e-satu.com

Aspirasi Cipayung Plus dan BEM Cirebon Raya, Langkah Resmi Menuju DPR RI

E satu.com di June 18, 2026 0

Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Cirebon) - Aspirasi mahasiswa yang disampaikan dalam aksi demonstrasi di DPRD Kota Cirebon pada 15 Juni 2026 resmi diteruskan ke DPR RI. Aspirasi tersebut berasal dari mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Cirebon Raya, yang terdiri atas HMI, IMM, HIMA Persis, GMNI, PMII, serta Aliansi BEM Cirebon Raya.

Penyerahan aspirasi dilakukan oleh Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon Harry Saputra Gani bersama Anggota DPRD Kota Cirebon M. Noupel kepada Anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem, Arif Rahman, pada Kamis (18/6/2026). Selanjutnya, aspirasi tersebut akan diteruskan kepada pimpinan DPR RI.

Harry Saputra Gani mengatakan DPRD Kota Cirebon berkewajiban menindaklanjuti setiap aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui mekanisme yang berlaku. Menurut dia, suara mahasiswa perlu mendapat ruang untuk didengar dan diteruskan kepada lembaga yang memiliki kewenangan mengambil keputusan. “Aspirasi yang disampaikan mahasiswa merupakan bentuk kepedulian generasi muda terhadap berbagai persoalan kebangsaan. Tugas kami adalah memastikan aspirasi tersebut sampai kepada pihak yang berwenang,” ujar Harry.

Ia berharap berbagai masukan yang disampaikan mahasiswa dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pemangku kebijakan di tingkat pusat.

Sebelumnya, mahasiswa menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Kota Cirebon pada Senin (15/6/2026). Dalam aksi tersebut, mereka menyampaikan sejumlah kritik terhadap kebijakan pemerintah pusat dan kondisi sosial-ekonomi nasional.

Mahasiswa membawa tujuh tuntutan utama, yakni stabilisasi ekonomi, penurunan harga bahan pokok dan bahan bakar minyak (BBM), penghentian Program Makan Bergizi Gratis (MBG), evaluasi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), penghapusan dwifungsi TNI dan Polri, penghentian tindakan brutal aparat, serta penegakan supremasi hukum.

Setelah menyampaikan orasi, massa aksi diterima oleh pimpinan DPRD Harry Saputra Gani, Anggota DPRD M. Noupel dan Karso untuk menyampaikan tuntutan secara langsung.

Salah seorang perwakilan mahasiswa, Baedlowi Kamal, mengatakan aksi tersebut bertujuan menyampaikan berbagai aspirasi yang dinilai penting untuk menjadi perhatian pemerintah pusat. Menurut Kamal, sejumlah kebijakan pemerintah perlu dievaluasi agar lebih efektif menjawab kebutuhan masyarakat. Ia juga menilai anggaran negara harus diarahkan secara optimal untuk mendukung sektor-sektor yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat.

Mahasiswa berharap pemerintah pusat dapat melakukan perbaikan terhadap berbagai kebijakan yang dinilai belum sepenuhnya menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat. (Wandi)

Indramayu

Jejak Anggaran Gemuk di Balik Armada Keropos DLH Indramayu

E satu.com di June 18, 2026 0

Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Indramayu) - Kondisi armada pengangkut sampah milik Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Indramayu menjadi sorotan. Sejumlah truk pengangkut sampah yang beroperasi di berbagai wilayah terlihat mengalami kerusakan, terutama pada bagian bak kendaraan yang dinilai sudah tidak layak pakai. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan publik mengenai efektivitas penggunaan anggaran pemeliharaan yang setiap tahun dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Berdasarkan penelusuran data pengadaan dan realisasi anggaran, DLH Indramayu dalam beberapa tahun terakhir mengalokasikan dana cukup besar untuk pemeliharaan kendaraan operasional persampahan yang tersebar di sejumlah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kebersihan.

