Dalam rapat yang digelar di Griya Sawala tersebut, Komisi
III mengevaluasi perencanaan anggaran prioritas pada tahun 2022 yang sudah
disusun Disdik.
Ketua Komisi III DPRD Kota Cirebon, dr Tresnawaty SpB
mengatakan, dikarenakan masih dalam pandemi Covid-19, dimana pembelajaran tatap
muka belum bisa digelar, maka prioritas anggaran tidak terlalu banyak.
Pasalnya, pandemi belum bisa dipastikan kapan akan berakhir.
“Kami berharap tahun depan sudah normal lagi, sehingga
anggaran bisa ditingkatkan. Prioritas anggaran pendidikan tidak banyak, di
antaranya belanja pegawai dan BOS untuk SMP dan SD,” kata Tresnawaty usai
rapat.
Tresna mengatakan, proyeksi kebutuhan anggaran yang
dituangkan dalam KUA-PPAS oleh Disdik sebesar Rp319 miliar, bersumber dari APBN
dan APBD.
Dari APBD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) hanya bisa
memberikan pagu indikatif sebesar Rp37,8 miliar. Anggaran dari pemerintah
daerah itu untuk pembiayaan belanja modal, hibah RA dan MI, serta Bantuan
Operasional Sekolah (BOS) daerah.
Di sisi lain, pagu yang ditetapkan APBN sama sekali tidak
berkurang dibanding sebelumnya, yaitu sebesar Rp241 miliar. Prioritas anggaran
terbesar untuk pembiayaan guru dan tenaga pendidikan honorer di Kota Cirebon.
Pagu anggaran yang dialokasikan di APBN hanya untuk
penyelenggaraan pendidikan reguler, tidak bisa dialokasikan untuk kebutuhan
pendidikan yang lain.
“Kalau dari APBD kecil sekali. Tenaga honorer masih banyak
belum terbayar. Ini yang menjadi persoalan. Kalau kegiatan reguler, tetap
berjalan. Sementara untuk upgrade kapasitas guru dan siswa tidak ada.
Kegiatan-kegiatan untuk pelatihan, event, seminar, dan sebagainya tidak ada,”
katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, M Handarujati
Kalamullah SSos menyoroti pagu anggaran tahun 2022 yang belum secara spesifik
mencantumkan kegiatan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Menurutnya, jangan sampai
ketika tidak dicantumkan, Disdik tiba-tiba meminta anggaran untuk PJJ.
“Dari hasil rapat, PJJ dianggarkan. Karena kebijakan dari
pemerintah pusat masih menjaga situasi kondisi di tengah pandemi ini,” katanya.
Meski anggaran dari APBN tidak berkurang, namun kebutuhan untuk belanja pegawai dari masih tinggi. Kemudian, pagu anggaran yang ditetapkan APBN tidak bisa dialihkan untuk pembiayaan lainnya.
“Pagu anggaran tidak bisa digeser-geser. Masalahnya dari
APBD belum bisa mengakomodir bantuan untuk MDTA. Kami akan bertanya kepada
pemkot sejauh mana keseriusannya untuk hal ini,” katanya.
Sementara itu, Kepala Disdik Kota Cirebon, Dr H Irawan
Wahyono MPd mengakui jika laporan yang disampaikan rapat tidak terlalu rinci,
sehingga harus ditindaklanjuti pada saat rapat lanjutan. Perihal anggaran PJJ,
Irawan memyebutkan, masih dialokasikan pada tahun 2022.
Menurutnya, jika situasi kondisi masih belum bisa
memungkinkan pembelajaran tatap muka, maka PJJ masih dilaksanakan. Namun
demikian, Disdik sudah mengantisipasi jika anggaran tidak cukup membiayai PJJ
yang melibatkan kerjasama dengan TV swasta lokal.
“Ya kalau masih pandemi maka PJJ. Tapi Disdik sudah punya alat teleconference untuk PJJ di sekolah-sekolah. Kami masih menyesuaikan anggarannya,” katanya. (pgh)
.webp)
.webp)
Post A Comment:
0 comments: