Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Cirebon) - Libur panjang dalam rangka Maulid Nabi Muhammad SAW 2026 mendorong peningkatan mobilitas masyarakat menggunakan kereta api.

KAI Daerah Operasi (Daop) 3 Cirebon mencatat 63.475 pelanggan menggunakan layanan kereta api selama periode libur panjang tersebut.

Manager Humas KAI Daop 3 Cirebon Muhibbuddin mengatakan jumlah tersebut terdiri dari 30.575 pelanggan yang datang ke wilayah Daop 3 Cirebon dan 32.900 pelanggan yang berangkat dari wilayah Daop 3 Cirebon.

"Tercatat 63.475 pelanggan menggunakan layanan kereta api di wilayah Daop 3 Cirebon, baik untuk datang maupun berangkat. Kondisi ini menunjukkan bahwa kereta api semakin dipercaya masyarakat sebagai pilihan transportasi untuk melakukan perjalanan, termasuk perjalanan jarak jauh," ujar Muhibbuddin, Kamis (27/8/2026).


Berdasarkan data KAI Daop 3 Cirebon, puncak kedatangan pelanggan terjadi pada 22 Agustus 2026.


Pada tanggal tersebut tercatat sebanyak 6.285 pelanggan tiba di wilayah Daop 3 Cirebon.
Sementara itu, puncak keberangkatan terjadi pada 25 Agustus 2026 dengan jumlah mencapai 7.053 pelanggan.

Untuk mengakomodasi tingginya minat masyarakat, KAI Daop 3 Cirebon mengoperasikan delapan perjalanan kereta api reguler serta satu perjalanan KA tambahan selama periode libur panjang Maulid Nabi Muhammad SAW 2026.

Muhibbuddin mengatakan pengoperasian KA tambahan merupakan langkah KAI untuk mengantisipasi peningkatan permintaan perjalanan masyarakat.

"Pengoperasian KA tambahan merupakan bagian dari upaya KAI dalam mengantisipasi peningkatan permintaan perjalanan. Kami ingin memastikan masyarakat memiliki lebih banyak pilihan perjalanan sekaligus dapat bepergian dengan aman, nyaman, dan lancar selama momentum libur panjang," katanya.


Menurutnya, tingginya jumlah pelanggan selama periode tersebut menjadi gambaran positif terhadap kepercayaan masyarakat kepada kereta api sebagai salah satu moda transportasi pilihan untuk bepergian.


KAI Daop 3 Cirebon juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah memilih kereta api selama momentum libur panjang tersebut.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelanggan yang telah mempercayakan perjalanan kepada KAI. Kepercayaan masyarakat merupakan motivasi bagi kami untuk terus memberikan pelayanan terbaik dan memastikan perjalanan pelanggan berlangsung aman, nyaman, selamat, serta tepat waktu," pungkas Muhibbuddin. (Wandi)
Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Kabupaten Cirebon) - Lahan kosong seluas sekitar 1,7 hektare di Kabupaten Cirebon terbakar pada Kamis (27/8/2026) malam. Kebakaran diduga dipicu puntung rokok yang dibuang sembarangan.

Lokasi lahan yang terbakar berada di pinggir Jalan Sultan Ageng Tirtayasa, tepatnya di depan Perum Griya Caraka, Desa Kedungdawa, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon.

Api pertama kali diketahui sekitar pukul 20.45 WIB. Kondisi lahan yang dipenuhi rumpun serta material kering membuat api dengan cepat menjalar. Kobaran api bahkan membakar sekitar 80 persen area lahan.


Embusan angin turut memperparah kondisi. Api dengan cepat membesar dan merambat ke bagian lain lahan yang banyak terdapat material mudah terbakar.


Informasi kebakaran tersebut kemudian diterima personel Tim SAR Anggota Kompi 1 Batalyon C Pelopor Satbrimob Polda Jabar. Personel langsung bergerak ke lokasi untuk membantu proses pemadaman.