Pengamat kebijakan publik, Hasto Kristiyanto, S.H., menilai kondisi armada yang masih memprihatinkan menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola pemeliharaan kendaraan operasional di lingkungan DLH.

“Jika melihat kondisi bak truk sampah yang sudah banyak mengalami kerusakan, sementara setiap tahun terdapat alokasi anggaran pemeliharaan, tentu perlu ada evaluasi. Publik berhak mengetahui sejauh mana efektivitas penggunaan anggaran tersebut,” ujar Hasto.

♦ Kemanakah Belanja Pemeliharaan Armada Mencapai Miliaran Rupiah Per Tahun?

Menurut Hasto, sejak 2023 hingga 2026 Pemerintah Kabupaten Indramayu secara konsisten mengalokasikan anggaran pemeliharaan bagi DLH.

Pada tahun 2023, DLH merealisasikan anggaran sebesar Rp26,74 miliar. Sebagian di antaranya digunakan untuk pengadaan suku cadang dan pelumas kendaraan operasional persampahan melalui mekanisme e-purchasing. Sejumlah perusahaan disebut menjadi penyedia dominan dalam pengadaan tersebut

Tahun berikutnya, 2024, DLH merealisasikan anggaran sebesar Rp8,30 miliar melalui 518 paket kegiatan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 341 paket berada pada sektor pemeliharaan teknis yang berfokus pada pengadaan suku cadang, ban, dan pelumas kendaraan operasional dengan nilai mendekati Rp1,6 miliar.

“Jika melihat besarnya anggaran yang telah direalisasikan setiap tahun, kondisi armada yang masih rusak patut menjadi perhatian. Karena itu perlu dilakukan audit dan evaluasi terhadap realisasi belanja pemeliharaan serta keterlibatan pihak penyedia,” kata Hasto.

Pada 2025, DLH tercatat merealisasikan anggaran sebesar Rp28,14 miliar. Sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan pemeliharaan kendaraan kembali mendominasi, di antaranya pengadaan suku cadang, pelumas, dan kebutuhan operasional kendaraan persampahan pada berbagai UPTD Kebersihan.

Selain belanja pemeliharaan kendaraan, terdapat pula sejumlah paket bernilai besar, seperti jasa petugas kebersihan sampah senilai Rp9,11 miliar, pengadaan dan pemasangan geomembran di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Pecuk, pengadaan bak kontainer sampah, pemeliharaan alat berat, hingga jasa operator alat berat penanganan sampah.

Besarnya porsi anggaran tersebut, menurut Hasto, perlu diimbangi dengan hasil nyata berupa peningkatan kualitas layanan persampahan dan kondisi armada yang layak operasional.

♦ Realisasi 2026 Sudah Menembus Rp22,6 Miliar

Memasuki semester pertama 2026, DLH telah merealisasikan anggaran sebesar Rp22,60 miliar melalui 22 paket kegiatan.

Belanja terbesar berasal dari jasa tenaga kebersihan dan sopir UPTD Kebersihan senilai Rp17,18 miliar. Selain itu terdapat belanja suku cadang kendaraan operasional persampahan sebesar Rp882 juta, pemeliharaan kendaraan angkutan barang operasional persampahan sebesar Rp198 juta, serta pengadaan pelumas untuk operasional TPA.

“Tentu perlu dipastikan apakah seluruh belanja tersebut telah sesuai peruntukan dan memberikan dampak terhadap kualitas armada yang digunakan sehari-hari,” ujar Hasto.

Di tengah polemik kondisi armada, muncul sorotan lain terkait belum terserapnya anggaran sewa kendaraan truk sampah di DLH Indramayu yang nilainya mencapai sekitar Rp3 miliar.

Sejumlah elemen masyarakat menilai anggaran tersebut seharusnya dapat mendukung pelayanan kebersihan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Pakar hukum asal Indramayu, Dr. Maulana Martono, S.H., M.H., mengatakan anggaran yang tidak terserap tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.

