Bonnie


E satu.com (Tangerang) - Setiap musim awal sekolah, setiap tahun sistem Penerimaan Peserta Didik Baru  ( PPDB ) baik jalur zonasi, afirmasi, prestasi maupun nilai akademik, baik sekolah tingkat menengah pertama maupun tingkat lanjutan atas , selalu menjadi isu panas dan mencuat. Namun menjelang Pilkada 2024, isu PPDB, khususnya di Provinsi Banten, sepertinya tergeser oleh isu Pilkada yang semakin menghangat.

Menurut kami dari organisasi Gabungan Masyarakat Peduli Pembangunan ( GMPP ),  para aktifis LSM, Ormas dan para awak media, seakan lebih fokus kepada isu Pilkada serentak 2024.

Di provinsi Banten, dari tahun ke tahun, PPDB selalu menjadi isu yang ramai disorot setiap hari, hampir semua media menyoroti kecurangan PPDB yang dilakukan oleh para oknum yang tidak bertanggung jawab, namun PPDB tahun 2024 ini, sepertinya kurang disoroti, karena tergeser, bahkan seolah lenyap oleh ramainya pemberitaan para Bacalon Walikota, Bupati dan Gubernur .

Padahal carut marutnya PPDB di Provinsi Banten, masih terjadi dan diduga kuat masih terjadi pula jual beli kursi. Carut marutnya PPDB terlihat dari pemberitaan di beberapa media, baik cetak maupun media online.

Adanya suara masyarakat terkait kisruhnya PPDB yang dikeluhkan oleh para aktivis dan anggota ormas, yang salah satu diantaranya dari seorang pengurus ormas Pemuda Pancasila PAC Solear yang menyampaikan kekecewaan masyarakat Desa Pasanggrahan, kecamatan Solear, kabupaten Tangerang, yang di sampaikan melalui medsos, yang menurutnya ada dugaan kuat di SMKN 9 kabupaten Tangerang, terjadi permainan melalui jalur siluman atau memakai uang, karena kebijakan kepala sekolah yang membatasi sistem PPDB, oleh karena itu, Wakil Ketua 1 Pemuda Pancasila PAC Solear, melalui medsos atau WAG, meminta agar kepala sekolah memberikan klarifikasi kepada masyarakat terkait PPDB.


Saya mewakili Gabungan Masyarakat Peduli Pembangunan ( GMPP ) berharap kepada para pemangku kebijakan, jangan berdiam diri, tetapi harus aktif dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat yang berkaitan dengan PPDB, agar tidak terjadi lagi kekisruhan di tahun depan.

Kalau sistem PPDB, saya rasa sudah cukup baik, tetapi sebaik baiknya sistem yang diterapkan, diduga masih ada oknum yang mencari celah untuk memanfaatkan sistem, untuk bermain dan mencari keuntungan pribadi, hal inilah yang perlu diperhatikan oleh otoritas tertinggi dan pihak terkait di Banten, agar tidak terulang kembali permasalahan PPDB yang nantinya berakibat merugikan masyarakat.

Penulis : M. Soleh
Baca Juga

Post A Comment:

0 comments:

Back To Top