Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Tangerang Selatan) - 
Kerusakan berulang pada jalan di kawasan Melati Mas kembali memicu sorotan publik. Ruas jalan yang sebelumnya telah diperbaiki kini kembali berlubang dalam waktu singkat, menimbulkan pertanyaan terkait kualitas pekerjaan, pengawasan proyek, serta transparansi penggunaan anggaran di wilayah Kota Tangerang Selatan.

Sorotan utama mengarah kepada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kota Tangerang Selatan yang dinilai belum memberikan penjelasan terbuka meski keluhan masyarakat, pemberitaan media, dan surat resmi telah berulang kali disampaikan.

DPC Aliansi Wartawan Independen Indonesia Tangerang Raya menilai kerusakan berulang tidak dapat dipandang sebagai persoalan teknis biasa. Sekretaris AWII Tangerang Raya, Agus Sapto Utomo, menyatakan perlunya audit teknis untuk memastikan kesesuaian pekerjaan dengan spesifikasi kontrak, kualitas material, serta kewajiban masa pemeliharaan proyek.

Menurutnya, apabila kerusakan terjadi saat masa pemeliharaan masih berlaku, maka perbaikan seharusnya menjadi tanggung jawab kontraktor pelaksana, bukan kembali menggunakan anggaran pemerintah daerah.

Ketua AWII Tangerang Raya, Cecep Anang Hardian, menegaskan publik berhak mengetahui kontraktor pelaksana, nilai proyek, metode pekerjaan, serta durasi masa pemeliharaan sebagai bentuk akuntabilitas penggunaan anggaran infrastruktur.

AWII juga menyoroti belum adanya langkah terbuka dari lembaga pengawas internal seperti Inspektorat Kota Tangerang Selatan meski sejumlah surat telah disampaikan untuk meminta pemeriksaan teknis terhadap proyek.

Sebagai tindak lanjut, laporan turut dilayangkan ke Kejaksaan Tinggi Banten guna meminta penelusuran independen terhadap pelaksanaan proyek, termasuk kemungkinan ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan dan potensi kerugian keuangan daerah.

Kerusakan yang muncul dalam waktu singkat memunculkan dugaan persoalan mutu material, ketebalan lapisan aspal, proses pelaksanaan, hingga lemahnya pengawasan lapangan. Tanpa evaluasi menyeluruh, perbaikan berulang dikhawatirkan menjadi pemborosan anggaran serta berdampak pada keselamatan pengguna jalan.

Desakan publik kini mengarah pada pembukaan dokumen proyek, pengumuman kontraktor pelaksana, hasil uji kualitas material, serta kepastian masa pemeliharaan pekerjaan agar transparansi penggunaan anggaran dapat terwujud.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak dinas teknis maupun lembaga pengawas internal belum memberikan keterangan resmi terkait penyebab kerusakan berulang serta langkah evaluasi terhadap proyek jalan Melati Mas.

( Soleh )
Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Kota Cirebon) -
Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Alat Penerangan Jalan (APJ) mulai dibahas unsur perangkat daerah Kota Cirebon, Kamis (19/2/2026) di Ruang Rapat Gotrasawala Bapelitbangda.

Rapat tersebut dihadiri Walikota Cirebon Effendi Edo SAP MSi, Ketua DPRD Kota Cirebon Andrie Sulistio SE serta sebagian sejumlah kepala perangkat daerah. Hadir pula PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) salah satu BUMN yang bergerak di bidang penjaminan proyek infrastruktur.

Merespons pertemuan tersebut, Ketua DPRD Kota Cirebon, Andrie Sulistio SE menyampaikan, rencana kerja sama penerangan jalan umum (PJU) menjadi salah satu alternatif pembiayaan pembangunan di tengah keterbatasan fiskal daerah akibat penyesuaian transfer pusat ke daerah.



Menurutnya, proyek KPBU APJ direncanakan mencakup penerangan jalan umum di seluruh wilayah Kota Cirebon, dan akan dikerjasamakan yang difasilitasi PT PII.

“Ini menjadi salah satu terobosan agar pembangunan tetap berjalan meski kondisi fiskal terbatas. Namun tetap harus dihitung secara matang agar tidak membebani keuangan daerah dalam jangka panjang,” ujarnya dalam rapat tersebut.

Ia menekankan agar infrastruktur yang masih layak, seperti tiang lampu tetap dimanfaatkan guna menekan biaya investasi. Sebab, skema KPBU bersifat jangka panjang, dengan membayar kewajiban tahunan, dari 10 hingga 20 tahun.



Sumber pembayaran proyek direncanakan berasal dari Pajak Penerangan Jalan (PPJ) melalui kerja sama dengan PLN. Dana yang dikembalikan dari sektor tersebut, akan digunakan lagi untuk memenuhi kewajiban pembayaran kepada pemerintah pusat sesuai perjanjian KPBU.

Andrie menambahkan, DPRD Kota Cirebon akan mendalami lebih lanjut skema tersebut, termasuk kemungkinan melakukan kunjungan kerja ke Kemenkeu dan PT PII agar dapat mendapat penjelasan langsung terkait sistem, perhitungan, serta risiko proyek.

“Saya berharap, melalui perencanaan yang matang dan pengawasan yang optimal, program penerangan jalan umum ini dapat meningkatkan kualitas layanan publik sekaligus mewujudkan Kota Cirebon yang lebih terang, aman, dan nyaman bagi masyarakat,” katanya.

Sumber : Humas DPRD Kota Cirebon
Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Kota Cirebon) -
Komisi II DPRD Kota Cirebon mendorong pemerintah daerah untuk segera menyusun peraturan daerah tentang Program Perencanaan Lingkungan Hidup sebagai payung hukum pengelolaan lingkungan terintegrasi dan berkelanjutan.

Hal tersebut disampaikan Handarujati dalam Forum Perangkat Daerah (FPD) yang digelar Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cirebon, Jumat (20/2/2026).

Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon, Handarujati Kalamullah SSos MSi menegaskan, forum tersebut bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan juga sebagai ruang strategis mensinergikan program lintas perangkat daerah dalam mendukung visi-misi kepala daerah.

“Penyusunan Perda Program Perencanaan Lingkungan Hidup menjadi kebutuhan mendesak agar setiap program pengelolaan lingkungan memiliki dasar hukum yang kuat dan terarah,” ujar Andru, sapaannya.

Selain Perda tersebut, DPRD juga mendorong penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan mutu air sebagai bagian dari kebijakan strategis lingkungan. Menurutnya, regulasi yang jelas akan memperkuat koordinasi antar-perangkat daerah dalam pelaksanaan program lingkungan hidup.

Andru juga menyoroti kebutuhan anggaran untuk pengelolaan dan pemeliharaan Taman Keanekaragaman Hayati (Kehati), termasuk pemagaran kawasan taman, serta penguatan program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah B3.

Di sektor persampahan, ia mengungkapkan bahwa penguatan regulasi harus diikuti dengan pengembangan infrastruktur dan sistem pengelolaan sampah. Saat ini, Kota Cirebon baru memiliki dua unit bank sampah induk, 21 unit bank sampah tingkat RW dari kebutuhan 248 RW, serta 21 unit bank sampah di sekolah.

Untuk mendukung operasional Pusat Daur Ulang (PDU) berkapasitas 30 ton per hari, Andru menekankan pentingnya pemilahan sampah sejak dari rumah tangga hingga tempat pembuangan akhir (TPA).

“Perda ini diharapkan menjadi dasar kolaborasi seluruh perangkat daerah dalam menuntaskan program lingkungan hidup secara terpadu dan berkelanjutan,” katanya.

Sementara itu, Kepala DLH Kota Cirebon, dr Yuni Darti SpGK menyatakan, kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, khususnya perangkat daerah lain menjadi kunci memperkuat program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Karena itu, DLH memberikan ruang partisipasi bagi perangkat daerah, instansi terkait, masyarakat, komunitas, serta penggiat lingkungan dalam memberikan masukan dan saran.


Beberapa program kegiatan berkaitan dengan perangkat daerah lain diantaranya; Program Perencanaan Lingkungan Hidup beriirisan dengan Bappelitbangda, Program Pengendalian Pencemaran berkaitan dengan Dinkes, DPUTR, DPRKP, DPPPAPPKB, DKPPP, Dishub dan Dinsos.

Kemudian, Program KEHATI berkaitan dengan DPUTR dan DKPPP, Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat (Sekolah Adiwiyata) berkaitan dengan Disdik dan DKPPP, Program Penangan Pengaduan Lingkungan Hidup berkaitan dengan Satpol PP dan seluiruh kecamatan, dan beberapa program lain.

Ia berharap, melalui sinergi lintas sektor tersebut, program lingkungan di Kota Cirebon dapat berjalan lebih terarah, berkelanjutan, dan berdampak langsung bagi kualitas lingkungan serta kesehatan masyarakat.

“Masukan dari para stakeholder, dinas dan instansi terkait, masyarakat, penggiat lingkungan, serta Komisi II DPRD akan segera kami tindak lanjuti dan dimasukkan ke dalam rencana kerja DLH,” ujar Yuni. 

Sumber : Humas DPRD Kota Cirebon
Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Kabupaten Cirebon) -
Bupati Cirebon Imron melantik pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas, dan fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Pelantikan tersebut dirangkaikan dengan pengambilan sumpah jabatan di Pendopo Rumah Dinas Bupati Cirebon, Selasa (24/2/2026). Totalnya sebanyak 200 pejabat dan fungsional dilantik Bupati Imron.

Dalam sambutannya, Imron mengingatkan, jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

Ia menyebut, pelantikan sebagai anugerah dalam rangka mewujudkan pengabdian kepada negara dan masyarakat.


“Jabatan yang diberikan kepada saudara-saudara harus disyukuri dan dijaga dengan kejujuran, keikhlasan, serta prestasi dalam bekerja,” ujarnya saat memberikan sambutan.

Imron menegaskan tiga hal kepada para pejabat yang baru dilantik. Pertama, ia meminta pejabat segera beradaptasi di tempat tugas masing-masing, memahami tugas pokok dan fungsi jabatan, serta membangun koordinasi dan komunikasi yang efektif secara berjenjang.

Kedua, ia menekankan pentingnya integritas dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas. Menurutnya, pelaksanaan tugas harus disertai niat ibadah sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah.

Ketiga, Imron meminta seluruh pejabat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan mematuhi aturan yang berlaku. Ia juga mengingatkan agar setiap ikhtiar dalam bekerja disertai doa.


Dalam kesempatan tersebut, Imron kembali menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk mewujudkan visi daerah, yakni terwujudnya Kabupaten Cirebon Beriman (Bersih, Inovatif, Maju, Agamis, dan Aman).

“Atas nama pimpinan daerah dan seluruh jajaran PemerintahKabupaten Cirebon, saya mengucapkan selamat bekerja,” kata Imron.

“Saya yakin dan percaya, saudara-saudara mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan dengan sebaik-baiknya,” tuturnya. 

Sumber : Diskominfo Kabupaten Cirebon
Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Kabupaten Cirebon) -
Pemerintah Kabupaten Cirebon menggelar Safari Ramadan di Masjid Baeturrahmah, Desa Kalibuntu, Kecamatan Pabedilan, Senin (23/2/2026).

Kegiatan ini menjadi momentum mempererat silaturahmi sekaligus menyampaikan arah pembangunan daerah kepada masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, Imron hadir bersama Wakil Bupati Cirebon, Agus Kurniawan Budiman, Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon, Hendra Nirmala, beserta jajaran Forkopimda dan kepala perangkat daerah.

Rombongan berbuka puasa dan melaksanakan salat tarawih bersama masyarakat Desa Kalibuntu, Kecamatan Pabedilan.


Dalam sambutannya, Bupati Imron menegaskan, bahwa keberhasilan pembangunan membutuhkan sinergi antara pemerintah dan masyarakat.

“Kesuksesan pembangunan tidak bisa dilakukan sendiri, melainkan harus melibatkan sinergi antara pemerintah serta dukungan penuh masyarakat sebagai satu kesatuan,” ujar Imron.

Imron juga menyoroti dampak perubahan iklim global yang memicu bencana banjir di berbagai belahan dunia. Ia mengajak masyarakat untuk berikhtiar bersama membenahi diri dan lingkungan.

Menurutnya, masyarakat perlu meningkatkan kedisiplinan dalam menjaga kebersihan, terutama dalam mengelola sampah rumah tangga agar tidak dibuang sembarangan.

Upaya tersebut dinilai penting untuk mencegah kerusakan lingkungan dan meminimalkan risiko bencana.

“Mari kita bersama-sama menjaga alam dan kebersihannya juga, karena Allah sendiri tidak menyukai orang-orang yang merusak alam,” lanjutnya.


Selain isu lingkungan, Imron menyampaikan rencana pengembangan wilayah. Kecamatan Pabedilan diarahkan menjadi kawasan industri guna menekan angka pengangguran dan kemiskinan, khususnya di wilayah Cirebon Timur.

Pemerintah daerah melalui Tim Percepatan Investasi terus berupaya mempermudah masuknya investor ke Kabupaten Cirebon.

Langkah ini diharapkan mampu membuka lapangan kerja baru serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Safari Ramadan tersebut tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga wadah penyampaian program strategis Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam memperkuat pembangunan yang berkelanjutan dan berbasis partisipasi masyarakat. 

Sumber : Diskominfo Kabupaten Cirebon
Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Cirebon) -
Jajaran Polres Cirebon Kota meningkatkan patroli selama bulan suci Ramadan. 

Langkah ini dilakukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), terutama pada jam-jam rawan seperti saat berburu takjil menjelang magrib dan selepas sahur.

Kapolres Cirebon Kota, AKBP Eko Iskandar, mengatakan patroli rutin tetap dilaksanakan setiap hari dengan fokus pada waktu-waktu yang berpotensi terjadi gangguan kamtibmas.

“Kita tetap melaksanakan patroli di jam-jam rawan seperti jam berburu takjil ataupun sehabis sahur. Upaya yang kita kedepankan bersifat preventif dan edukatif,” ujarnya, Selasa (24/2/2026).

Menurutnya, fenomena yang kerap muncul saat Ramadan adalah anak-anak muda berkumpul atau nongkrong usai sahur. Jika tidak diawasi, aktivitas tersebut berpotensi berkembang menjadi aksi tawuran maupun balap liar.

Ia mengimbau para orang tua untuk lebih memperhatikan aktivitas anak-anaknya, khususnya pada malam hingga dini hari.

“Berawal dari nongkrong, bisa berkembang menjadi tawuran ataupun trek-trekan dan kegiatan lain yang mengganggu ketertiban,” jelasnya.

Ke depan, pihaknya akan terus mengintensifkan kegiatan preventif dan edukatif guna menekan potensi gangguan kamtibmas selama Ramadan.

Terkait keterbatasan personel, patroli difokuskan pada wilayah yang dinilai rawan, terutama terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan (curat) dan pencurian dengan kekerasan (curas).

“Pola kasus curat dan curas ini selalu berubah. Kalau satu wilayah dipatroli, pelaku bisa menyasar daerah lain. Tapi tetap kita upayakan semaksimal mungkin,” tegasnya.

Selain patroli, Polres Cirebon Kota juga mendorong peran aktif masyarakat melalui penguatan pengamanan swakarsa. RT dan RW diimbau mengaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan (siskamling) agar situasi tetap aman dan kondusif selama Ramadan. (Wandi)

AADD Biro Jasa STNK
Back To Top