Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Tangerang) -
Polres Tangerang Selatan mengadakan konferensi pers untuk mengungkap kasus pembunuhan dan pengeroyokan yang menewaskan Prada Arif Budi Sampurna, prajurit Yonif 804/Dharma Bakti Asasta Yudha, Kodam XVII/Cenderawasih. Acara ini berlangsung di Aula Guyub Lantai 4 Polres Tangerang Selatan pada Jumat (24/7/2026).

Konferensi pers tersebut dipimpin oleh Kapolres Tangerang Selatan AKBP Boy Jumalolo bersama sejumlah pejabat seperti Kasiintel Kasrem 052/Wijayakrama Kolonel Inf M. Zia Ulhaq, Danden Inteldam XVII/Cenderawasih Letkol Inf Nasser, Kabag PAM Kodiklat TNI Letkol CPM Erwan, Dandenpom Jaya/1 Tangerang Mayor CPM Dio Muhammad Putra Utama, dan Wakapolres Tangerang Selatan Kompol M. Tri Yandi Permana. Kegiatan ini juga dihadiri oleh unsur Kejaksaan serta media nasional dan daerah.

Kapolres menyampaikan rasa belasungkawa kepada keluarga almarhum Prada Arif Budi Sampurna dan menegaskan bahwa Polres Tangerang Selatan bergerak cepat, berkoordinasi dengan Denpom Jaya/1 Tangerang, Korem 052/Wijayakrama, dan pihak terkait untuk mengungkap para pelaku serta menjamin proses hukum yang profesional.

Melalui penyelidikan yang sigap dan berkelanjutan, aparat gabungan berhasil menangkap tujuh tersangka yang diduga terlibat dalam kejahatan ini. Tiga dari tersangka ditahan di Polres Tangerang Selatan, sementara empat lainnya di Polda Metro Jaya guna proses hukum lebih lanjut.


Kasat Reskrim Polres Tangerang Selatan AKP Wira Graha Setiawan, S.Tr.K., S.I.K., CBA., menjelaskan bahwa pengungkapan kasus dilakukan melalui olah tempat kejadian perkara, pemeriksaan saksi-saksi, pengumpulan barang bukti, serta pengembangan penyidikan yang melibatkan sinergi TNI dan Polri. Dalam perkara ini, penyidik turut mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya senjata tajam, pakaian yang digunakan saat kejadian, telepon genggam, serta barang-barang milik korban yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut.

Para tersangka dikenakan Pasal 458 KUHP tentang Pembunuhan, Pasal 262 ayat (4) KUHP tentang Pengeroyokan yang mengakibatkan kematian, serta Pasal 466 ayat (3) KUHP tentang Penganiayaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Atas perbuatannya, para tersangka terancam pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun.

Pengungkapan kasus ini menjadi bukti nyata soliditas dan sinergitas TNI–Polri dalam penegakan hukum. Keberhasilan mengamankan seluruh tersangka dalam waktu relatif singkat menunjukkan komitmen aparat dalam menangani setiap perkara secara profesional, transparan, dan berkeadilan, guna memberikan kepastian hukum serta rasa keadilan bagi keluarga korban dan masyarakat. .(heri)
Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Indramayu) - T
abir gelap dugaan pengondisian proyek bernilai ratusan miliar rupiah di Pemkab Indramayu kini mulai terkuak. Praktik "bagi-bagi kue" anggaran bernilai fantastis yang selama ini rapi tersimpan di lingkungan elite tertentu, perlahan menyeret nama-nama besar yang diduga menjadi aktor intelektual di balik layar.

Dua figur yang santer disebut berinisial S dan H  kini menjadi sorotan utama. Nama keduanya mendadak jadi perbincangan panas para kontraktor lokal karena diduga kuat memonopoli dan menunggangi distribusi paket proyek infrastruktur APBD Tahun Anggaran 2026 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Indramayu, yang disinyalir kuat sengaja dijadikan "ladang cuan".

Nyanyian Kontraktor Lokal dan Daftar 'Pengantin' Sebelum Lelang

Gelombang kecurigaan publik sejatinya telah memuncak sejak pertengahan tahun ini. Informasi ini meledak setelah seorang kontraktor lokal, RH, membocorkan bobroknya sistem pengadaan barang dan jasa kepada salah satu akun media @kij. 

