E satu.com (Cirebon) - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Herman Khaeron melaksanakan rangkaian kegiatan reses di wilayah Cirebon selama tiga hari terakhir.
Dalam agenda tersebut, pria yang akrab disapa Hero itu mengunjungi sejumlah lokasi mulai dari pabrik industri, pasar murah, hingga pelatihan UMKM.
Hero mengatakan, salah satu agenda reses yang dilakukan yakni mengunjungi sebuah pabrik untuk melihat langsung kondisi para pegawai dan pekerja.
"Alhamdulillah saya kira memenuhi unsur aturan, misalkan UMR dan sebagainya. Kami berdialog dan setelah itu saya membuka pelaksanaan kegiatan training UMKM yang difokuskan kepada UMKM naik kelas," ujar Hero di salah satu hotel di Cirebon, Jumat (8/5/2026).
Selain itu, Hero juga mengikuti sejumlah kegiatan olahraga bersama masyarakat.
Setelah itu, kegiatan dilanjutkan dengan operasi pasar murah di dua desa. Pasar murah pertama digelar di Desa Buntet, Kecamatan Astanajapura. Kemudian kegiatan serupa dilaksanakan di Desa Cipeujeuh Kulon, Kecamatan Lemahabang.
Dalam kegiatan tersebut, Hero juga membuka pelatihan UMKM terkait kewaspadaan terhadap kejahatan digital. Kegiatan itu bekerja sama dengan Bank Mandiri dengan menghadirkan peserta sekitar 200 orang.
"Pembicaranya dari Bank Mandiri mengadakan pelatihan masing-masing 200 orang dan ini juga sebagai persiapan pelatihan di Jawa Barat yang sudah disiapkan programnya oleh anggota DPRD Jawa Barat Hj Ratnawati," katanya.
Menurut Hero, peserta nantinya juga akan mengikuti pelatihan lanjutan selama tiga hari di Jawa Barat.
Selain fokus pada ekonomi kerakyatan dan UMKM, Hero juga menghadiri kegiatan silaturahmi dan halal bihalal bersama para senior HMI dan KAHMI.
Dalam kesempatan itu, ia turut memberikan materi kepada peserta yang hadir.
Rangkaian kegiatan reses tersebut juga dihadiri sejumlah pejabat daerah. Bahkan salah satu agenda dibuka langsung oleh Wali Kota Cirebon dan dihadiri unsur Forkopimda Kota maupun Kabupaten Cirebon. (Wandi)
Perangkat desa aktif terseret dalam proses lelang proyek rekonstruksi jalan.
E satu.com (Indramayu) - Sejumlah tender proyek rekonstruksi jalan milik Pemerintah Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, senilai total sekitar Rp 6,3 miliar, berujung batal dan gagal. Paket pekerjaan yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 itu sebelumnya dilelang oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu melalui Satuan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa ( PBJ/Barjas).
Informasi yang dihimpun dari laman Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Inaproc pada Kamis, 7 Mei 2026, menunjukkan sedikitnya empat paket proyek mengalami pembatalan maupun kegagalan tender.
Paket dengan nilai terbesar adalah proyek Rekonstruksi Jalan Panyingkiran- Cantigi Kulon senilai Rp 2,5 miliar. Tender proyek ini dibatalkan setelah panitia menemukan persoalan dalam proses evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis, dan harga.
Dalam dokumen pembatalan disebutkan, setelah perusahaan ditetapkan sebagai pemenang dan masa sanggah berakhir, diketahui bahwa SA selaku wakil direktur CV Naufal Bersaudara Sejahtera merupakan perangkat desa aktif. Kondisi itu dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta perubahannya dalam UU Nomor 3 Tahun 2024 serta aturan turunannya, yakni Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan Permendes Nomor 21 Tahun 2020.
