Pj Wali Kota Hadiri Sosialisasi Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ombudsman RI Provinsi Jawa Barat

E satu.com (Bandung) - Pj Wali Kota Cirebon Drs H Agus Mulyadi MSi menghadiri acara penandatanganan nota kesepakatan dan pembukaan sosialisasi penilaian penyelenggaraan pelayanan publik Ombudsman RI Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 di Kota Bandung, Rabu (22/5/2024).

Sosialisasi ini mencakup berbagai aspek penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk survei kepuasan masyarakat, survei kepatuhan standar, dan indeks pelayanan publik.

Dalam sosialisasi tersebut, Ombudsman RI menjelaskan metode pengukuran dan penilaian pelayanan publik yang akan diterapkan, serta unit-unit yang akan dinilai.

Materi yang disampaikan mencakup pengukuran pelayanan publik dan persiapan menghadapi penilaian kepatuhan standar pelayanan publik.

Kegiatan tersebut juga dihadiri Penjabat Gubernur Jabar, Bey Machmudin. Dalam sambutannya, Bey mengatakan, Pemdaprov Jabar terbuka terhadap segala aduan, kritik, masukan, dan rekomendasi yang disampaikan masyarakat melalui lembaga Ombudsman atas pelayanan publik yang diberikan. 

"Ombudsman menjadi mitra terbaik Pemdaprov dalam meningkatkan kecepatan dan merespons aduan, transparan dalam melayani publik, serta meminimalkan biaya," ujarnya.

Bey berharap pelayanan publik di Jabar tetap yang terbaik dan tercepat. Bey mengimbau perangkat daerah, baik di Pemdaprov maupun pemda kabupaten dan kota memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, sesuai amanah UU No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Menurut Bey, pemenuhan standar pelayanan publik menjadi tanggung jawab seluruh perangkat daerah. 

"Kami (Pemdaprov Jabar) berterima kasih kepada Ombudsman yang akan memberikan rekomendasi atau perbaikan bagaimana pelayanan publik itu harusnya berjalan," kata Bey. 

"Pengaduan pun harusnya secepat mungkin direspons," tambah Bey.

Sementara itu, Pj Wali Kota Cirebon mengatakan, Pemda Kota Cirebon telah meraih penganugerahan predikat penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada tahun 2023. Penghargaan tersebut di dapat dari Ombudsman Republik Indonesia.

"Pencapaian di tahun 2023 sudah baik, semoga di tahun 2024 diharapkan lebih baik," ujarnya.

Pj Wali Kota menambahkan, penganugerahan tersebut cerminan dari pelayanan kepada masyarakat. "Tentunya kami harapkan seluruh ASN yang ada di wilayah Pemda Kota Cirebon dapat memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Sebuah keharusan bagi setiap perangkat daerah, melalui langkah-langkah kreatif dan inovatif," harapnya. (herwin)

Baca Juga