Danki 1 Yon C Pelopor Satbrimob Polda Jabar, AKP Djadja Supriatna, mengatakan personel yang menerima laporan langsung menuju lokasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait.


"Begitu informasi diterima, personel langsung menuju lokasi dan berkoordinasi dengan Damkar Kabupaten Cirebon dan Polsek Kedawung untuk melakukan pemadaman," ujar Djadja dalam keterangannya, Jumat (28/8/2026).


Dalam proses pemadaman, personel Brimob turut mengerahkan satu unit kendaraan water cannon. Kendaraan tersebut digunakan untuk menjinakkan api, khususnya di bagian lahan yang masih menyisakan bara dan material kering.

Berdasarkan keterangan saksi, kobaran api pertama kali terlihat dari sisi lahan yang berada di samping Jalan Sultan Ageng Tirtayasa, tepat di depan Klinik Mata Perum Griya Caraka.

Sementara itu, Saksi bernama Heriawan (56), Ketua RW 05 Desa Kedungdawa, melihat kobaran api tersebut.

Ia kemudian melaporkan kejadian itu kepada petugas.
Laporan tersebut membuat personel Brimob segera mendatangi lokasi.


Petugas selanjutnya berkoordinasi dengan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Cirebon dan Polsek Kedawung untuk mempercepat proses pemadaman.


Hingga proses pemadaman dilakukan, petugas memastikan kobaran api tidak meluas ke area permukiman maupun bangunan yang berada di sekitar lokasi.

Dugaan sementara, kebakaran dipicu puntung rokok yang dibuang sembarangan.

Namun, penyebab pasti kebakaran masih dalam penanganan dan pendalaman petugas. (Wandi)
Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

Berakhirnya aksi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) setelah memperoleh surat komitmen dari pimpinan DPR RI terkait RUU Perampasan Aset menimbulkan pertanyaan baru di ruang publik.


Pertanyaan tersebut bukan semata-mata apakah aksi itu “setingan” atau bukan. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana proses komunikasi antara massa aksi dan pimpinan DPR berlangsung hingga menghasilkan sebuah dokumen tertulis.

Dalam audiensi pada 27 Agustus 2026, pimpinan DPR menyatakan komitmen agar RUU Perampasan Aset diselesaikan paling lambat 15 Desember 2026. Komitmen itu dituangkan secara tertulis dan ditandatangani pimpinan DPR.

Namun, sejumlah pertanyaan tetap layak diajukan.

Siapa yang pertama kali menginisiasi audiensi tersebut?

Apakah AMPB sebelumnya mengajukan permintaan resmi untuk bertemu pimpinan DPR? Atau justru ada pihak lain yang membuka jalan sehingga pertemuan tersebut dapat berlangsung?

Siapa yang menyusun dokumen komitmen?

Apakah naskah tersebut disiapkan DPR, AMPB, atau disusun bersama dalam proses audiensi?

Mengapa 15 Desember 2026 dipilih sebagai batas waktu?

Pertanyaan ini penting karena pimpinan DPR pada hari yang sama juga menyampaikan secara terbuka bahwa pembahasan RUU Perampasan Aset ditargetkan selesai pada 15 Desember 2026. DPR menyebut masih memiliki waktu sekitar empat sampai lima bulan untuk menyelesaikan pembahasan.

Artinya, publik perlu mengetahui apakah tanggal tersebut merupakan target legislasi yang memang sudah disiapkan sebelumnya, atau merupakan hasil negosiasi yang kemudian dituangkan dalam pertemuan dengan AMPB.

Lalu, apa kekuatan dan mekanisme pertanggungjawaban surat tersebut?

Pimpinan DPR menyatakan siap mengundurkan diri apabila RUU tersebut tidak disahkan sesuai tenggat. Pernyataan itu bahkan dituangkan dalam dokumen tertulis.

Tetapi komitmen politik tetap harus diuji melalui proses legislasi.

Karena itu, masyarakat berhak mendapatkan informasi mengenai tahapan pembahasan, jadwal kerja, pihak yang bertanggung jawab, serta mekanisme pengawasan hingga 15 Desember 2026.

DPR sendiri menyatakan akan membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan dalam proses pembahasan RUU tersebut.

Maka, daripada berhenti pada tudingan “aksi setingan”, pertanyaan yang lebih mendasar adalah:

Siapa yang membuka pintu audiensi?

Siapa yang menyusun kesepakatan?

Apa dasar penetapan 15 Desember?

Apa mekanisme untuk memastikan janji tersebut terlaksana?

Dan ketika tenggat itu tiba, siapa yang harus mempertanggungjawabkan jika janji tersebut kembali menjadi sekadar janji?

Publik tidak membutuhkan drama.

Publik membutuhkan transparansi, bukti proses, dan kepastian bahwa komitmen tersebut benar-benar dilaksanakan.

Penulis : Asep Wawan Wibawan
( Juranslis E satu.com)
Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Kota Cirebon) -
Pemkot Cirebon aktif mendekatkan informasi pelayanan publik ke masyarakat lewat berbagai media. DPMPTSP Kota Cirebon menggelar lomba video Reels Instagram, mengajak publik mengenalkan pelayanan dan potensi daerah di media sosial.

Pemenang lomba ini diapresiasi Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, pada Kamis (27/8/2026). Lomba ini mendorong kreativitas dan partisipasi masyarakat, terutama generasi muda, dalam menyampaikan informasi pelayanan publik secara lebih akrab.

Effendi Edo menyatakan media sosial bisa menjadi alat efektif memperkenalkan pelayanan pemerintah. Namun, ia menegaskan bahwa kualitas pelayanan langsung harus tetap terjaga.

"Yang paling penting, pelayanan yang kita tampilkan harus sesuai dengan apa yang masyarakat rasakan. Jangan sampai videonya sudah bagus, tetapi ketika masyarakat datang untuk mendapatkan pelayanan, kenyataannya berbeda. Itu yang harus kita perhatikan," ujarnya.


Ia meminta jajaran DPMPTSP maupun perangkat daerah lainnya untuk terus memberikan pelayanan yang mudah, cepat dan prima kepada masyarakat. Menurutnya, keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Cirebon harus semakin dikenal sehingga masyarakat mengetahui berbagai layanan yang dapat diperoleh dalam satu tempat.

"Teman-teman yang bekerja di sini saya harapkan terus memberikan pelayanan yang prima dan mempermudah masyarakat. Prestasi dan kegiatan seperti ini juga harus menjadi pemacu semangat untuk membantu mengenalkan pelayanan satu atap ini. Masyarakat harus tahu bahwa ada Mal Pelayanan Publik yang memberikan pelayanan dengan cepat dan mudah," katanya.

Wali Kota juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta lomba yang telah ikut menghasilkan karya kreatif. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah membangun komunikasi yang lebih terbuka dengan masyarakat.


Plt. Kepala DPMPTSP Kota Cirebon, Icip Suryadi, mengatakan perkembangan teknologi informasi dan media sosial telah mengubah cara masyarakat memperoleh maupun menyampaikan informasi. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah untuk menyesuaikan pola komunikasi pelayanan publik dengan kebiasaan masyarakat saat ini.

"Dewasa ini perkembangan teknologi informasi dan dinamika media sosial telah mengubah pola komunikasi masyarakat secara fundamental. Karena itu, Pemerintah Kota Cirebon melalui DPMPTSP menyadari pentingnya beradaptasi dengan perkembangan era digital," kata Icip.

Ia menjelaskan, lomba video Reels tersebut mengangkat sejumlah tema yang berkaitan langsung dengan pelayanan dan pembangunan daerah. Di antaranya Pelayanan Prima DPMPTSP Kota Cirebon, Potensi Investasi Kota Cirebon, serta visi dan misi SETARA yang menjadi arah pembangunan Pemerintah Kota Cirebon.