“Tidak termasuk tindak pidana apabila kegiatan memang belum berjalan karena proses pengadaan mengalami kendala, terjadi efisiensi anggaran, atau terdapat hambatan administratif dan teknis yang sah,” kata Maulana.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa persoalan dapat masuk ke ranah hukum apabila terdapat unsur kesengajaan, penyalahgunaan kewenangan, manipulasi kegiatan, atau konflik kepentingan dalam proses pengadaan.

“Potensi pelanggaran dapat dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi apabila ditemukan unsur penyalahgunaan wewenang atau kerugian keuangan negara,” ujarnya.

Hingga berita ini tayangan, Kepala Dinas Lingkungan Indramayu,Dedi Agus Permadi belum memberikan penjelasan. Namun, upaya konfirmasi terus dilakukan wartawan.

Kondisi armada pengangkut sampah yang masih memprihatinkan di tengah besarnya alokasi anggaran pemeliharaan kini menjadi perhatian publik. Transparansi penggunaan anggaran serta evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas belanja pemeliharaan dinilai penting agar pelayanan kebersihan di Kabupaten Indramayu dapat berjalan optimal dan akuntabel.

( Tri Hadi)

Budaya Cirebon

Kuwu Azis Maulana Desa Tuk Karangsuwung, Hadiri Tradisi 'BEBARIK' Haul Muharram 1448 H di Pancuran Ki Buyut Jaka Cirebon

E satu.com di June 18, 2026 0

Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Cirebon) - Kuwu/Kades Azis Maulana Desa Tuk Karangsuwung, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Cirebon, menghadiri momentum Haul setahun sekali di bulan Muharram 1448 Hijriah. Acara digelar di Jl. Ki Buyut Jaka RT 003 RW 02, Desa Tuk Karangsuwung, Kecamatan Lemahabang, Sindanglaut, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, pada Kamis, 18 Juni 2026 pukul 16.00 WIB Ba'da Ashar hingga selesai.

Tradisi warga setempat yang disebut "BEBARIK" ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus ziarah spiritual. Di lokasi terdapat kolam mata air alami dengan kedalaman hanya 80 cm. Menurut sejarah lisan warga, air di pancuran Ki Buyut Jaka tidak pernah habis baik saat musim kemarau panjang maupun hujan lebat.

Rangkaian acara dipimpin doa oleh Ustadz Ali Dzikir. Warga bersama-sama membaca Yasin dan tahlil untuk mendoakan para leluhur, nenek moyang, ulama, kyai, ustadz, serta sanak saudara dan orang tua yang telah wafat. Tujuannya untuk saling mengingatkan dan memohon doa terbaik bagi yang mendahului.

Suasana makin khidmat dengan dihiasi wejangan nasi tumpeng dan nasi ampar yang kemudian disantap bersama seperti _ngalwet bareng_. Bahkan nasi kotak juga disediakan untuk warga yang hadir. Tradisi berbagi makanan ini dipercaya akan memberikan keberkahan untuk semuanya, baik yang hadir maupun keluarga di rumah.

Salah satu warga setempat, Munadi Kadra, menyampaikan kebanggaannya atas kelestarian tradisi ini.
"Alhamdulillah tradisi Bebarik masih terus dijaga sampai sekarang. Selain mendoakan leluhur, kita juga jadi makin kompak. Nasi tumpeng dan nasi ampar yang dimakan bareng rasanya beda, berkah banget,"ujar Munadi.

Acara berlangsung khidmat dan dihadiri Kuwu Azis Maulana beserta staf, perangkat desa, Ketua RW, RT, tokoh agama, tokoh masyarakat, ibu-ibu, bapak-bapak, serta pemuda-pemudi warga setempat. Kehadiran unsur pemerintahan desa hingga masyarakat umum menunjukkan kuatnya nilai kebersamaan, gotong royong, dan pelestarian budaya.

