Dokter Asad Ajak Hentikan Politik Uang pada Pilkada 2024

E satu.com (Kota Cirebon) - Presidium Majelis Wilayah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MW KAHMI) Jawa Barat, Dokter Asad, mengajak masyarakat dan elit politik untuk menghentikan praktik politik uang atau money politic pada Pilkada serentak 2024. Ajakan ini disampaikan dalam diskusi publik bertema "Mengawal Pesta Demokrasi dengan Beradab untuk Indonesia Emas" yang diadakan di aula Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, Kamis (25/7/2024).

Dokter Asad menegaskan bahwa politik uang merupakan akar masalah dalam proses demokrasi di Indonesia, dengan banyaknya kepala daerah yang akhirnya terjerat masalah hukum akibat korupsi.

"Banyak kepala daerah yang akhirnya memakai rompi oranye (tahanan korupsi), karena dia terbebani untuk mengembalikan biaya politik yang mahal," ujarnya, Jumat (26/7/2024).

Lebih lanjut, politik uang juga menjadikan kepala daerah tidak mampu berpikir untuk membangun daerah dan terjebak dalam sikap pragmatis, termasuk praktik suap dan gratifikasi jabatan. Dokter Asad menekankan bahwa satu-satunya solusi adalah dengan menghentikan praktik politik uang, dan gerakan ini harus dilakukan oleh masyarakat pemilik suara serta komitmen dari para peserta Pilkada.

"Termasuk para pemuda dan mahasiswa harus aktif mengawal demokrasi tanpa politik uang, jangan ada lagi politik uang," tambahnya.

Dokter Asad juga menyerukan untuk kembali ke hati nurani dan akal sehat serta menghindari hal-hal yang merusak demokrasi. Menurutnya, politik uang jelas melanggar Undang-undang, merupakan pidana Pemilu, dan bertentangan dengan nilai-nilai agama, universal, serta falsafah bangsa.

"Dari diskusi ini saya berharap tumbuh kesadaran dan kita kembali ke hati nurani. Ayo kita mulai gerakan tolak money politic ini dari Kota Cirebon, kemudian seluruh Jawa Barat dan selanjutnya seluruh Indonesia," serunya.

Dalam kesempatan tersebut, Dokter Asad menyatakan akan maju sebagai Calon Walikota Cirebon tanpa melakukan politik uang. Ia bahkan rela mundur dari pencalonan jika harus melakukan praktik kotor.

"Kalau pun misal ada orang yang memberikan saya uang 50 Miliar untuk politik uang, saya lebih baik mundur, saya tidak tertarik menjadi walikota kalau dengan cara seperti itu," tegasnya.

Gerakan menolak politik uang ini akan berlanjut dengan membentuk relawan independen dari kalangan pemuda dan mahasiswa yang akan fokus mengawasi proses Pilkada di Kota Cirebon untuk memastikan tidak adanya praktik kotor. Diskusi tersebut juga menghadirkan tokoh masyarakat Kota Cirebon, Ir Soenoto, praktisi hukum Joni M Sikumbang, dan Guru Besar Sosiologi Hukum Islam, Prof Dr Ahmad Kholiq.

Penjabat Walikota Cirebon, H Agus Mulyadi, turut mengapresiasi kegiatan ini. "Ini bagus untuk edukasi politik karena menggambarkan bagaimana yang harus dilakukan demi kebaikan di masa mendatang dan kami sangat mendukung itu," tuturnya. (Wnd)

Baca Juga