RH membongkar deretan nama kontraktor yang diduga sudah diplot menjadi "pengantin" (calon pemenang) jauh sebelum Pokja UKPBJ secara resmi mengumumkan tender tersebut ke publik.

Beberapa paket bernilai fantastis yang diduga kuat sudah memiliki "peminang" sejak awal meliputi: Peningkatan Jaringan Irigasi Lalanang: Nilai pagu Rp7,6 Miliar. Peningkatan Jaringan Irigasi Sukareja: Nilai pagu Rp1,89 Miliar.
Serta, 6  Paket Pekerjaan serupa yang dinilai penuh rekayasa . Ditotalkan keselurahan pekerjaan mencapai nilai Rp30,2 M. 

 Diketahui bahwa sebelumnya bocoran itu melibatkan nama-nama kontraktor setempat namun informasi baru-baru ini muncul wajah  baru. Meski  ada sebagian informasi  yang masih  dikerjakan oleh kontraktor lokal hanya saja muncul dugaan pinjam bendera  serta "direktur fiktif " yang sengaja ditanam.  

Istilah " direktur fiktif"  ini merupakan pada posisi pucuk pimpinan badan usaha  yang hanya sebatas adminitrasi tanpa keterlibatan  dalam proses pelaksanaan. 

Selain perusahaan asal  Cirebon, perusahaan  CV AK (Alamat Babakan Jati): Pada 12 Juni 2026, langsung memboyong dua paket sekaligus, yakni Peningkatan Jaringan Irigasi Legeh (Rp4,99 Miliar) dan Peningkatan Jaringan Irigasi Sangkep (Rp2,99 Miliar). Anehnya, pada paket Irigasi Legeh, dari 14 peserta yang mendaftar, hanya CV AK satu-satunya perusahaan yang memasukkan penawaran.

Lalu, CV RT (Indramayu) asal  mengamankan paket Peningkatan Jaringan Daerah Irigasi Sumbermas senilai Rp4,9 Miliar.

Diduga karena baunya mulai tercium media dan publik, dugaan perubahan taktik pun terjadi di tengah jalan. Dua paket irigasi bernilai miliaran mendadak "pindah tangan" ke perusahaan asal Kabupaten Cirebon. Paket Irigasi Lalanang (Rp7,6 M) jatuh ke CV PP per 26 Juni 2026, sementara paket Irigasi Sukareja diraih oleh CV SNS. Langkah mendadak ini makin memperkuat dugaan praktik balik layar lewat skema sewa bendera.

Direktur CV PP berinisial SB menepis tudingan bahwa perusahaannya hanya dijadikan alat atau boneka sewaan oleh oknum pengusaha lokal Indramayu.

"Iya kita menang Mas. Kita ikut tender terbuka pada Peningkatan Jaringan Irigasi Lalanang secara profesional dan lelang berjalan adil tanpa ada pengondisian," ungkap  saat dikonfirmasi, Sabtu pagi (25/7/2026).

SB bergeming dan membantah keterlibatan pihak luar dalam kemenangan perusahaannya. "Kerjaan juga belum mulai, Mas," sergahnya.

Di tengah gaduhnya isu bancakan anggaran puluhan miliar ini, sikap bungkam justru ditunjukkan oleh pihak-pihak terkait. Dua sosok kunci, S dan H, sama sekali tidak memberikan klarifikasi atau sepatah kata pun kepada awak media.

Sikap tak acuh serupa ditunjukkan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Kabupaten Indramayu, AS. Ia enggan memberikan penjelasan transparan kepada publik mengenai kebenaran skandal lelang yang kini mencoreng sistem pengadaan di Kabupaten Indramayu tersebut. (TKH).
Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Kota Cirebon) - Ketua GM FKPPI Kota Cirebon, Dani Jaelani, menilai penunjukan direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik dan kedekatan dengan partai pengusung kepala daerah.

Menurutnya, kondisi tersebut sudah menjadi rahasia umum dan bukan hanya terjadi di Kota Cirebon.

Meski demikian, Dani mengatakan seluruh tahapan seleksi telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Karena itu, masyarakat kini perlu memberikan kesempatan kepada para direksi yang terpilih untuk bekerja sekaligus mengawasi kinerjanya.

"Semua proses tahapan seleksi sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Sekarang kita percaya kepada mereka menjalankan amanah dan kita lihat saja kinerjanya," kata Dani Jaelani saat ditemui di salah satu tempat, Sabtu (25/7/2026).

Ia menegaskan, ada tiga hal yang harus menjadi fokus pengawasan publik. Pertama, apakah terdapat perubahan nyata, seperti peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik, serta pengelolaan aset daerah yang optimal.

Kedua, aspek transparansi, terutama dalam proses rekrutmen sehingga tidak menimbulkan kesan adanya penunjukan secara tiba-tiba tanpa mekanisme yang jelas.

Ketiga, kompetensi para direksi dalam mengelola BUMD agar mampu bersaing di tengah tantangan bisnis saat ini, bukan sekadar mengandalkan kemampuan lobi.

Menurut Dani, ukuran keberhasilan direksi BUMD pada akhirnya terletak pada hasil kerja yang dirasakan masyarakat.

Jika BUMD berkembang dan memberi manfaat bagi warga Kota Cirebon, maka penunjukan tersebut patut diapresiasi.

Sebaliknya, jika perusahaan daerah tetap stagnan atau bahkan merugi akibat salah kelola, evaluasi menjadi hal yang wajar dilakukan.

"Jabatan itu amanah. Mau dari jalur manapun datangnya, yang diuji itu hasil akhirnya," ujarnya.

Dani berharap Pemerintah Kota Cirebon ke depan dapat lebih bijak dalam mengambil kebijakan terkait BUMD.

Menurutnya, unsur politik memang sulit dihindari, namun harus diimbangi dengan kompetensi yang terukur agar BUMD mampu menjadi motor penggerak ekonomi daerah, bukan justru menjadi beban bagi APBD. (Wandi)
Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Pekanbaru) -
Kesdam XIX/Tuanku Tambusai secara resmi mencanangkan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Tahun Anggaran 2026 sebagai bentuk komitmen mewujudkan tata kelola organisasi yang profesional, akuntabel, transparan, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Kegiatan yang berlangsung pada Jumat (24/7) pukul 10.00 WIB di Aula Kesdam XIX/Tuanku Tambusai tersebut dipimpin oleh Asrendam XIX/Tuanku Tambusai, Kolonel Arh Andre Wira K., S.AP., M.Si., serta dihadiri oleh Aspers Kasdam XIX/Tuanku Tambusai, Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Kepala Kesdam XIX/Tuanku Tambusai, para Ketua Bidang Pembangunan Zona Integritas, dan seluruh personel Kesdam XIX/Tuanku Tambusai.

Dalam sambutannya, Kepala Kesdam XIX/Tuanku Tambusai selaku Ketua Tim Pembangunan Zona Integritas menyampaikan bahwa pencanangan ini merupakan langkah strategis untuk membangun budaya kerja yang berintegritas, meningkatkan kualitas pelayanan, serta memperkuat komitmen seluruh personel dalam mendukung reformasi birokrasi di lingkungan Kesdam XIX/Tuanku Tambusai.

Sementara itu, Asrendam XIX/Tuanku Tambusai selaku Ketua Tim Pengelola Reformasi Birokrasi Kodam XIX/Tuanku Tambusai menegaskan bahwa pencanangan Zona Integritas merupakan awal yang sangat baik dalam mewujudkan satuan kerja yang berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Ia mengingatkan seluruh tim agar segera menyiapkan data dukung secara lengkap untuk memenuhi kebutuhan pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE), mengembangkan berbagai inovasi unggulan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, serta terus menjalin koordinasi yang intensif dengan Staf Rendam dalam setiap tahapan pembangunan Zona Integritas menuju WBK.

