Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com 
(Tangerang )  - Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang dinobatkan sebagai BAZNAS Kota Terbaik dalam ajang *Grand BAZNAS Awards 2026*. Penghargaan tersebut menjadi apresiasi atas pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang dijalankan lembaga tersebut.

Ketua BAZNAS Kota Tangerang, Aslie Elhusyairy, mengatakan penghargaan itu menjadi bukti kinerja lembaganya dalam menjalankan pengelolaan ZIS secara profesional, transparan, dan akuntabel.

“Kami sangat bangga atas penghargaan yang diraih pada ajang Grand BAZNAS Awards 2026 kemarin. Apalagi tahun ini kategori penghargaannya cuma ada satu nominasi untuk BAZNAS Kota dan BAZNAS Kota Tangerang membuktikan diri menjadi yang terbaik dari daerah-daerah lainnya,” ujar Aslie, Jumat (16/10/2026).

Penjurian *Grand BAZNAS Awards 2026* melibatkan sejumlah tokoh, di antaranya Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman, Gubernur Lemhannas TB Ace Hasan Syadzily, serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria. Sejumlah tokoh dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga turut dilibatkan.

Aslie menjelaskan, pengelolaan dana ZIS turut diarahkan pada program pemberdayaan masyarakat. Program tersebut antara lain pelatihan kompetensi kerja dan bantuan permodalan usaha melalui Z-Mart dan Z-Auto.

BAZNAS Kota Tangerang berkomitmen menjadikan penghargaan tersebut sebagai motivasi untuk meningkatkan kinerja pengelolaan zakat dan memperluas dampak pemberdayaan masyarakat.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah menaruh kepercayaan kepada BAZNAS Kota Tangerang. Prestasi ini menjadi dorongan untuk semua pengurus dapat meningkatkan kualitas pelayanannya kepada masyarakat,” pungkasnya.

### Masyarakat Gagas Infak Sukarela Anggota DPRD

Terpisah dari penghargaan tersebut, muncul gagasan masyarakat agar anggota DPRD Kota Tangerang turut berpartisipasi membantu warga yang membutuhkan melalui infak sukarela yang disalurkan lewat BAZNAS.

Gagasan itu mengusulkan penyisihan sebesar 2,5 persen dari gaji dan tunjangan anggota DPRD untuk membantu memperluas manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.

" Jika dibandingkan dengan eksekutif ,gajin dan tunjangan Anggota dewan Kota Tangerang sangat fantastis

Jika 2,5 saja gajih dan tunjangan tersebut disidihkan ,dikolekif dan disalurkan melalui BAZNAS Kota Tangerang akan   berkah dan akan semakin banyak masyarakat yang terbantu..

Yaitu masyarakat yang terbukti berhak menerima ZIS seusai asnaf yang  sudah ditentukan menurut ajaran Islam " Kata seorang Warga Kota Tangerang , yang meminta agar namanya tidak disebutkan. Senin ( 19/20/2026)

( AWW )
Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Cirebon) -
PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi (Daop) 3 Cirebon mengoptimalkan penggunaan aplikasi Track Maintenance Management System (TraMMS) untuk meningkatkan kualitas pemeliharaan prasarana perkeretaapian. Sistem digital ini digunakan untuk mendukung pencatatan pemeriksaan, perawatan, hingga pembaruan data aset jalan rel agar lebih tertib dan akurat.

Optimalisasi TraMMS yang telah memasuki pembaruan tahap kelima tersebut menjadi bagian dari transformasi digital KAI, khususnya pada Unit Jalan Rel dan Jembatan (JJ).

Selain mendukung keandalan pemeliharaan, sistem ini juga menyesuaikan kebutuhan proses bisnis perusahaan, termasuk administrasi pembiayaan Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Kereta Api Milik Negara atau Infrastructure Maintenance and Operation (IMO).

Manager Humas KAI Daop 3 Cirebon, Muhibbuddin, mengatakan pemanfaatan teknologi digital menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas pengelolaan prasarana perkeretaapian.