Kasus serupa terjadi pada paket Rekonstruksi Jalan Kembar Pabean Ilir-Totoran senilai Rp 999 juta. Tender proyek tersebut juga dibatalkan karena direktur perusahaan pemenang, CV Fadly Maju Sejahtera, diketahui masih berstatus perangkat desa aktif setelah penetapan pemenang dilakukan. Diketahui bahwa SA masuk direksi di dua perusahaan yakni CV Naufal Bersaudara dan CV Fadly Maju Sejahtera.
Adapun dua paket lainnya dinyatakan gagal karena tidak ada peserta yang lolos evaluasi penawaran. Kedua proyek itu adalah Rekonstruksi Jalan Trisi-Tugu senilai Rp 800 juta dan Rekonstruksi Jalan Gunungsari–Ujunggebang dengan pagu Rp 2 miliar.
Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Kabupaten Indramayu, Andi Setiawan, mengatakan panitia lelang tetap mengedepankan profesionalisme dan kepatuhan terhadap aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
“Pokja Pemilihan atau Panitia Lelang pada UKPBJ Indramayu selalu mengedepankan profesionalisme, transparansi, dan ketaatan pada aturan dalam menentukan pemenang tender,” kata Andi dilansir Intijayakoran, kamis malam, 7 Mei 2026.
Menurut dia, pembatalan maupun kegagalan tender dapat terjadi karena faktor teknis, administratif, maupun persoalan hukum yang ditemukan dalam proses evaluasi.
“Pembatalan biasanya terjadi jika proses evaluasi ditemukan cacat atau tidak ada peserta yang memenuhi kriteria,” ujar Andi.
Ia menambahkan, proses pengadaan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah melalui Perpres Nomor 12 Tahun 2021 dan Perpres Nomor 46 Tahun 2025. (Tkh)
E satu.com (Kabupaten Cirebon) - Polresta Cirebon kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas peredaran obat-obatan terlarang. Dalam operasi yang digelar pada Selasa (5/5/2026), petugas berhasil membongkar jaringan pengedar OK dan mengamankan tiga orang tersangka di tiga lokasi berbeda.
Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Imara Utama, mengatakan, penangkapan kali ini merupakan bagian dari komitmen Polresta Cirebon untuk menciptakan wilayah Kabupaten Cirebon yang bersih dari peredaran sediaan farmasi tanpa izin.
Pengungkapan ini bermula dari serangkaian penyelidikan intensif yang dilakukan oleh tim Sat Res Narkoba di lapangan. Dari mulai tersangka R (28) yang Diamankan sekitar pukul 17.00 WIB di sebuah rumah kos di Desa Weru Lor, Kec. Weru. Dari tangan tersangka, petugas menyita 310 tablet Tramadol, uang tunai, dan ponsel yang digunakan untuk transaksi. R mengaku mendapatkan barang tersebut dari seseorang inisial H
"Berdasarkan pengembangan dari penangkapan pertama, petugas bergerak ke Jl. Pulomas, Desa Kedawung pada pukul 20.30 WIB. Di lokasi tersebut, petugas meringkus HW (31) dengan barang bukti 110 tablet Tramadol. HW mengaku mendapatkan suplai dari seorang DPO inisial F," ujarnya, Kamis (7/5/2026).
Ia mengatakan, Penangkapan berlanjut pada pukul 23.30 WIB di Kaliwadas, Kec. Sumber. Petugas mengamankan A (31) beserta 60 tablet Tramadol. Diketahui bahwa A mendapatkan pasokan obat keras tersebut dari tersangka R yang sebelumnya telah ditangkap.
Total barang bukti yang berhasil diamankan dari ketiga tersangka adalah 480 tablet Tramadol, uang tunai hasil penjualan, handphone sebagai alat komunikasi transaksi, dan lainnya. Para tersangka menggunakan rumah tinggal maupun rumah kos sebagai basis penyimpanan dan peredaran obat keras tersebut kepada para pembelinya.