Kuwu Azis Maulana mengapresiasi tradisi ini sebagai warisan leluhur yang menjaga nilai spiritual, sejarah, dan persatuan warga Tuk Karangsuwung. Beliau berharap generasi muda terus melestarikan "BEBARIK" sebagai identitas Desa,"ucapnya.

Menutup rangkaian acara, Ustadz Ali Dzikir memanjatkan doa penutup. Setelah doa selesai, seluruh hadirin makan bersama menikmati nasi tumpeng, nasi ampar, dan nasi kotak dalam suasana kekeluargaan yang hangat.

Narasumber : Munadi Kadra

( Soleh )

Nasional

Langkah SMSI Membantu Mahkamah Agung Mengerem Tumpukan Perkara

E satu.com di June 18, 2026 0

Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Jakarta) - Mahkamah Agung (MA) kedatangan tamu tak biasa. Pengurus Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menyambangi Gedung MA pada Selasa, 17 Juni 2026.

Di hadapan Ketua MA Sunarto, para bos media digital ini tidak sedang memprotes sengketa pemberitaan. Mereka datang 1membawa proposal kerja sama yang ambisius: mencetak ribuan mediator bersertifikat dari kalangan pers di seluruh daerah.

Tujuannya mulia, yakni menyebarkan virus damai demi memangkas tumpukan perkara yang saban tahun menyelimuti meja para hakim agung.

Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) beraudiensi dengan Mahkamah Agung RI di Gedung MA, Jakarta, Selasa 17/06/2026 dan diterima langsung oleh Ketua MA Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H.

Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari surat resmi Nomor 0180/SMSI-Pusat/VI/2026 tertanggal 15 Juni 2026 tentang pengajuan kerjasama kedua belah pihak melalui Program Pendidikan dan Pelatihan Mediator Bersertifikat guna memperkuat budaya mediasi nasional dan mengurangi penumpukan perkara di pengadilan.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Umum SMSI Firdaus menyebut, media siber punya peran strategis menjembatani informasi hukum ke masyarakat.

"SMSI berinisiatif agar perwakilan-perwakilan SMSI di daerah dapat menjadi bagian dari program mediator yang dicanangkan MA," ujarnya.

SMSI melihat mediasi sebagai solusi strategis untuk membangun budaya penyelesaian konflik yang lebih efektif, cepat, dan berorientasi pada perdamaian.

Untuk itu, Firdaus, menyatakan pihaknya siap mendukung visi Mahkamah Agung dalam membangun budaya mediasi di Indonesia.

"Kami ingin menyambut visi Ketua MA, Prof. Sunarto, untuk membumikan budaya mediasi ini di Indonesia. Melalui jaringan 3.181 perusahaan media siber di 35 provinsi, SMSI berkomitmen menjadi motor edukasi publik agar masyarakat memahami bahwa penyelesaian sengketa tidak harus berakhir dengan menang atau kalah, tetapi dapat ditempuh melalui jalan damai dan musyawarah," tandasnya.

Firdaus menegaskan, pelatihan mediator yang diusulkan SMSI akan mengadopsi standar etika internasional yang tertuang dalam Bangalore Principles of Judicial Conduct serta kode etik nasional Sapta Karsa Hutama.

Nilai-nilai seperti independensi, integritas, ketidakberpihakan, kesetaraan, kepatutan, serta kompetensi akan menjadi fondasi utama dalam pembentukan mediator profesional dan kredibel.

Pada kesempatan yang sama, Ketua MA Sunarto menekankan pentingnya peningkatan literasi hukum masyarakat, khususnya terkait pemahaman terhadap mediasi dan tujuan utama proses peradilan.

Menurutnya, masih banyak pihak yang datang ke pengadilan dengan tujuan mencari kemenangan semata, bukan mencari keadilan yang sesungguhnya. Kondisi tersebut turut memicu meningkatnya jumlah perkara yang harus ditangani lembaga peradilan setiap tahun.

