Sosialisasi Bawaslu Kota Tangerang Terkait Pengawasan Pilkada Tahun 2024 Bersama Awak Media, Menuai Kritikan

E satu.com (Tangerang) - Sosialisasi Bawaslu bersama Puluhan Awak Media dari bebagai organisasi Kewartawanan di Kota Tangerang , terkait pengawasan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024, menuai kritikan yang cukup tajam dari Kabid Humas MCI Kota Tangerang, M Soleh.

Menurut M. Soleh, pemaparan materi yang disampaikan oleh beberapa pemateri, salah satu diantaranya oleh Kabag Protokol Pemkot Tangerang, tidak sesuai dengan tema atau keluar dari jalur.

" Tema sosialisasi adalah tentang pengawasan Pemilukada serentak 2024 , tapi kenapa malah ngebahas masalah legalitas media dan tugas jurnalis, itu kan gak nyambung, maka nya, di sela - sela sesi tanya jawab, saya kritisi, seharusnya pemateri membahas bagaimana pengawasan media dalam mencegah terjadinya kecurangan atau pelanggaran yang mungkin dilakukan oleh oknum ASN, oknum tim Paslon atau oknum pendukung Paslon, bagaimana cara melaporkannya ke Bawaslu dan sampai sejauh mana Bawaslu menindaklanjutinya ", tegas M. Soleh saat di hubungi melalui WhatsApp pada Minggu (6/10/2024 )

Lebih lanjut M Soleh kembali mengkritisi sekaligus memberikan masukan kepada para penyelenggara Pemilu, seharusnya penyelenggara Pemilu mendorong awak media agar lebih berani menyikapi secara objektif bila ada indikasi terjadinya kecurangan .

" Seharusnya dalam acara tersebut , Bawaslu atau Nara sumber mendorong awak media agar lebih berani tampil paling depan menyikapi secara objektif indikasi terjadinya kecurangan, melalui tayangan pemberitaan, saya yakin, bila Bawaslu berani melakukan hal itu kepada awak media, akan bisa mencegah atau mengurangi indikasi terjadinya kecurangan atau pelanggaran ", ujar M. Soleh, yang juga aktif di Forum Media Banten Ngahiji ( FMBN ).

" Kejahatan itu terjadi bukan karena ada niat pelakunya saja, tapi terbukanya kesempatan untuk melakukan kejahatan dan yang paling harus di antisipasi adalah permainan atau skenario yang mungkin saja bisa dimainkan oleh para penyelenggara Pemilu dan para pemangku kebijakan tertinggi di daerahnya masing-masing ", pungkas M. Soleh.

( Asep WW )