Menurut Icip, kegiatan tersebut sekaligus menjadi wadah kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Peserta tidak hanya berasal dari kalangan masyarakat umum, tetapi juga pelajar, mahasiswa, pelaku usaha hingga kreator konten.


"Melalui kegiatan ini kami ingin meningkatkan partisipasi masyarakat, sekaligus memberikan ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan kreativitasnya dalam videografi dan komunikasi visual. Kami melihat banyak peserta, terutama adik-adik pelajar, yang menghasilkan karya-karya kreatif," tuturnya.

Selain menjadi ruang kreativitas, lomba tersebut juga dimanfaatkan sebagai media untuk memperkenalkan layanan DPMPTSP kepada masyarakat. Icip menyebut masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui secara menyeluruh layanan yang tersedia, termasuk layanan perizinan melalui Online Single Submission (OSS).

"Barangkali masih ada masyarakat yang belum mengetahui OSS, keberadaan DPMPTSP, maupun jenis pelayanan yang tersedia. Karena itu, informasi seperti ini perlu disampaikan dengan bahasa dan media yang mudah diterima masyarakat, sehingga informasi pelayanan bisa menjangkau lebih banyak kalangan," jelasnya.

Ia menambahkan bahwa media sosial bisa menjadi alat untuk menyebarluaskan informasi positif tentang pembangunan di Kota Cirebon. Dengan melibatkan masyarakat sebagai pembuat konten, diharapkan informasi mengenai pelayanan dan potensi wilayah tidak hanya bersumber dari pemerintah, tetapi juga muncul dari kreativitas warga.

Dalam kompetisi tersebut, panitia menobatkan Juara 1, Juara 2, Juara 3, serta Juara Favorit. Para pemenang menerima apresiasi atas karya-karya mereka dan kontribusi dalam memperkenalkan pelayanan publik DPMPTSP Kota Cirebon melalui media digital.


Icip mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta atas partisipasinya. Ia berharap bahwa pengalaman mengikuti kompetisi ini dapat menjadi bekal bagi peserta untuk terus mengasah kreativitas dan menciptakan karya yang memberikan manfaat lebih luas.

"Kami menyampaikan apresiasi dan kebanggaan kepada seluruh peserta, terutama adik-adik yang masih pelajar. Selamat kepada para pemenang. Jadikan capaian ini sebagai pemantik semangat untuk terus berkarya, berinovasi, dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat Kota Cirebon," katanya.

Bagi peserta yang belum memperoleh juara, Icip meminta agar tidak berhenti berkarya. Menurutnya, seluruh karya yang masuk telah memberikan warna tersendiri dalam upaya memperkenalkan pelayanan publik dan mendukung transformasi digital komunikasi Pemerintah Kota Cirebon.

"Tidak ada karya yang sia-sia. Setiap karya yang dibuat telah menjadi bagian dari upaya mengenalkan pelayanan publik kepada masyarakat. Terus berkarya dan terus menghadirkan ide-ide baru yang dapat memberikan manfaat bagi Kota Cirebon," pungkasnya. (wandi)
Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Indramayu) -
Kejaksaan Negeri (Kejari) Indramayu memusnahkan barang bukti dari 121 perkara tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Dari sekian banyak barang bukti, kasus peredaran obat-obatan ilegal menjadi yang paling dominan.

​Pemusnahan dilakukan di Halaman Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Indramayu, Kamis (27/8/2026). Acara dipimpin langsung Kepala Kejari Indramayu Nico, didampingi jajaran Kasi dan Kasubagbin, serta disaksikan unsur Forkopimda.

Nico menyebut pemusnahan ini merupakan kali kedua yang digelar sepanjang tahun 2026. Barang bukti berasal dari beragam kasus, mulai dari tindak pidana narkotika, kesehatan, pencurian, pembunuhan, penipuan, hingga kepemilikan senjata api dan senjata tajam.

