E satu.com (Tangerang) - Dalam upaya meningkatkan kenyamanan dan ketertiban kepada masyarakat pengguna transportasi, Dinas Perhubungan Kota Tangerang melakukan penertiban dan penataan parkir liar di depan stasiun kereta Batuceper, Kota Tangerang, yang di lakukan pada Selasa ( 17/12/2024 ).
Kepala Dinas Perhubungan Kota Tangerang, Dr. H. Achmad Suhaely SSTP. MBA., menjelaskan, proses penataan parkir liar tersebut dilakukan, untuk mengoptimalkan penggunaan ruang terbuka hijau di Kota Tangerang, terlebih proses penataan parkir liar juga bermanfaat untuk meningkatkan kenyamanan para pengguna transportasi KRL Commuter Line dan terminal Poris Plawad.
Disampaikan pula oleh Kadishub, " kami bersama Satpol PP Kota Tangerang baru saja melakukan penertiban parkir liar yang selama ini mengganggu kenyamanan di sekitar stasiun Batuceper dan terminal Poris Plawad, selanjutnya penertiban ini sangat penting dilakukan untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat sekaligus mengurangi kepadatan lalu lintas di kawasan tersebut ", tutur H Achmad Suhaely.
" Pemkot Tangerang juga mendukung rencana pembangunan jembatan gantung atau sky bridge yang akan memfasilitasi para pengguna stasiun Batuceper dan terminal Poris Plawad dalam waktu dekat ini, selain itu Pemkot Tangerang melalui PT Tangerang Nusantara global ( TNG ) juga telah menyediakan fasilitas parkir resmi atau Park and right di dalam area terminal Poris Plawad dengan kapasitas 1000 sampai 2000 kendaraan bermotor roda dua, hal ini dilakukan sebagai pengganti area parkir liar di kawasan tersebut, kami juga telah berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mensukseskan penertiban kali ini, sekaligus mendukung langkah-langkah alternatif yang telah disediakan seperti penyediaan fasilitas integrasi guna mendukung mobilitas transportasi umum bagi masyarakat kota Tangerang ", pungkas H. Achmad Suhaely.
( Soleh )
Pengguna krl mana sih yang protes sama parkiran? Perasaan justru memudahkan kami pengguna krl. Ada yg liar inisiatif bikin area parkir disitu, karena stasiunnya gapunya area parkir. Kalo adapun, harus muter, jauh, habis waktu. Biasakan dong para pejabat klo bikin kebijakan tuh survei dulu sama masyarakat, riset! Biar apapun kebijakannya tuh terasa manfaatnya, ga cuma kayak buang2 anggaran.
ReplyDelete