Sunarto mencontohkan keberhasilan sistem mediasi di New South Wales (NSW), Australia. Di wilayah tersebut, fasilitas pengadilan dirancang untuk mendukung proses mediasi secara maksimal, mulai dari ruang negosiasi hingga ruang mediasi yang representatif.

Hasilnya, sekitar 80 persen sengketa hukum di NSW dapat diselesaikan melalui mediasi tanpa harus berlanjut ke persidangan. Mediasi pun menjadi budaya utama dalam penyelesaian konflik di masyarakat.

Turut mendampingi Ketua MA, Hakim Agung Heru Pramono; Dr. Adi Julia Cakrawala, S.H., M.Hum., Kepala Biro Hukum dan Humas MA; Didik Trisulistia, S.H., M.H., Hakim Tinggi Asisten Koordinator Ketua MA RI; serta Edi Hudiata, S.H., M.H., Hakim Yustisial MA RI.

Dari SMSI mendampingi Ketua Umum diantaranya, Taufiqurohman, A.K. Wakil Ketua Dewan Penasihat; Dr. Hendri Yanto Attan, Wakil Sekjen; Iwan Jamaluddin, Bendahara SMSI Pusat; dr. Nishal Dilon, Direktur Media Crisis Center; dan Eman Sulaiman Humas SMSI.

Fokus Kerja Sama

Dalam surat yang diajukan kepada Mahkamah Agung, SMSI menawarkan tiga fokus utama kerja sama, yakni:

Menyusun kurikulum pelatihan mediator yang komprehensif dan relevan dengan tantangan sengketa di era digital.

Mengembangkan sistem sertifikasi yang memenuhi standar Mahkamah Agung sehingga lulusannya diakui sebagai mediator bersertifikat.

Melaksanakan pelatihan secara berkala di berbagai daerah untuk menjangkau kalangan media, praktisi hukum, akademisi, hingga tokoh masyarakat.

Melalui kolaborasi ini, SMSI optimistis budaya mediasi dapat semakin berkembang di Indonesia dan menjadi solusi efektif dalam mengurangi beban peradilan.

Selain mempercepat penyelesaian sengketa, gerakan ini diharapkan mampu mengubah cara pandang masyarakat dalam menyelesaikan konflik, dari pola menang-kalah di ruang sidang menjadi budaya dialog, musyawarah, dan perdamaian yang berkelanjutan. (uki)

Polres Kuningan

Sat Lantas Polres Kuningan Monitoring Lahan Jagung di Desa Cibulan

E satu.com di June 18, 2026 0

Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Kuningan) - Sebagai bentuk nyata dukungan terhadap program pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional, jajaran Sat Lantas Polres Kuningan melakukan kunjungan kerja sekaligus monitoring hasil penanaman jagung di Desa Cibulan, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Kuningan, Kamis (18/06/2026).

Dalam kegiatan tersebut, personel Satlantas Polres Kuningan didampingi langsung oleh Kepala Desa Cibulan beserta seluruh perangkat desa setempat. Mereka meninjau langsung area lahan pertanian jagung yang dikelola oleh kelompok tani desa guna memastikan perkembangan tanaman berjalan dengan optimal.

Kepala Desa Cibulan menyampaikan apresiasi atas kehadiran pihak kepolisian yang tidak hanya berfokus pada ketertiban lalu lintas, namun juga aktif terjun ke lapangan membantu sektor pertanian.

"Sinergi ini diharapkan mampu membangkitkan semangat para petani dalam meningkatkan produktivitas hasil panen," ucap Kepala Desa setempat.

Sat Lantas Polres Kuningan menegaskan bahwa pihaknya telah menjalin koordinasi intensif dengan pemerintah Desa Cibulan untuk terus memberikan pendampingan dan dukungan moril bagi kelompok tani setempat. Kolaborasi ini dirancang sebagai program berkelanjutan untuk memastikan ketersediaan pangan di wilayah Kabupaten Kuningan tetap terjaga.