"Barang bukti yang dimusnahkan berasal dari 121 perkara, yang mencakup tindak pidana narkotika, kesehatan, perlindungan anak hingga penguasaan senjata tajam," ujar Nico.

Dari ratusan perkara tersebut, perkara obat-obatan terbatas tanpa izin edar mendominasi. Nico meluruskan bahwa jenis obat yang disita sebenarnya merupakan obat legal, namun disalahgunakan proses distribusinya.

"Obatnya bukan obat ilegal, obatnya obat legal, seperti Dextro, Tramadol, dan lain-lain. Cuma pendistribusiannya yang tidak sesuai dengan ketentuan," tegasnya.

Selain obat-obatan, kasus narkotika jenis sabu berada di urutan kedua yang paling menonjol. Tak hanya itu, Kejari Indramayu juga memusnahkan dua pucuk senjata api, salah satunya rakitan jenis revolver serta belasan senjata tajam hasil sitaan dari kasus kekerasan dan tawuran.


Berikut daftar barang bukti yang dimusnahkan Kejari Indramayu:

- Narkotika & Obat: 274 paket sabu (198,81 gram), 23 paket tembakau sintetis (177 gram), dan 16.352 tablet obat (Alprazolam, Hexymer, Tramadol, DMP, Trihexyphenidyl, Dextro).
- Senjata: 2 pucuk senjata api beserta amunisi dan 10 unit senjata tajam.
- Uang Palsu & Elektronik: 16 lembar uang palsu Rp 50 ribu dan 32 unit HP/alat komunikasi.
- Barang Lainnya meliputi 122 potong pakaian, perkakas, helm, flashdisk, dan barang bukti pendukung lainnya.

Nico menegaskan, Kejari Indramayu akan terus memusnahkan barang bukti secara berkala untuk penuntasan perkara secara tuntas. Ia juga meminta masyarakat aktif melapor demi menekan peredaran obat terlarang di Indramayu.

Penulis : Tri Hadi

Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Kota Cirebon) -
Pemerintah Kota Cirebon terus berupaya menyiapkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Salah satu inisiatifnya adalah dengan menggelar Pelatihan Vokasi Nasional Batch 4 pada Kamis, 27 Agustus 2026.

Kegiatan ini merupakan strategi Pemerintah Kota Cirebon untuk menjembatani antara kebutuhan dunia kerja dan kompetensi angkatan kerja lokal. Pelatihan ini tidak hanya bertujuan untuk menambah pengetahuan, tetapi juga untuk memberikan keterampilan praktis yang dapat langsung diterapkan, baik untuk bekerja di lapangan maupun memulai usaha sendiri.

Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, menegaskan bahwa dengan perkembangan kota yang ditandai oleh pertumbuhan sektor jasa, perdagangan, pariwisata, dan industri kreatif, diperlukan kesiapan sumber daya manusia yang memadai.

"Karena itu, Pemerintah Kota Cirebon ingin memastikan angkatan kerja lokal memiliki kesempatan untuk mengambil peran. Dunia kerja sekarang membutuhkan kemampuan yang spesifik dan praktis. Ijazah saja tidak cukup apabila tidak dibarengi kompetensi yang benar-benar dibutuhkan di lapangan," ujarnya.


Pelatihan vokasi dianggap penting untuk mengurangi kesenjangan antara keterampilan masyarakat dan kebutuhan bisnis. Wali Kota menyatakan, pemerintah daerah harus menyediakan program yang tepat dan bermanfaat bagi peserta.

Di Batch 4, peserta mendapatkan pelatihan dalam pembuatan roti dan kue, operator sewing, barista, penata rambut junior, dan pengelasan. Bidang-bidang ini dipilih sesuai peluang kerja dan aktivitas ekonomi yang berkembang di Kota Cirebon.