“Melalui aplikasi TraMMS, kami ingin memastikan proses pencatatan dan pelaporan kegiatan perawatan prasarana berjalan lebih tertib, akurat, dan terintegrasi. Data yang terdokumentasi dengan baik menjadi bagian penting dalam mendukung efektivitas pemeliharaan serta menjaga keselamatan dan kelancaran operasional kereta api,” ujar Muhibbuddin, Senin (19/10/2026).

Dalam aplikasi tersebut, terdapat fitur pencatatan pemeriksaan oleh engineer melalui metode lokride atau pemeriksaan menggunakan kereta api, serta pemeriksaan dengan berjalan kaki.

TraMMS juga mendukung pembaruan dan pelengkapan data aset prasarana jalan rel. Fitur tersebut diharapkan dapat memastikan hasil pemeriksaan tercatat secara konsisten dan data aset selalu sesuai dengan kondisi terkini.


Menurut Muhibbuddin, penerapan sistem digital perlu diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia agar aplikasi dapat dimanfaatkan secara maksimal.

“Digitalisasi harus diikuti dengan peningkatan kompetensi pegawai, sehingga setiap kegiatan pemeriksaan dan perawatan prasarana dapat terdokumentasi secara tepat waktu dan sesuai kondisi di lapangan,” katanya.

Melalui optimalisasi TraMMS, KAI Daop 3 Cirebon berharap pengelolaan data prasarana menjadi semakin terintegrasi, transparan, dan akuntabel. Pencatatan kegiatan perawatan secara real-time juga diharapkan mendukung evaluasi dan pengambilan keputusan terkait pemeliharaan prasarana.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya KAI Daop 3 Cirebon dalam memperkuat budaya kerja berbasis digital sekaligus menjaga keandalan prasarana untuk mendukung perjalanan kereta api yang selamat, aman, dan lancar. (Wandi)
Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Kabupaten Cirebon) -
Duta Muda Cinta, Bangga, dan Paham (CBP) Rupiah 2026 perwakilan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Cirebon, Mohamad Ivan Afif Permana, mengikuti rangkaian Festival Rupiah Berdaulat Indonesia (FERBI) 2026 yang diselenggarakan pada 11-16 Agustus 2026 di Jakarta.

Keikutsertaan Ivan menjadi bagian dari perjalanan generasi muda Kabupaten Cirebon dalam mengambil peran pada kegiatan berskala nasional.

Melalui ajang ini, ia memperoleh kesempatan untuk memperluas wawasan, membangun jejaring, serta memperkuat komitmennya dalam mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya mencintai, bangga, dan memahami rupiah.

Salah satu agenda yang diikuti adalah kunjungan edukatif ke Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri).

Kunjungan tersebut memberikan pengalaman untuk mengenal lebih dekat proses pencetakan uang rupiah dan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap mata uang nasional. Rangkaian FERBI 2026 kemudian mencapai puncaknya di Istora Jakarta.

Bagi Ivan, menjadi Duta Muda CBP Rupiah bukan sekadar menyandang gelar, melainkan kesempatan untuk menghadirkan kontribusi nyata melalui edukasi yang dekat dengan kehidupan masyarakat.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai pendekatan kreatif, termasuk Rupiah Adventure, sebuah inovasi pembelajaran interaktif untuk mengenalkan nilai-nilai Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah kepada berbagai kelompok masyarakat.

Perjalanan Ivan juga mencerminkan semangat generasi muda daerah untuk terus berkembang, berani mengambil kesempatan, dan membawa gagasan dari lingkungan lokal menuju ruang yang lebih luas.


Ia meyakini bahwa anak muda dapat mengambil peran penting dalam menyebarkan edukasi, menggerakkan lingkungan sekitarnya, serta menghadirkan dampak positif melalui bidang yang ditekuni.

Keikutsertaan dalam FERBI 2026 diharapkan menjadi pengalaman yang memperkuat langkah Ivan untuk terus berkarya dan berkontribusi, sekaligus menginspirasi generasi muda Kabupaten Cirebon agar tidak ragu membawa potensi daerah ke tingkat nasional.

Melalui kiprahnya, ia membawa pesan bahwa kontribusi generasi muda tidak hanya diukur dari pencapaian yang diraih, tetapi juga dari nilai, inspirasi, dan manfaat yang dapat dibagikan kepada masyarakat.

