Warga Panjunan Geruduk PT Pelindo: Tuntut Transparansi CSR dan Izin Lingkungan!

E satu.com (Kota Cirebon) - Ratusan warga Kelurahan Panjunan menggelar aksi unjuk rasa menuntut transparansi dana Corporate Social Responsibility (CSR) dan mempertanyakan izin lingkungan PT Pelindo, perusahaan bongkar muat batu bara yang beroperasi di wilayah mereka.

Aksi ini dilakukan setelah berbagai upaya audiensi yang diajukan warga tidak mendapat tanggapan dari pihak perusahaan.

Menurut Zaki Mubarak, Bendahara Forum Panjunan Bersatu sekaligus Ketua Forum RW dan Ketua RW 05 Kelurahan Panjunan, warga telah mengirimkan dua kali surat permohonan audiensi dalam satu bulan terakhir. Namun, permohonan tersebut tak kunjung direspons.

“Kami sudah mencoba mendatangi kantor perusahaan, tapi selalu dijawab oleh sekuriti bahwa pejabat terkait tidak ada, padahal mobil mereka terlihat terparkir di lokasi,” ungkap Zaki pada Senin (24/2/25).

Menjelang aksi unjuk rasa, perusahaan akhirnya menawarkan pertemuan pada pukul 16.00 WIB dengan syarat warga tidak melakukan demonstrasi.

Namun, setelah musyawarah, warga tetap memutuskan untuk turun ke jalan guna menyuarakan tuntutan mereka.

Dalam aksi ini, warga menyoroti semakin minimnya bantuan CSR yang diberikan PT Pelindo. Sejak perusahaan beroperasi kembali pada 2016, bantuan awal yang diterima warga berupa 5 kg beras, 1 kg gula, 1 kg minyak, mi instan, susu, dan teh.

Baca Juga

• Warga Panjunan Geruduk PT Pelindo: Tuntut Transparansi CSR dan Izin Lingkungan!
• Tiket Mudik Lebaran Tambahan KAI Resmi Dibuka! Buruan Amankan Kursimu!
• Sidang Lanjutan Kasus NSA : Kuasa Hukum Soroti Keterangan Ahli dan Hadirkan Saksi Influencer

Namun, kini bantuan tersebut menyusut drastis menjadi hanya 3 kg beras, seperempat kilogram gula, dan 1 liter minyak. Bahkan, kualitas mi instan yang diberikan dinilai lebih rendah dibanding sebelumnya.

“CSR dari perusahaan lain rutin dan jelas, sementara PT Pelindo tidak pernah memberikan kontribusi yang layak bagi masyarakat,” tegas Zaki.

Selain CSR, warga juga mempertanyakan izin lingkungan perusahaan. Menurut mereka, PT Pelindo telah beroperasi selama enam tahun tanpa menunjukkan dokumen izin lingkungan yang sah. Berbeda dengan perusahaan swasta lain yang memiliki perizinan lengkap serta berkontribusi nyata kepada masyarakat sekitar.

Aksi ini diikuti oleh warga dari 10 RW, tokoh masyarakat, serta Forum Panjunan Bersatu. Bahkan, meskipun salah satu RW tidak mengirimkan perwakilan secara resmi, banyak warganya tetap ikut serta dalam demonstrasi.

Jika dalam pertemuan dengan perusahaan tidak ditemukan solusi yang memuaskan, warga mengancam akan menggelar aksi yang lebih besar, bahkan di bulan Ramadan sekalipun.

“Jika pertemuan nanti siang tidak membuahkan hasil, kami akan turun lagi dengan massa lebih banyak. Kami ingin kejelasan soal CSR dan izin lingkungan yang selama ini tidak transparan,” tegas Zaki.

Warga berharap PT Pelindo segera memberikan tanggapan konkret atas tuntutan mereka dan menghadirkan solusi yang adil bagi masyarakat yang terdampak oleh aktivitas bongkar muat batu bara di wilayah Panjunan. (Wand)