"Kita memberikan keterampilan yang bisa langsung digunakan di lapangan. Namun saya berharap peserta tidak hanya belajar kemampuan teknis. Pelajari juga kedisiplinan, etos kerja, komunikasi, dan cara membangun sikap profesional. Keterampilan dapat membuka pintu untuk mendapatkan pekerjaan, tetapi karakter dan kemauan untuk terus belajar yang akan membantu saudara bertahan dan berkembang," katanya.

Wali Kota juga mengapresiasi kerja sama antara Pemerintah Kota Cirebon, instruktur, dunia usaha, serta berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pelatihan. 


"Penyiapan tenaga kerja merupakan pekerjaan bersama yang membutuhkan kesinambungan antara pemerintah, lembaga pelatihan, dan dunia industri," tuturnya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon, Ma’ruf Nuryasa, menjelaskan sebanyak 80 peserta mengikuti Pelatihan Vokasi Nasional Batch 4 yang terbagi dalam lima kelas dengan bidang keterampilan yang berbeda.

"Untuk Batch 4 ini ada 80 peserta yang terbagi dalam lima kelas. Bidangnya antara lain pembuatan roti dan kue, operator sewing, peracikan minuman kopi atau barista, penata rambut junior atau barber, dan pengelasan," kata Ma’ruf.

Ia menambahkan, pelaksanaan pelatihan vokasi sebelumnya juga telah memberikan hasil yang cukup baik. Hingga saat ini, Batch 2 dan Batch 3 telah diselesaikan atau masih dalam tahap penyelesaian dengan total 112 peserta.

Ma’ruf mengatakan, pihaknya tidak ingin program pelatihan berhenti setelah peserta menerima materi dan menyelesaikan pelatihan. Dinas Tenaga Kerja akan melakukan pemantauan dan evaluasi untuk melihat perkembangan peserta, termasuk peluang mereka memasuki dunia kerja maupun menjadi wirausaha.

"Dari pelatihan sebelumnya, ada peserta pelatihan servis handphone yang sudah bisa membuka kios sendiri. Ada juga peserta pelatihan peracikan minuman kopi yang langsung mendapatkan kesempatan magang. Ini yang ingin terus kami lihat, sehingga pelatihan benar-benar memberikan dampak setelah selesai," tuturnya.

Selain melanjutkan program pelatihan yang telah berjalan, Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon juga tengah menyiapkan sejumlah program melalui kerja sama dengan berbagai pihak. Salah satunya pelatihan di bidang perhotelan yang disiapkan bersama Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI).

Menurut Ma’ruf, kebutuhan tenaga kerja di sektor perhotelan menjadi salah satu peluang yang perlu dipersiapkan sejak sekarang. Terlebih, saat ini terdapat sejumlah pembangunan hotel baru di Kota Cirebon yang diperkirakan membutuhkan tenaga kerja dengan keterampilan sesuai bidangnya.


"Kami juga sedang menginisiasi pelatihan perhotelan. Kemarin sudah berkomunikasi dengan PHRI karena di Kota Cirebon saat ini ada pembangunan lima hotel. Tentunya ini menjadi peluang sekaligus kebutuhan untuk menyiapkan tenaga kerja di bidang perhotelan," ujarnya.

Dinas Tenaga Kerja juga menjajaki kerja sama dengan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Bandung untuk pelatihan metodologi bagi instruktur. Program tersebut diharapkan dapat menambah jumlah instruktur yang memiliki kompetensi sehingga pelaksanaan pelatihan di Kota Cirebon ke depan dapat semakin luas.

"Kami membuka berbagai peluang kolaborasi. Apa pun yang bisa dilakukan untuk memperbanyak kesempatan masyarakat mendapatkan pelatihan akan kami jajaki. Harapannya, semakin banyak masyarakat Kota Cirebon yang memiliki keterampilan dan memiliki pilihan, apakah masuk ke dunia kerja atau membangun usaha sendiri," jelasnya. (wandi)
AADD Biro Jasa STNK
Back To Top