Sebagai bentuk komitmen bersama, kegiatan dilanjutkan dengan pengucapan Ikrar Pembangunan Zona Integritas yang dipimpin oleh Kepala Kesdam XIX/Tuanku Tambusai dan diikuti oleh seluruh personel. Momentum tersebut kemudian diperkuat melalui penandatanganan Komitmen Bersama oleh Ketua Tim Pembangunan Zona Integritas, para tamu undangan, serta seluruh personel Kesdam XIX/Tuanku Tambusai sebagai simbol tekad bersama dalam membangun organisasi yang bersih, bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pada kesempatan yang sama, Aspers Kasdam XIX/Tuanku Tambusai selaku Ketua Bidang Manajemen SDM Reformasi Birokrasi Kodam XIX/Tuanku Tambusai menyampaikan pentingnya penguatan manajemen sumber daya manusia sebagai salah satu area perubahan dalam reformasi birokrasi. Menurutnya, kualitas SDM yang profesional, disiplin, dan berintegritas menjadi kunci keberhasilan pembangunan Zona Integritas.

Dukungan juga disampaikan oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Riau yang mengapresiasi komitmen Kesdam XIX/Tuanku Tambusai dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik. Ia berharap sinergi antara instansi kesehatan daerah dan TNI AD dapat terus ditingkatkan guna memberikan pelayanan kesehatan yang semakin berkualitas bagi masyarakat.

Melalui pencanangan ini, Kesdam XIX/Tuanku Tambusai menegaskan kesiapannya untuk terus berbenah, memperkuat budaya kerja yang profesional, serta menghadirkan berbagai inovasi pelayanan publik yang berdampak langsung kepada masyarakat. Semangat kebersamaan dan komitmen seluruh personel diharapkan menjadi modal utama dalam mewujudkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi sekaligus mendukung keberhasilan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kodam XIX/Tuanku Tambusai.(heri)
Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Kota Tangerang) - 
Sikap tegas Ketua Komisi II DPRD Kota Tangerang dalam merespons berbagai persoalan yang menjadi perhatian masyarakat dinilai mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.

Sebagai mitra kerja sejumlah organisasi perangkat daerah, Komisi II DPRD Kota Tangerang memiliki fungsi pengawasan yang penting dalam memastikan pelayanan publik berjalan sesuai ketentuan. Dalam menjalankan fungsi tersebut, Ketua Komisi II menunjukkan komitmen untuk mengawal setiap persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat agar ditangani secara serius, transparan, dan akuntabel.

Komitmen tersebut terlihat ketika Komisi II DPRD Kota Tangerang merespons adanya aduan masyarakat terkait pelayanan kesehatan di RSUD Kota Tangerang. Menindaklanjuti laporan tersebut, Ketua Komisi II segera memanggil Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang, Direktur Utama RSUD Kota Tangerang, beserta jajaran untuk memberikan klarifikasi mengenai kronologi peristiwa yang menjadi perhatian publik.

Kepala Humas RSUD Kota Tangerang, Shal Purnama, membenarkan bahwa pihaknya telah memenuhi panggilan Komisi II DPRD Kota Tangerang untuk memberikan penjelasan terkait persoalan tersebut.

""Iya, kami dipanggil ke ruangan Komisi II DPRD Kota Tangerang untuk menjelaskan kronologis kejadiannya," ujar Shal Purnama saat bertakziah ke rumah duka almarhumah Khaeriah di RT 03/RW 08, Kelurahan Cimone Jaya, Kecamatan Karawaci, pada Rabu (22/7/2026)."

Dalam kesempatan itu, Shal Purnama juga menyampaikan belasungkawa atas wafatnya Almarhumah Khaeriah, istri jurnalis Asep Wawan Wibawan, yang dimakamkan di TPU Kelurahan Cimone Jaya.

"Kami turut berduka cita atas wafatnya almarhumah. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketegaran, ketabahan, dan kesabaran," tuturnya."

Di lokasi yang sama, Staf Humas RSUD Kota Tangerang, Thamrin, turut menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga apabila terdapat sikap maupun ucapan dari pihak rumah sakit yang kurang berkenan.