Sumber : Diskominfo Kabupaten Cirebon
Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com 
(Kabupaten Cirebon) - Bupati Cirebon Imron bersama Wakil Bupati Cirebon Agus Kurniawan Budiman menghadiri kegiatan Open House Sekolah Rakyat di Kaliwadas Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Sabtu (17/10/2026).

Kegiatan ini menjadi momentum untuk melihat secara langsung pelaksanaan pendidikan sekaligus mengenal lebih dekat aktivitas belajar mengajar di Sekolah Rakyat.

Dalam kesempatan tersebut, Jigus–panggilan akrab Wabup Cirebon, mewakili Bupati Imron mengungkapkan, jumlah siswa asal Kabupaten Cirebon tercatat sebanyak 270 orang.

Sementara itu, terdapat 270 siswa lainnya yang berasal dari Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, dan Kota Cirebon.


Dengan demikian, total siswa yang mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat tersebut mencapai 540 orang. Adapun jumlah tenaga pengajar dan pendidik tercatat sebanyak 107 orang.

“Alhamdulillah, hari ini saya menghadiri Open House di Sekolah Rakyat yang ada di Kabupaten Cirebon. Ternyata siswanya dari Kabupaten Cirebon ada 270 orang dan ada 270 lagi dari tiga kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, dan Kota Cirebon. Tenaga pengajar dan pendidiknya ada 107 orang,” ujar Jigus.

Atas terselenggaranya program tersebut, Pemerintah Kabupaten Cirebon menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, yang dinilai memberikan perhatian terhadap akses pendidikan bagi masyarakat.

Jigus menyebut keberadaan Sekolah Rakyat diharapkan dapat membuka kesempatan yang lebih luas bagi anak-anak untuk memperoleh pendidikan yang layak, mengembangkan potensi diri, serta mewujudkan cita-cita mereka.


“Kami dari pemerintah daerah mengucapkan banyak terima kasih kepada Presiden RI Prabowo Subianto yang sudah memperhatikan masyarakat kami agar bisa bersekolah, dan tentunya bisa menggapai cita-citanya,” tutur Jigus.

Ia juga menyoroti tema kegiatan, yakni “Dulu Kami Bermimpi, Kini Kami Berani.” Tema tersebut, menurutnya, dapat menjadi motivasi bagi para siswa untuk berani bermimpi, memiliki cita-cita, dan berusaha mewujudkannya melalui pendidikan.

Ia berharap semangat tersebut tidak hanya dirasakan oleh para siswa, tetapi juga menjadi dorongan bagi masyarakat Kabupaten Cirebon untuk terus meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan.

Lebih lanjut, Jigus menegaskan bahwa akses pendidikan harus menjadi perhatian bersama.


Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, memiliki tanggung jawab untuk memfasilitasi masyarakat agar dapat memperoleh kesempatan belajar tanpa membedakan latar belakang.

“Harapan dari Pak Presiden dan Pak Bupati juga agar masyarakat ini bisa difasilitasi terkait pendidikannya, tidak pandang bulu. Karena ini bagian dari kewajiban negara dan bagian dari kewajiban pemerintah, baik pemerintah pusat maupun Pemerintah Kabupaten Cirebon,” ungkapnya.

Melalui kegiatan Open House tersebut, Pemerintah Kabupaten Cirebon berharap keberadaan Sekolah Rakyat dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam memperluas akses pendidikan dan membangun generasi muda yang memiliki keberanian untuk meraih masa depan yang lebih baik.

Sumber : Diskominfo Kabupaten Cirebon
Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com 
(Kabupaten Cirebon) - Perubahan kecil dalam kebiasaan sehari-hari menjadi langkah penting bagi siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon untuk membangun masa depan yang lebih baik.

Anak-anak yang sebelumnya kesulitan mengatur waktu tidur dan belum terbiasa menjalankan rutinitas secara teratur, kini mulai menunjukkan perubahan positif melalui pendampingan di sekolah dan asrama.

Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon, Mimin Kasminah mengatakan, perubahan tersebut menjadi salah satu perkembangan yang dirasakan sejak program pendidikan itu mulai berjalan pada 2026.

Menurutnya, Sekolah Rakyat tidak hanya memberikan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, tetapi juga membangun karakter, kedisiplinan, dan kemandirian agar mereka memiliki bekal untuk memperbaiki kehidupan keluarga pada masa mendatang.


“Alhamdulillah, sekarang sudah banyak perubahan. Bertemu dengan siapa pun mereka pasti salam tangan, cium tangan. Bahkan tidur pun sekarang sudah menjadi lebih tertib,” kata Mimin saat ditemui pada Jumat (16/10/2026).

Melalui pendampingan secara bertahap, kebiasaan tersebut mulai berubah. Siswa kini lebih teratur menjalani aktivitas harian, mulai dari bangun pagi, beribadah, membersihkan diri, sarapan, hingga mengikuti kegiatan pembelajaran.

Mimin menilai perubahan itu menunjukkan pentingnya pendampingan yang berkelanjutan, terutama bagi anak-anak yang membutuhkan perhatian lebih dalam pembentukan karakter dan perilaku.

Ia menjelaskan, Sekolah Rakyat merupakan program pemerintah pada masa Presiden RI Prabowo Subianto yang bertujuan memutus rantai kemiskinan agar tidak diwariskan kepada generasi berikutnya.


Program yang dilaksanakan Kementerian Sosial tersebut menyasar masyarakat pada desil 1 dan desil 2, yakni kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah dalam pengelompokan kesejahteraan yang digunakan pemerintah.

Penerimaan siswa tidak dilakukan melalui pendaftaran reguler. Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di tingkat kecamatan, kelurahan, dan desa melakukan penjangkauan untuk menemukan anak-anak yang memenuhi sasaran program.

Menurut Mimin, mekanisme tersebut membantu pemerintah menjangkau keluarga yang sebelumnya belum teridentifikasi atau belum memperoleh akses memadai terhadap program bantuan.

“Program ini bertujuan memutus rantai kemiskinan masyarakat, sehingga tidak menjadi warisan untuk generasi selanjutnya,” ujarnya.


Ia menjelaskan, program ini tidak hanya berfokus pada pendidikan anak. Pemerintah juga mendorong peningkatan kondisi ekonomi keluarga agar perubahan yang dialami siswa dapat memberikan manfaat lebih luas bagi kehidupan orang tua dan keluarganya.

Dengan pendekatan tersebut, anak-anak diharapkan dapat tumbuh menjadi pribadi mandiri, memiliki kemampuan untuk memperoleh penghasilan, dan kelak membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon mulai menggelar kegiatan open house pada 31 Juli 2026. Kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) kemudian dimulai pada 15 Agustus 2026 setelah pihak sekolah mempertimbangkan kondisi sarana dan prasarana yang masih terdampak debu pembangunan.

Mimin menyebutkan, sekolah tersebut dirancang untuk menampung 540 siswa dari empat daerah, yakni Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Kuningan, dan Kabupaten Majalengka.

Kuota siswa terdiri atas 270 siswa dari Kabupaten Cirebon serta masing-masing 90 siswa dari Kota Cirebon, Kabupaten Kuningan, dan Kabupaten Majalengka. Pada awal pelaksanaan kegiatan, jumlah siswa yang hadir tercatat 529 orang.

Sebagai sekolah berasrama, Sekolah Rakyat menerapkan pola pendidikan selama 24 jam. Kegiatan siswa mencakup pembelajaran dengan kurikulum pendidikan nasional serta pembinaan kehidupan di asrama.

Namun, pelaksanaan pendampingan pada masa awal menghadapi tantangan, karena keterbatasan sumber daya manusia. Mimin mengatakan, wali asuh yang idealnya mendampingi sekitar 10 siswa saat itu harus menangani lebih dari 50 siswa.


Untuk mengatasi tantangan tersebut, pihaknya mendapat bantuan pendampingan dari tiga Sekolah Rakyat di kabupaten dan kota lain selama pelaksanaan MPLS.

Mimin berharap pendampingan yang konsisten dapat memperkuat perubahan perilaku siswa sekaligus membantu mereka mengembangkan potensi diri.

Ia menegaskan, keberhasilan program tidak hanya diukur dari terpenuhinya kebutuhan sehari-hari siswa, tetapi juga dari kemampuan mereka membangun kedisiplinan, karakter, dan kemandirian sebagai bekal untuk masa depan.

Sumber : Diskominfo Kabupaten Cirebon
Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Kota Cirebon) -
Komisi II DPRD meminta Pemerintah Kota Cirebon menghentikan sementara pembangunan pasar darurat di kawasan Keraton Kanoman hingga proses perizinan dan persyaratan dipenuhi. Rekomendasi tersebut disampaikan usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Griya Sawala gedung DPRD, Kamis (15/10/2026).

Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon, M. Handarujati Kalamullah SSos MAP mengatakan, rekomendasi tersebut didasarkan pada hasil pembahasan bersama pihak-pihak terkait, terutama mengenai proses perizinan pembangunan.

“Dari hasil-hasil rapat tadi, kami meminta kepada Pemkot Cirebon menegakkan aturan agar proses pendirian pasar darurat ini dihentikan sementara sampai dengan prosesnya bisa selesai secara baik,” ujar Andru, sapaannya.


Ia menegaskan, DPRD tidak berpihak persoalan tersebut. Rapat ini digelar atas tindak lanjut keluhan yang disampaikan dan sekaligus memastikan proses pembangunan berjalan sesuai ketentuan.

“Sekali lagi, sikap kami dalam hal memberikan rekomendasi menghentikan sementara proses bangunan pasar darurat ini lebih kepada proses perizinan yang memang belum ditempuh dan juga hal-hal yang memang menjadi aturan di dalamnya,” katanya.

Dalam rapat tersebut, perwakilan perangkat daerah menyampaikan, permohonan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan persetujuan lingkungan belum diajukan. Jalannya rapat, Komisi II menyinggung kajian dampak pembangunan di kawasan cagar budaya, termasuk kajian yang berkaitan dengan lalu lintas.


Andru menambahkan, DPRD tidak memiliki kewenangan eksekutorial guna menghentikan langsung pembangunan. Karena itu, rekomendasi disampaikan kepada Pemerintah Kota Cirebon agar ditindaklanjuti sesuai kewenangannya.

“DPRD bukan lembaga eksekutorial. Kita memberikan rekomendasi ditujukan kepada Pemerintah Kota Cirebon untuk bisa menegakkan aturan,” tegasnya.

Juru Bicara Kesultanan Kanoman, Ratu Mawar Kartina SH MH menyampaikan, pihak kesultanan menilai pembangunan di kawasan cagar budaya perlu didahului kajian dan pemenuhan persyaratan berlaku. Ia juga menyatakan, Kesultanan belum memberikan izin pembangunan tersebut.

“Dari pihak Kesultanan, belum ada kajian. Melakukan pembangunan di kawasan cagar budaya tentunya sangat bertentangan dengan Undang-Undang Cagar Budaya. Dan berkaitan dengan perizinan secara administratif pun belum ditempuh,” ujar Ratu Mawar.


Sementara itu, Direktur Utama Perumda Pasar Berintan Kota Cirebon, Iyan Rahadian Sunardi menegaskan, belum ada nota kesepahaman (MoU) antara Perumda Pasar dan pihak pengembang. Ia mengimbau para pedagang untuk berhati-hati melakukan kesepakatan terkait pembangunan kios.

“Dari Perumda Pasar sampai dengan per hari ini belum ada MoU sama sekali,” kata Iyan.

Ia juga menegaskan, berakhirnya kerja sama sewa tidak berarti pelayanan Perumda Pasar kepada pedagang turut berhenti.

“Berakhirnya sewa, bukan berakhirnya pelayanan Perumda Pasar,” ujarnya.

Rapat tersebut turut dihadiri anggota Komisi II DPRD Kota Cirebon, di antaranya H Karso SIP, M Noupel SH MH, Subagja, Abdul Wahid Wadinih SSosI, dan Een Rusmiati SE. Hadir pula anggota Komisi III DPRD, Indra Kusumah Setiawan AMd.

Sumber : Humas DPRD Kota Cirebon
AADD Biro Jasa STNK
Back To Top