Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif
E satu.com (Cirebon) - Sejumlah calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Lampung mengadu ke Markas Besar Laskar Agung Macan Ali Nuswantara di Kota Cirebon, Selasa (10/11/2026).
Mereka mengaku mengalami ketidakjelasan proses pemberangkatan ke Taiwan setelah menyerahkan uang dan dokumen persyaratan.
Kedatangan rombongan tersebut diterima langsung Panglima Tinggi Laskar Agung Macan Ali Nuswantara, Prabu Diaz. Mereka meminta perlindungan hukum sekaligus bantuan untuk mendapatkan kembali paspor, dokumen, dan uang yang telah disetorkan.
"Hari ini saya kedatangan keluarga besar Macan Ali yang ada di Lampung. Mereka hampir beberapa puluh orang yang rencananya mau berangkat menjadi pekerja migran Indonesia di Taiwan," kata Prabu Diaz kepada wartawan.
Menurut Prabu Diaz, para calon PMI sebelumnya menyerahkan dokumen dan biaya administrasi melalui pendamping yang menghubungkan mereka dengan salah satu lembaga pelatihan kerja (LPK) yang berkaitan dengan perusahaan penempatan tenaga kerja di Karawang.
Namun, setelah berbulan-bulan menunggu, kepastian pemberangkatan tak kunjung diperoleh. Mereka justru terus menerima janji tanpa kejelasan jadwal keberangkatan maupun penyelesaian administrasi.
"Mereka ingin dokumen dari pihak yang memproses keberangkatan dikembalikan, termasuk uang yang sudah disetorkan," ujarnya.
Prabu Diaz mengatakan, pihaknya berupaya membantu memperjuangkan hak para calon PMI tersebut.
Bahkan, Laskar Agung Macan Ali telah mengirimkan surat permohonan audiensi kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi agar membantu memfasilitasi penyelesaian persoalan tersebut.
Selain itu, persoalan tersebut juga telah dilaporkan ke Polda Jawa Barat untuk mendapatkan perlindungan hukum.
"Intinya, kami meminta perlindungan hukum agar hak-hak anak-anak kami dari Lampung dikembalikan.
Dokumen dan uang mereka harus kembali. Kalau dalam prosesnya polisi menemukan unsur pidana atau perdata, silakan diproses sesuai ketentuan hukum," tegasnya.
Salah satu calon PMI asal Lampung, Salma Salsabila, mengungkapkan dirinya bersama calon pekerja lainnya awalnya dijanjikan berangkat ke Taiwan pada pertengahan September 2026.
Namun, jadwal tersebut kemudian dimajukan menjadi akhir Agustus dan mereka diminta segera melunasi pembayaran.
Pemberangkatan yang dijanjikan pada 5 September ternyata kembali mengalami penundaan hingga pertengahan September.
"Setelah sampai di sana, kami diminta menunda lagi. Awalnya dijanjikan 5 September, kemudian mundur menjadi pertengahan September," kata Salma.
Selama menunggu, para calon PMI juga diminta mengikuti pembelajaran bahasa Mandarin.
Salma mengaku mempertanyakan kewajiban tersebut karena pekerjaan yang ditawarkan disebut tidak mensyaratkan kemampuan bahasa Mandarin.
Ia juga mengaku kesulitan mendapatkan kepastian mengenai jadwal keberangkatan, pemeriksaan kesehatan menyeluruh atau medical full, hingga proses keberangkatan ke Jakarta.
"Kami hanya meminta penjelasan kapan diberangkatkan, kapan medical full, dan kapan berangkat ke Jakarta untuk pemeriksaan. Tetapi tanggapannya justru seperti marah-marah. Padahal kami hanya ingin kepastian," ungkapnya.
Keluhan serupa disampaikan Agus Kustianto, perwakilan 15 calon PMI yang proses perekrutannya melibatkan seseorang bernama Tyas.
Agus menjelaskan, awalnya ia mendaftar untuk bekerja di Taiwan melalui Rohimah.
Dalam perkembangannya, Tyas menawarkan pekerjaan karena membutuhkan tambahan kandidat untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di perusahaan Imei Food di Kaohsiung, Taiwan.
Sebanyak 15 calon PMI kemudian dibawa ke Jakarta dan ditempatkan di sebuah hotel selama lima hari. Namun, mereka tidak mendapatkan kepastian mengenai kelanjutan proses pemberangkatan.
Mereka akhirnya dipulangkan dengan alasan menunggu proses kelompok berikutnya yang berjumlah 23 orang. Namun, kelompok tersebut juga disebut tidak kunjung diproses.
"Selama lima hari di Jakarta, kami tidak mendapatkan kejelasan. Akhirnya dipulangkan dulu dengan alasan menunggu proses 23 orang. Ternyata kelompok itu juga tidak diproses," kata Agus.
Agus berharap seluruh uang yang telah disetorkan dapat dikembalikan.
"Uang itu bukan uang mudah. Ada yang mendapatkannya dengan meminjam dan menjual barang. Kami berharap pemerintah, termasuk Kang Dedi Mulyadi dan pihak kepolisian, membantu menyelesaikan persoalan ini," ujarnya.
Sementara itu, Tyas saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon menjelaskan, awalnya dirinya dihubungi Ratna yang menawarkan pekerjaan di Imei Food, Kaohsiung, Taiwan. Perusahaan tersebut disebut membutuhkan sekitar 135 tenaga kerja.
Tyas mengaku mendapat informasi bahwa proses penempatan dilakukan secara resmi, termasuk pemeriksaan kesehatan, teco, dan Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP).
Berdasarkan informasi tersebut, Tyas kemudian membantu mengumpulkan kandidat. Para calon PMI awalnya dijanjikan menjalani proses selama 10 hingga 15 hari sebelum diberangkatkan. Namun, jadwal tersebut terus mengalami penundaan.
Tyas juga mengaku mulai meragukan proses penempatan setelah para calon PMI menjalani pemeriksaan kesehatan. Sebab, ketika meminta hasil pemeriksaan, pihak yang mengurus proses tersebut hanya memberikan daftar nama tanpa melampirkan hasil medis.
"Ketika saya tanyakan hasil fisiknya seperti apa, katanya nanti diberikan. Tetapi sampai sekarang hasilnya belum ada sama sekali," ungkapnya.
Kecurigaan semakin menguat setelah para calon PMI disebut melakukan pengecekan terhadap klinik tempat pemeriksaan. Berdasarkan informasi yang diterimanya, klinik tersebut diduga tidak memenuhi standar pemeriksaan kesehatan bagi calon pekerja migran tujuan Taiwan.
Atas pertimbangan itu, Tyas mengaku bermusyawarah dengan Rohimah untuk memulangkan para calon PMI ke daerah asal.
Setelah pemulangan, Tyas mengaku berupaya meminta pengembalian uang dan paspor yang disebut masih dibawa Ratna. Namun, upaya komunikasi tersebut diklaim belum membuahkan hasil.
"Saya sudah berusaha melakukan mediasi, tetapi sampai sekarang belum ada itikad baik. Saya juga sulit menghubungi dan bertemu Ratna. Karena itu, saya meminta bantuan agar persoalan ini bisa diselesaikan," pungkasnya.
.webp)
