E satu.com (Tangerang) - Perkumpulan Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan Indonesia (ASPADIN) melakukan audiensi dengan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) di Jakarta pada hari Kamis, 3 Agustus 2023.
Audiensi ini dihadiri oleh para Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) ASPADIN seluruh Indonesia, didampingi oleh Sekretaris Jenderal dan Wakil Ketua Umum bidang Organisasi Dewan Pengurus Pusat (DPP) ASPADIN.
Dalam audiensi tersebut, ASPADIN menyampaikan aspirasi anggotanya terkait tanggung jawab pemerintah sebagai regulator dan stabilisator.
ASPADIN meminta agar pemerintah menciptakan stabilitas iklim usaha yang kondusif dan tidak diskriminatif.
ASPADIN juga meminta agar pemerintah mengayomi dan melindungi pelaku usaha air minum dalam kemasan, khususnya dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat.
Kepala BPOM RI, Penny K. Lukito, menyambut baik aspirasi yang disampaikan oleh ASPADIN. Kepala BPOM RI mengatakan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi semua pelaku usaha, termasuk pelaku usaha air minum dalam kemasan.
Kepala BPOM RI juga mengatakan bahwa pemerintah akan terus melakukan pengawasan terhadap produk air minum dalam kemasan agar tetap memenuhi standar keamanan pangan.
ASPADIN berharap audiensi ini dapat menjadi langkah awal untuk meningkatkan kerja sama antara ASPADIN dan BPOM RI dalam menjaga kualitas dan keamanan air minum dalam kemasan di Indonesia.
Dalam hal ini juga disampaikan terkait keresahan yang dialami oleh para pelaku usaha AMDK Galon Guna Ulang Polikarbonat (GGU PC) atas rancangan peraturan BPOM yang dianggap akan dapat mengancam keberlanjutan usaha mereka di daerahnya masing-masing.
Menyampaikan Surat Pernyataan Sikap anggota ASPADIN yang diwakili DPD ASPADIN Seluruh Indonesia sebagai berikut :
Menolak untuk ditetapkan sebagai peraturan atas Rancangan Perubahan PER BPOM 31/2018 dan PERKBPOM No. 20/2021 yang berisi pelabelan ”berpotensi mengandung BPA” pada galon guna ulang Polycarbonate (GGU PC) dan/atau ”BPA Free” pada kemasan non Polycarbonate, karena diskriminatif, mengancam kelangsungan hidup usaha kami tetapi menguntungkan usaha pihak lain yang menggunakan galon non Polikarbonat (galon non PC).
Menolak untuk ditetapkan sebagai peraturan atas Rancangan Perubahan PERKA BPOM No. 20 tahun 2019, yang berisi perubahan ekstrem level standar migrasi BPA (dari 0,6 bpj menjadi 0,05 bpj) karena masih sesuai dengan standar yang berlaku di beberapa negara lain seperti : Jepang (2,5 bpj), Korea Selatan (0,6 bpj), RRC (0,6 bpj) serta fakta bahwa selama 40 tahun keberadaan galon guna ulang PC (GGU PC) di Indonesia tidak pernah ada kasus kesehatan apapun.
Menolak untuk ditetapkan sebagai peraturan atas Rancangan Perubahan PERKA BPOM nomor 20 tahun 2019, yang berisi larangan BPA untuk pembuatan botol dan artikel kontak pangan polikarbonat lainnya untuk produk yang diperuntukkan untuk bayi dan anak kurang dari tiga tahun karena tidak sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan No. HK.02.03/I/769/2014 tentang Pedoman Pelayanan Izin Edar Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga.yang hanya melarang untuk botol susu bayi bukan untuk semua kemasan pangan.
Meminta BPOM untuk menghentikan dan menindak iklan ”BPA Free” pada galon sekali pakai dan/atau galon PET serta kampanye yang mendiskreditkan AMDK GGU PC seperti yang dilakukan oleh dua pemain industri AMDK pengguna galon PET, karena:
bertentangan dengan PERKBPOM No. 6 Tahun 2021 tentang Pengawasan Periklanan Pangan Olahan khususnya beberapa poin sebagaimana dimaksud pada pasal 14 Ayat (1), sebagai berikut: Ayat (1) Setiap Orang Dilarang Mengiklankan Pangan Olahan Dengan:
Memuat pernyataan perbandingan produk, kecuali apabila perbandingan dilakukan dengan pangan olahan sejenis yang diproduksi oleh perusahaan yang sama dan telah beredar;
Memuat pernyataan yang melecehkan, mendiskreditkan, atau merendahkan baik secara langsung maupun tidak langsung pangan. (Asep WW)
.webp)
.webp)
Post A Comment:
0 comments: