Dinamika dan perkembangan politik di desa tidak bisa lepas dari peran masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas berpikir secara rasional. Dalam struktur politik desa secara umum memiliki struktur pemerintahan yang terdiri dari Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Perangkat desa lainnya. Subtansi demokrasi dalam memberikan legitimasi dan tanggungjawab dengan cara dipilih langsung oleh masyarakat agar bisa mengelola sumberdaya yang ada dan melayani kepentingan warga. Dalam pengambilan keputusan dan pengawasan menjadi fungsi daripada BPD sebagai lembaga legislatif.
Proses politik di desa bagi masyarakat sangat penting sebagai pengawas terhadap kinerja dan kebijakan pemerintah desa yang dikeluarkan. Akan tetapi juga banyak tantangan yang harus dihadapi, salah satu contohnya adalah akses informasi terbatas, adanya kesenjangan dalam pendidikan politik di tengah-tengah masyarakat dan banyak dari masyarakat yang masih belum memahami hak dan kewajiban dalam proses politik di desa.
Pendidikan politik di desa menjadi tanggung jawab aktor politik dalam memberikan pendidikan maupun pemahaman politik kepada masyarakat. Dalam pendidikan politik kepada masyarakat bisa melalui sosialisasi, meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban sebagai warga negara di dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan politik bagi perkembangan desa maka tak menuntut kemungkinan akan berperan aktif dalam mengembangkan dan memajukan desanya agar dapat memberikan kontribusi terhadap kepentingan bersama.
Penulis : Warsono,.S.I.Kom (Alumni FISIP UGJ Cirebon)
Post A Comment:
0 comments: