Kinerja APBN di Jawa Barat Terjaga dan Inflasi Terkendali

E satu.com (Bandung) - Dinamika geopolitik global yang terus meningkap perlu selalu
diwaspadai. Rantai pasok global masih rentan, suku bunga global masih tinggi, serta
pertumbuhan ekonomi global stagnan dan cenderung melemah.

Kinerja ekonomi Jabar triwulan I--2024 tumbuh sebesar 4,93%(yoy),berdasarkan besaran
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 683,50 triliun
dan atas dasar harga konstan mencapai Rp 427,98 triliun. Surplus neraca perdagangan April
2024 berlanjut di angka USD 1,56 miliar. Nilai tersebut ditunjang oleh surplus komoditi
Nonmigas sebesar USD 1,64 miliar, sedangkan komoditi Migas defisit sebesar USD 84,65 juta.
Nilai ekspor tercatat USD 1,56 miliar, tumbuh 10,84% (yoy), sementara impor sebesar USD
0,94 miliar, tumbuh 31,88%(yoy).

Inflasi tetap terkendali seiring tekanan harga pangan yang mulai mereda. Pada Mei 2024
terjadi inflasi di Provinsi Jawa Barat sebesar 2,78%(yoy) dengan Indeks Harga Konsumen
(IHK) sebesar 106,81. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Bekasi sebesar 3,21% dengan IHK
sebesar 107,41. Harga beras dan cabai sudah kembali normal pasca lebaran. Beras
merupakan komoditas penyumbang deflasi tertinggi dengan mengalami penurunan sebesar
0,22% dibandingkan bulan sebelumnya. Stok cadangan beras di Jawa Barat tetap terjaga.

Hingga akhir Mei 2024, BULOG Kanwil Jabar telah menyerap sekitar 185 ribu ton, melebihi
target sebesar 164 ribu ton.

Penerimaan pajak s.d. 31 Mei 2024 mencapai Rp 48,006 triliun. Penerimaan pajak tahun 2024
tumbuh positif sebesar 0,07 persen (Rp32,99 miliar), dibandingkan periode yang sama tahun
2023.

Dari lima jenis pajak, PPh Non Migas mengalami peningkatan sebesar 8,16 persen (Rp2,04 triliun) dan PBB mengalami pertumbuhan yang signifikan sebesar 70,79 persen (Rp20,35 miliar) dibandingkan periode Mei 2023.

Pertumbuhan ekonomi yang terjaga solid berdampak positif pada penurunan tingkat
pengangguran di bawah level pra-pandemi. Di Jawa Barat,Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
(TPAK) Februari 2024 sebesar 67,34% naik 0,59 persen poin. Tingkat Pengangguran Terbuka
(TPT) sebesar 6,91% turun 0,98% poin.

Realisasi Belanja Negara mencapai Rp Rp65,86 triliun (53,36 persen dari pagu APBN), atau
tumbuh 62,83 persen (yoy). Komponen Belanja Pemerintah Pusat (BPP) terealisasi sebesar Rp 36,006 triliun (72,23 persen dari pagu APBN), pertumbuhan terjadi pada semua jenis
belanja, pertumbuhan terbesar pada belanja Modal sebesar 413,37 persen atau senilai 6,91
triliun.

Realisasi Belanja Negara mencapai Rp Rp65,86 triliun (53,36 persen dari pagu APBN), atau
tumbuh 62,83 persen (yoy). Komponen Belanja Pemerintah Pusat (BPP) terealisasi sebesar
Rp 36,006 triliun (72,23 persen dari pagu APBN), pertumbuhan terjadi pada semua jenis
belanja, pertumbuhan terbesar pada belanja Modal sebesar 413,37 persen atau senilai 6,91
triliun. APBN memberi dukungan terhadap pengendalian inflasi diantaranya melalui intervensi ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan keterjangkauan harga dengan realisasi sebesar Rp 765,01 miliar dari pagu Rp2,46 triliun, yang digunakan untuk penghapusan kemiskinan ekstrim, prevalensi stunting, peningkatan investasi, penurunan tingkat pengangguran.

Sementara, untuk bantuan sosial sudah tersalurkan Rp8,18 triliun bagi 20,14
juta KPM.

Sektor perekonomian di Jawa Barat tidak terlepas dari peran UMKM sebagai penopang
pertumbuhan dan kontribusi terhadap penerimaan negara yang signifikan. Penyaluran KUR di Jawa Barat sampai dengan 31 Mei 2024 mencapai Rp11,45 triliun dengan jumlah debitur
192.265 debitur dengan realisasi skema penyaluran yang terbanyak adalah KUR Mikro
mencapai 62,9 persen.

Sedangkan sektor terbesar yang mengakses KUR adalah sektor Perdagangan Besar dan Eeceran sebesar 55,80 persen. Sektor ini juga merupakan sektor yang berperan penting dalam memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat.

Di tengah rambatan risiko global, pertumbuhan ekonomi Jawa Barat Triwulan 1 2024 positif
mencapai 4,93 persen (yoy) dan kinerja APBN hingga Mei 2024 terjaga baik. Meski demikian,
dampak risiko global (high for longer, pertumbuhan ekonomi global yang stagnan, dan tensi geopolitik yang terus meningkat) terhadap perekonomian dan pasar keuangan domestik perlu terus diantisipasi dan dimitigasi. Peran APBN terus diperkuat dalam mendukung perlindungan masyarakat, transformasi perekonomian, serta pembangunan yang inklusif dan berkesinambungan.

Wajib pajak yang ingin mendapatkan pemahaman lebih lanjut mengenai informasi perpajakan lebih lanjut dapat menghubungi Penyuluh Pajak di Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar melalui saluran yang tersedia pada laman Unit Kerja | Direktorat Jenderal Pajak. (Wnd)

Baca Juga