Ketiga tersangka saat ini telah mendekam di sel tahanan Mapolresta Cirebon untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Mereka dijerat dengan UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sebagaimana telah diubah dalam UU RI No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
"Kami mengimbau masyarakat untuk tidak ragu melaporkan ke hotline 110 jika melihat aktivitas mencurigakan terkait peredaran obat-obatan di lingkungannya. Kami akan terus melakukan pengembangan kasus ini hingga ke akar-akarnya. Perlindungan terhadap generasi muda dari bahaya penyalahgunaan obat keras menjadi prioritas utama kami," pungkasnya. (Heri)
E satu.com (Cirebon) - Sudah sebulan terakhir ratusan kapal nelayan di Pelabuhan Kejawanan, Kota Cirebon, terpaksa bersandar tanpa aktivitas akibat kelangkaan solar subsidi. Kondisi itu membuat ribuan Anak Buah Kapal (ABK) kehilangan mata pencaharian karena tidak bisa melaut.
Di tengah situasi tersebut, Anggota DPR RI Komisi VI sekaligus Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron, menyinggung dampak konflik Timur Tengah hingga penutupan Selat Hormuz yang disebut memengaruhi distribusi dan suplai BBM dunia.
"Ya sebetulnya memang situasi saat ini terkendala dengan suplai. Ada beberapa yang tentu disuplai dari kawasan Hormuz, ada 20 persennya dari sana," ujar Herman saat diwawancarai di Gedung DPRD Kota Cirebon, Jumat (8/5/2026). Menurut pria yang akrab disapa Kang Hero itu, penutupan Selat Hormuz membuat distribusi BBM global tidak bisa langsung digantikan oleh pasokan dari wilayah lain.
"Ketika kemudian terjadi penutupan Selat Hormuz, ya tidak serta-merta kita mendapatkan pengganti karena harus ada proses-proses meskipun ada komitmen dari Amerika dan Rusia," ucapnya.
Meski demikian, ia memastikan pemerintah masih berupaya menjaga ketersediaan BBM nasional agar tetap aman.
"Yakinlah, pemerintah sedang berusaha untuk tetap bisa menjaga kebutuhan 1,5 sampai 1,6 juta barel per day untuk semua jenis BBM ini bisa terpenuhi," jelas dia.
Hero juga menegaskan harga BBM subsidi hingga akhir tahun dipastikan tidak mengalami kenaikan. "Untuk subsidi, sampai akhir tahun ini sudah ditetapkan aman untuk tidak ada terjadi kenaikan harga atas BBM bersubsidi," katanya.
Namun, ia mengakui sejumlah jenis BBM non subsidi seperti Pertamina Dex, Turbo, hingga BBM industri mengalami kenaikan akibat skema floating price yang mengikuti harga internasional.
"Nah, tinggal kita bisa mencermati karena itu juga termasuk dalam floating price ya, harga yang naik-turun akibat dari harga internasional," ujarnya.
Ia pun meminta masyarakat tidak melakukan panic buying ataupun penimbunan BBM yang justru dapat memperparah situasi.
"Yakinlah ya, yang penting tidak terjadi panic buying, tidak terjadi bahkan tidak terjadi penimbunan misalkan," ucap Hero.
Sementara itu, di Pelabuhan Kejawanan, nelayan hanya bisa pasrah menunggu kepastian ketersediaan solar subsidi. Salah satunya Tessy (40), pengurus kapal yang mengaku sudah sebulan tidak bisa melaut akibat keterbatasan BBM.
"BBM saat ini sangat susah, Mas. Dari pemerintah cuma dapat 15 KL. Kalau bisa sih minta dilebihkan, kira-kira 24 KL lah. Kalau tidak ya 20 KL, karena itu lumayan bisa buat berangkat," ujar Tessy.
Ia menjelaskan, kapal berukuran 30 GT membutuhkan sedikitnya 24 kiloliter BBM untuk sekali perjalanan melaut selama empat hingga lima bulan di Laut Jawa.
"Kebutuhan buat berangkat paling tidak 24 KL," ucapnya.
Namun saat ini, jatah solar yang diterima hanya 15 kiloliter. Kondisi semakin sulit lantaran BBM non subsidi yang biasa digunakan sebagai alternatif juga kosong.
"Yang non-subsidi sekarang tidak ada pengisian. Sudah satu bulan ini kosong," katanya.
Menurut Tessy, krisis BBM sebenarnya sudah dirasakan nelayan sejak dua tahun terakhir, namun situasi kali ini menjadi yang paling parah.
"Kekurangan BBM sudah dua tahunan lebih. Tapi yang paling parah ya sekarang ini, sudah satu bulan tidak bisa berangkat," ujarnya.
Akibat kondisi tersebut, sekitar 100 kapal nelayan di Pelabuhan Kejawanan tidak beroperasi. Dalam satu kapal, rata-rata terdapat 13 ABK yang menggantungkan hidup dari hasil melaut. "Kalau satu kapal rata-rata 13 orang," katanya.
Ketua Himpunan Nelayan Kota Cirebon, Karsudin, membenarkan lumpuhnya aktivitas nelayan akibat keterbatasan solar subsidi. "Untungnya masih ada bantuan 15 KL dari Pertamina. Tapi kebutuhan satu kapal itu 24 KL untuk satu kali perjalanan," ujar Karsudin.
Menurutnya, pihak nelayan sudah beberapa kali mengirim surat permohonan penambahan kuota BBM ke Kementerian ESDM dan Pertamina, namun belum ada realisasi.
"Kami sudah kirim surat ke ESDM dan Pertamina, tapi belum ada realisasi," katanya.
Jika kondisi ini terus berlanjut, nelayan bahkan mempertimbangkan aksi protes.
"Mungkin akan orasi ke Pertamina, karena yang jadi sasaran utama tentu BBM," ucapnya.
Menanggapi kondisi nelayan Pantura tersebut, Hero mengaku baru mengetahui adanya kesulitan solar subsidi yang membuat nelayan tidak bisa melaut.
"Saya juga baru tahu kalau kemudian para nelayan sekarang kesulitan melaut akibat karena tidak adanya solar ataupun adanya pembatasan terhadap solar bersubsidi," katanya.
Ia pun berjanji akan menindaklanjuti aspirasi para nelayan dan memastikan kondisi tersebut kepada pihak terkait.
"Nanti kami coba akan tanya dan pastikan betul. Nanti saya akan infokan kembali kepada media di Cirebon," ujar Hero. (Wandi)
E satu.com (Kabupaten Cirebon) - Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Cirebon melalui bekerja sama dengan Unit Reskrim Polsek Babakan berhasil mengungkap kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas) yang meresahkan masyarakat. Dua orang pelaku berinisial W (19) dan ZA (26) berhasil ditangkap beserta barang bukti hasil kejahatan.
Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Imara Utama, menjelaskan bahwa penangkapan ini merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat terkait aksi pembegalan yang menimpa seorang karyawan swasta, Ari Juhri (24), pada pertengahan April 2026. Peristiwa bermula pada Minggu (19/5/2026) dini hari sekitar pukul 00.10 WIB. Saat itu, korban bersama pacarnya sedang berhenti di jalan area persawahan Desa Babakan Gebang, Kecamatan Babakan. Tiba-tiba, datang dua orang laki-laki berjalan kaki menghampiri mereka dengan modus meminta rokok.
Setelah korban memberikan rokok, para pelaku justru membuang rokok tersebut dan mencoba merampas ponsel korban. Saat korban mencoba mempertahankan barang miliknya, salah satu pelaku mengeluarkan senjata tajam jenis pedang samurai dari punggungnya dan mengancam korban.