' Kami memohon maaf sebesar-besarnya apabila ada sikap maupun ucapan yang kurang baik. Apabila ada keluarga atau warga yang membutuhkan pelayanan kesehatan, silakan datang ke RSUD Kota Tangerang. Kami akan berupaya memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya," ujar Thamrin. "

Respons cepat Komisi II DPRD Kota Tangerang dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat dinilai menjadi wujud nyata pelaksanaan fungsi pengawasan legislatif. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat akuntabilitas pelayanan publik sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja DPRD Kota Tangerang dalam mengawal kepentingan warga.

( AWW )
Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Kota Cirebon) -
Minat wisatawan mancanegara menggunakan kereta api untuk menjelajahi Pulau Jawa terus meningkat. 

Sepanjang Januari hingga Juni 2026, PT KAI Daerah Operasi (Daop) 3 Cirebon melayani 22.861 pelanggan warga negara asing (WNA), naik 13,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang tercatat sebanyak 20.216 pelanggan.

Manager Humas KAI Daop 3 Cirebon, Muhibbuddin, mengatakan peningkatan tersebut menunjukkan kepercayaan wisatawan internasional terhadap layanan kereta api yang dinilai aman, nyaman, dan tepat waktu.

"Kereta api tidak hanya menjadi sarana transportasi, tetapi juga telah menjadi bagian dari pengalaman berwisata. Peningkatan jumlah pelanggan mancanegara ini menunjukkan kepercayaan yang semakin besar terhadap layanan KAI," kata Muhibbuddin, Jumat (24/7/2026).


Menurutnya, mayoritas wisatawan asing memanfaatkan kereta api jarak jauh untuk menuju sejumlah destinasi populer seperti Semarang, Yogyakarta, Solo, Surabaya, Bandung, Jakarta, hingga Banyuwangi.

Tiga layanan kereta api yang paling banyak digunakan wisatawan mancanegara di wilayah Daop 3 Cirebon yakni KA Ranggajati relasi Cirebon-Surabaya Gubeng-Jember, KA Cakrabuana relasi Gambir-Cirebon-Purwokerto, dan KA Gunungjati relasi Gambir-Cirebon-Semarang Tawang.

Selama semester I 2026, Stasiun Cirebon menjadi titik naik dan turun favorit wisatawan asing dengan total 12.979 pelanggan. Disusul Stasiun Jatibarang sebanyak 3.370 pelanggan, Stasiun Cirebon Prujakan 1.786 pelanggan, Stasiun Haurgeulis 1.596 pelanggan, serta Stasiun Brebes 1.270 pelanggan.

Selain itu, sejumlah stasiun lain seperti Pegadenbaru, Babakan, Ketanggungan, Ciledug, Tanjung, Arjawinangun, Terisi, dan Losari juga mulai mencatat peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara seiring berkembangnya destinasi wisata sejarah, budaya, dan kawasan heritage yang terhubung dengan jaringan kereta api.

Muhibbuddin menyebut wisatawan asing memilih kereta api karena menawarkan ketepatan waktu, kenyamanan perjalanan, serta kemudahan pembelian tiket melalui aplikasi Access by KAI yang telah mendukung layanan berbahasa Inggris.


"KAI terus menghadirkan inovasi untuk meningkatkan kualitas layanan bagi seluruh pelanggan, termasuk wisatawan mancanegara. Tren positif ini merupakan hasil peningkatan fasilitas, digitalisasi layanan, serta promosi yang dilakukan secara berkelanjutan," ujarnya.

Ia menambahkan, meningkatnya konektivitas transportasi dan integrasi antarmoda juga menjadi faktor yang mendorong pertumbuhan wisatawan asing pengguna kereta api.

Kehadiran mereka turut memberikan dampak positif bagi sektor perhotelan, kuliner, transportasi lanjutan, jasa pemandu wisata, UMKM, hingga ekonomi kreatif di sekitar stasiun dan kawasan wisata.

"Selain ramah lingkungan, perjalanan menggunakan kereta api juga memberikan pengalaman berbeda karena wisatawan dapat menikmati pemandangan sepanjang perjalanan sekaligus berinteraksi dengan masyarakat lokal. Hal itu menjadi nilai tambah transportasi kereta api sebagai bagian dari perjalanan wisata di Indonesia," tutup Muhibbuddin. (Wandi)
AADD Biro Jasa STNK
Back To Top