“Kegiatan monitoring ini adalah bagian dari komitmen kami dalam mendukung penuh program ketahanan pangan nasional. Kami ingin memastikan sektor pertanian, khususnya tanaman jagung, mendapatkan perhatian dan dukungan agar hasilnya dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, khususnya para petani di Desa Cibulan,” ujar Kapolres Kuningan.

Diharapkan, dengan adanya sinergi antara kepolisian dan perangkat desa ini, sektor pertanian di Desa Cibulan semakin maju, sekaligus menjadi contoh bagi desa-desa lainnya dalam memperkuat swasembada pangan di Kabupaten Kuningan. (Heri)

TNI-Polri

Kodim 0614 Kota Cirebon Perkuat Mitigasi Bencana Lewat Pembinaan Lingkungan Hidup

E satu.com di June 18, 2026 0

Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Cirebon) - Kodim 0614/Kota Cirebon menggelar kegiatan Pembinaan Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2026 sebagai upaya meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kelestarian lingkungan sekaligus memperkuat mitigasi bencana di wilayah Kota Cirebon.

Kegiatan yang mengusung tema "Optimalkan Peran Binter TNI AD dalam Mitigasi Bencana Melalui Kegiatan Pembinaan Lingkungan Hidup di Wilayah" itu berlangsung di Pendopo 76 Makodim 0614/Kota Cirebon, Jalan Pemuda, Kota Cirebon.

Acara dibuka oleh Dandim 0614/Kota Cirebon yang diwakili Pgs Kasdim 0614/Kota Cirebon, Kapten Inf M Ridwan. Dalam sambutannya,

ia menegaskan bahwa pembinaan lingkungan hidup merupakan bagian dari pembinaan teritorial yang bertujuan membangun kesadaran bersama dalam menjaga lingkungan sebagai langkah nyata pencegahan bencana.

Menurut Ridwan, berbagai potensi bencana seperti banjir, pohon tumbang, hingga pencemaran lingkungan dapat diminimalkan apabila masyarakat memiliki kesadaran tinggi untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan di sekitarnya.

"Melalui kegiatan ini, kami berharap para Babinsa bersama komponen masyarakat dapat menjadi pelopor dalam mengedukasi warga agar lebih peduli terhadap lingkungan. Sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan organisasi kemasyarakatan sangat diperlukan guna mewujudkan mitigasi bencana yang efektif serta menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan lestari," kata Ridwan, Kamis (18/6/2026).

Ia menambahkan, Babinsa sebagai aparat kewilayahan memiliki peran strategis dalam mengajak dan menggerakkan masyarakat melakukan berbagai kegiatan pelestarian lingkungan.

Upaya tersebut dinilai penting untuk mendukung ketahanan wilayah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Setelah pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon. Materi yang diberikan mencakup pengelolaan lingkungan, pencegahan kerusakan lingkungan, hingga langkah-langkah mitigasi dan penanggulangan bencana yang dapat dilakukan secara terpadu oleh seluruh elemen masyarakat.

Kegiatan tersebut diikuti para Babinsa jajaran Kodim 0614/Kota Cirebon serta perwakilan organisasi kemasyarakatan, di antaranya KB FKPPI, GM FKPPI, PPM Kota Cirebon, dan Karang Taruna. Para peserta terlihat aktif berdiskusi mengenai berbagai persoalan lingkungan yang dihadapi di wilayah masing-masing.

Melalui kegiatan ini, Kodim 0614/Kota Cirebon berharap sinergi antara TNI AD, pemerintah daerah, dan organisasi kemasyarakatan semakin kuat dalam menjaga kelestarian lingkungan serta meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana.

Optimalisasi peran pembinaan teritorial TNI AD dinilai menjadi salah satu langkah penting untuk mewujudkan lingkungan yang aman, sehat, dan berkelanjutan bagi masyarakat Kota Cirebon. (Wandi)