setempat.

Bantuan material bangunan diserahkan secara langsung untuk mempercepat pemulihan rumah Bapak Apandi yang hangus terbakar pada peristiwa musibah kebakaran hari Minggu, 25 Oktober 2026 lalu. Adapun paket bantuan yang disalurkan meliputi semen, keramik, cat tembok, plafon PVC, hingga genteng beserta kerangka atap baja ringan.

Kapolres Kuningan AKBP Bellen Anggara Pratama, menyampaikan bahwa kehadiran Polri di tengah warga yang tertimpa musibah merupakan wujud pengabdian dan komitmen kepolisian untuk selalu ada mendampingi masyarakat dalam keadaan suka maupun duka.

"Musibah ini menjadi duka kita bersama. Bantuan bahan bangunan ini kami berikan dengan harapan dapat membantu proses pembangunan kembali rumah Bapak Apandi sehingga bisa segera ditempati secara layak. Kami ingin memastikan masyarakat merasakan hadirnya Polri di tengah situasi darurat," ujar AKBP Bellen Anggara Pratama.

Kepala Desa Sumbakeling Didi Rodiman bersama keluarga korban menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kapolres Kuningan beserta jajaran atas perhatian dan dukungan nyata yang diberikan bagi warganya.

Seluruh rangkaian kegiatan bakti sosial peduli korban kebakaran di Desa Sumbakeling tersebut berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar. (Heri)

Cirebon Politik

Gerindra Kota Cirebon Bekali Kader Pendidikan Politik, Antisipasi Hoaks

E satu.com di November 07, 2026 0

Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Kota Cirebon) - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kota Cirebon menggelar pendidikan politik bagi kader untuk memperkuat pemahaman politik sekaligus membentengi pengurus dan anggota partai dari maraknya informasi bohong atau hoaks.

Kegiatan yang menjadi agenda rutin tahunan tersebut juga dimanfaatkan sebagai momentum penyegaran kepengurusan serta memperkuat konsolidasi internal partai.

Ketua DPC Partai Gerindra Kota Cirebon, H. Eman Sulaeman, mengatakan pendidikan politik merupakan bagian dari pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari pemerintah.

Sesuai ketentuan, bantuan keuangan partai politik dialokasikan sebesar 40 persen untuk kebutuhan kesekretariatan dan 60 persen untuk pendidikan politik.

"Melalui kegiatan ini, kami memberikan pendidikan politik kepada kader agar memiliki pemahaman yang baik dan mampu meng-counter berbagai informasi hoaks atau disinformasi yang berkembang di masyarakat," kata Eman, Sabtu (7/11/2026).

Menurutnya, kader partai harus memiliki kemampuan menyikapi berbagai isu secara kritis. Terlebih, di tengah derasnya arus informasi, tidak sedikit kabar yang berpotensi menyesatkan dan tidak sesuai dengan fakta.

Dalam kesempatan tersebut, Eman juga menyampaikan dukungannya terhadap sejumlah program strategis nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto, salah satunya program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ia menilai program MBG memiliki tujuan positif karena menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, terutama kelompok ekonomi bawah.

Meski demikian, Eman tidak menampik masih terdapat sejumlah persoalan dalam pelaksanaan program tersebut. Namun, ia meminta masyarakat tidak terburu-buru menilai program MBG gagal.

Menurutnya, berbagai kekurangan yang muncul harus menjadi bahan evaluasi dan pembenahan agar pelaksanaannya semakin baik.

"Program ini tidak bisa dirasakan hasilnya secara instan. Tentu ada pembenahan-pembenahan, karena kita tahu mungkin ada masalah dalam pelaksanaannya. Tetapi sekarang sedang diperbaiki agar ke depan menjadi lebih baik," ujarnya.

Eman menegaskan, program strategis nasional perlu mendapat dukungan karena dinilai sebagai investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan generasi mendatang.

Ia mencontohkan Jepang yang mampu membangun kualitas sumber daya manusia hingga berkembang menjadi negara maju melalui proses pembangunan yang berkelanjutan.

Tak hanya menyatakan dukungan terhadap program pemerintahan, Eman juga mengungkapkan optimismenya terhadap peluang Prabowo Subianto melanjutkan kepemimpinan untuk periode kedua.

Menurutnya, harapan tersebut harus dibarengi kerja nyata dan pembuktian kepada masyarakat.

"Semua harus punya mimpi. Dari mimpi itu kita buktikan. Melalui kader, kami juga memberikan semangat agar bersama-sama mengawal beliau untuk bisa menjadi presiden dua periode," ungkapnya.

Eman mengaku optimistis lantaran sejumlah program Prabowo dinilainya berorientasi pada kepentingan masyarakat. Mulai dari sektor pendidikan hingga penguatan kemandirian nasional, termasuk bidang pertanian.

Ia berharap berbagai program tersebut dapat berjalan secara berkelanjutan sehingga manfaatnya semakin dirasakan masyarakat.

"Saya masih optimistis beliau melakukan ini untuk rakyat. Harapan saya, program-program ini bisa terus berlanjut pada dua periode ke depan, karena menurut saya lima tahun saja belum cukup," pungkasnya. (Wandi)