"Para pelaku mengancam korban dan pacarnya menggunakan samurai. Karena merasa terancam, pacar korban melarikan diri untuk mencari bantuan, sementara para pelaku membawa kabur satu unit sepeda motor Honda Vario Techno warna hitam dan ponsel milik korban," ujarnya, Kamis (7/5/2026).
Berdasarkan laporan polisi bernomor LP/B/5/IV/2026, petugas melakukan serangkaian penyelidikan mendalam. Pada Selasa (5/5/2026), tim gabungan berhasil memastikan keberadaan para pelaku. Keduanya ditangkap di dua lokasi berbeda di wilayah Desa Gembongan Mekar, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon.
"Dari tangan kedua tersangka, kami berhasil mengamankan sejumlah barang bukti. Diantaranya, sepeda motor milik korban, satu unit handphone, dan sepeda motor yang digunakan para pelaku sebagai sarana kejahatan," katanya.
Kedua tersangka saat ini telah diamankan di Polsek Babakan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat dengan Pasal 479 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHPidana terkait pencurian dengan kekerasan.
"Polresta Cirebon berkomitmen untuk terus memberantas aksi kejahatan jalanan guna menjamin rasa aman bagi seluruh warga Kabupaten Cirebon. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada, terutama saat berkendara di lokasi yang sepi pada malam hari," pungkasnya. (Heri)
E satu.com (Cirebon) - Polres Cirebon Kota melarang kegiatan nonton bareng (nobar) pertandingan Persib Bandung maupun Persija Jakarta di kafe-kafe. Larangan itu diberlakukan demi menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tetap kondusif.
Kapolres Cirebon Kota, Eko Iskandar mengatakan, keputusan tersebut diambil setelah adanya insiden nyaris bentrok antara dua kelompok suporter saat pertandingan terakhir Persib dan Persija di kawasan flyover Seltim.
"Karena pertimbangan situasi kamtibmas, pada pertandingan terakhir kemarin hampir terjadi bentrokan antara dua kubu suporter Persib dan Persija di flyover Seltim. Kita tidak menghendaki kejadian seperti itu terulang lagi," kata AKBP Eko, Jumat (8/5/2026).
Menurutnya, polisi bukan melarang masyarakat menonton sepak bola. Namun, pembatasan nobar di tempat umum dilakukan untuk mengantisipasi potensi gesekan antar suporter.
"Kita tidak anti bola. Apabila menurut penilaian kita ada hal-hal yang harus diantisipasi supaya tidak terjadi bentrokan kedua belah suporter, maka kita menghimbau agar tidak ada nobar di kafe-kafe. Sehingga tidak ada pengerahan massa maupun suporter dari kedua pihak," ujarnya.
Eko menegaskan, larangan tersebut berlaku untuk seluruh kegiatan nobar Persib maupun Persija di wilayah hukum Polres Cirebon Kota.
"Semua tidak kita izinkan. Ini juga bentuk asas keadilan. Sekali lagi kita tidak anti bola, namun situasi kamtibmas harus menjadi perhatian karena sebelumnya sudah pernah hampir terjadi bentrokan," katanya.
Pihak kepolisian juga telah menyampaikan imbauan kepada sejumlah pengelola kafe yang biasa menjadi lokasi nobar agar tidak memfasilitasi kegiatan tersebut.
"Untuk kafe-kafe sudah kita himbau, beberapa tempat yang biasa dijadikan nobar supaya tidak memfasilitasi kegiatan ini," ucapnya.
Polres Cirebon Kota mengimbau masyarakat untuk menyaksikan pertandingan dari rumah masing-masing dan tidak melakukan konvoi ataupun arak-arakan.
"Silakan nonton di rumah masing-masing. Tidak ada arak-arakan, tidak ada konvoi, karena jumlah suporter yang banyak rawan memicu gesekan. Ini demi keselamatan bersama, termasuk keselamatan para suporter sendiri," pungkas Kapolres Cirebon kota AKBP Eko Iskandar. (Wandi)
.webp)
